Ini yang dilanggar Helmi Yahya, kata legislatif
Elshinta
Selasa, 28 Januari 2020 - 19:16 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ini yang dilanggar Helmi Yahya, kata legislatif
Anggota DPR RI Komisi I Yan Parmenas Mandenas. Foto: Popi Rahim/elshinta.com.

Elshinta.com - Polemik Direktur TVRI non aktif Helmi Yahya bersama Dewan Pengawas (Dewas) TVRI masih menjadi pembahasan anggota DPR RI Komisi I.

Anggota DPR RI Komisi I Yan Parmenas Mandenas mengatakan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Helmy saat menjabat Direktur TVRI non aktif tersebut.

"Yang jelas ada prestasi sudah ditunjukan oleh TVRI sendiri melalui direksi non aktif pak Helmi Yahya, tapi disini ada persoalan etika organisasi yang dilanggar oleh pak Helmi Yahya. Tentunya melaksanakan perintah uu atau peraturan dilanggar," ujar Yan Parmenas kepada Reporter Popi Rahim, di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (27/1).

Kata Yan, menurut dewas, yang dilanggar adalah etika tata cara administrasi dan tata cara pengambilan keputusan terutama kebijakan hak siar, penggunaan anggaran dan lain-lain, termasuk mutasi-mutasi.

"Karena dewas itu fungsinya pengawas TVRI, otomatis sebagai partner tetap dari dewan direksi untuk terus mengawal program-program TVRI yang diperbaharui oleh direksi TVRI non aktif," jelasnya.

Tak heran, Komisi I DPR RI akan menggelar lagi rapat-rapat selanjutnya, agar menemukan titik terang persoalan ini.

"Komisi I akan mendalami lagi. Ini rapat ke-2. Rapat ke-3 nanti kita mungkin dengan pak Helmi untuk klarifikasi dan rapat ke4 lebih lengkap kita minta, ada pak helmi dirut yg non aktif yang dipecat, dewas, direksi dari TVRU, kita undang semua," kata 

Rapat lengkap pemanggilan dewas TVRI dan direksi ini untuk meminta klarifikasi secara lengkap sehingga komisi I bisa mengambil kesimpulan terakhir. 

"Bahwa apakah layak direksi TVRI itu dipecat atau diaktifkan kembali. Tetapi kalau sudah menjalani proses hukum maka yang bersangkatan sudah mengakui pemecatan ini. Sehingga pengembalian status, baik itu sebagai direksi atau non aktif, itu bisa diputuskan oleh pengadilan," jelas Yan dari Partai Gerindra ini.

Menurutnya, Komisi I hanya bisa menyelidiki melalui kewenangannya dalam tugas-tugas pengawasan, untuk mengetahui duduk dan letak persoalan utama.

"Kalau dewas bersalah pasti kita akan evaluasi. Kalau sampai melanggar kewenangan, minta dipecat juga. Kita perbarui semua, TVRI kita diperbarui, kita harapkan kedepannya bisa kondusif lagi," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPC PDIP Jakbar bagikan 1.000 masker kepada warga Kembangan
Minggu, 29 Maret 2020 - 21:35 WIB
Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat Lauw Siegvrieda mengatakan, pihaknya membagikan 1.000 masker ...
Pemkab Bandung lakukan disinfektan massal
Minggu, 29 Maret 2020 - 21:22 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung gencar melakukan kegiatan pencegahan penyebaran penyakit akiba...
Anggota FPDI Perjuangan DPRD DKI semprot cairan disinfektan di Jakbar
Minggu, 29 Maret 2020 - 21:06 WIB
Anggota FPDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, menggelar penyemprotan cairan disinfektan ke s...
PT KAI Divre I Sumut bertahap kurangi perjalanan kereta api
Minggu, 29 Maret 2020 - 17:49 WIB
Pengurangan perjalanan kereta api di wilayah kerja PT KAI Divre I Sumatera Utara terus dilakukan man...
Penanganan COVID-19 di Sumut, DPRD sudah respon cepat
Minggu, 29 Maret 2020 - 17:29 WIB
DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah merespon dengan cepat terkait penanganan dan pemberantasan wabah ...
Cegah COVID-19, sejumlah desa di DIY putuskan `lockdown`
Minggu, 29 Maret 2020 - 16:47 WIB
Sejumlah dusun dan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan `lockdown` untuk mencegah pen...
Anggota DPR: PP Karantina Wilayah harus antisipasi dampak tidak baik
Minggu, 29 Maret 2020 - 16:34 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai langkah pemerintah yang sedang menyiapkan Pe...
5.816 orang mendaftar sebagai relawan COVID-19
Minggu, 29 Maret 2020 - 16:16 WIB
Sebanyak 5.816 orang telah mendaftarkan dirinya sebagai relawan COVID-19 terhitung sejak dibukanya p...
Puluhan ribu penumpang KA di Surabaya terkonfirmasi batalkan tiket
Minggu, 29 Maret 2020 - 15:41 WIB
Sebanyak 44.400 penumpang dari sejumlah stasiun di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya terkonfirmasi memb...
Praktisi: Berpikir positif selama tinggal di rumah baik bagi kesehatan
Minggu, 29 Maret 2020 - 14:49 WIB
Berpikir positif selama menjalankan `social distancing` atau `physical distancing` dengan tinggal di...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)