Bambang Haryo kritisi Menhub dan Menko Marves masalah penyeberangan
Elshinta
Jumat, 24 Januari 2020 - 19:15 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Bambang Haryo kritisi Menhub dan Menko Marves masalah penyeberangan
Foto: Antara

Elshinta.com - Praktisi transportasi dan penyeberangan, Bambang Haryo Soekartono menilai Menteri Perhubungan serta Menko Maritim dan Investasi saling lempar tanggung jawab soal tarif angkutan penyeberangan sehingga tak kunjung ditetapkan meskipun sudah dibahas selama 1,5 tahun lebih.

Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 itu, molornya penetapan tarif penyeberangan menunjukkan Menhub dan Menko Marves tidak konsisten dalam menjalankan regulasi dan undang-undang.

“Kemenhub sendiri sudah mengundur-undur evaluasi tarif penyeberangan hingga 1,5 tahun sehingga 3 tahun tidak pernah disesuaikan. Sekarang kembali terganjal di Menko Marves dengan alasan belum ada data untuk dikaji,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1).

Bambang Haryo yang juga Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) itu mengaku telah bertemu langsung dengan pejabat di Kemenko Marves yang ditugaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengevaluasi tarif.

“Pajabat yang merupakan Staf Ahli Menko Marves itu mengaku tidak mengerti maritim dan baru pertama kali membahas soal penyeberangan. Dia bilang masih menunggu data sehingga belum bisa mengkaji usulan tarif dari Kemenhub,” ujarnya.

Menurut Bambang Haryo, Menko Marves tidak percaya dengan usulan tarif dari Menhub sehingga perlu dikaji lagi secara detil, meskipun Kemenhub sudah membahasnya bersama Gapasdap selama 1,5 tahun.

“Menhub Budi Karya dan Menko Luhut saling pingpong, lempar tanggung jawab. Kemenhub bilang sudah serahkan semua data, tapi Kemenko Marves mengaku tidak punya data. Dua instansi ini kelihatan tidak kompak, tidak profesional,” katanya.

Keterlibatan Menko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan baru pertama kali, menyusul penerbitan Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

“Inpres yang harusnya untuk kemudahan usaha, kenyataannya mempersulit usaha dan perizinan. Kalau mengurusi satu sektor ini saja tidak beres, bagaimana mungkin pemerintah menjalankan Omnibus Law yang melibatkan ribuan regulasi,” cetusnya.

Peringatkan Menhub

Politikus Gerindra itu mengatakan, apabila Menko Luhut dan stafnya profesional, mengerti dan memprioritaskan maritim, seharusnya mengingatkan Menhub agar segera membereskan evaluasi tarif karena kondisi penyeberangan sudah kritis dan terancam berhenti operasi dalam waktu dekat.

Menurutnya, Menko Luhut semestinya mempercepat penetapan tarif sesuai kebutuhan angkutan penyeberangan, bahkan harus menolak usulan Menhub untuk mencicil kenaikan tarif 38% secara bertahap selama 3 tahun.

Berdasarkan hitungan Bambang Haryo, kenaikan tarif penyeberangan sekaligus pun dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap harga barang, yakni sekitar 0,15%. Artinya, barang seharga Rp10.000 per kg kemungkinan naik Rp15 per kg apabila tarif dinaikkan sekaligus.

“Kenaikan harga itu mungkin relatif kecil, tetapi sangat besar artinya bagi kelangsungan usaha penyeberangan serta menjamin keselamatan nyawa dan barang publik. Ketidakpastian tarif mengancam keselamatan, berarti pemerintah melanggar UUD 1945 yang mengamabatkan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.

Mengenai pengakuan Staf Ahli Menko Marves yang menyebut belum punya data angkutan penyeberangan, Bambang Haryo menilai hanya mencari alasan. Kata dia, selain Kemenhub sudah menyerahkan semua data terkait, Menko Marves bisa dengan mudah meminta data dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dia mengatakan, PT ASDP yang merupakan kaki tangan pemerintah di sektor penyeberangan memiliki semua data yang diperlukan Menko Marves, seperti pendapatan dan biaya.

“ASDP tahu persis pendapatan perusahaan penyeberangan karena dia yang menjual tiket, ASDP juga tahu persis biaya operasional kapal karena dia operator kapal dan memungut biaya kepelabuhanan,” jelasnya.

Bambang Haryo mengatakan, penyesuaian tarif penyeberangan ini akan membuktikan apakah Menhub dan Menko Marves menjalankan visi Presiden Joko Widodo untuk memajukan sektor maritim.

“Mereka begitu cepat menanggapi tuntutan tarif angkutan online, tetapi tarif kapal ferry terus diundur-undur walaupun risikonya sangat besar. Apabila penyeberangan sampai terhenti, Presiden Jokowi yang disalahkan rakyat karena logistik di seluruh Indonesia akan macet, ekonomi mandeg,” ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kabupaten Bogor 2020 diperkirakan berpenduduk terbanyak di Indonesia
Senin, 17 Februari 2020 - 09:47 WIB
Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 2020 diperkirakan sebagai daerah dengan penduduk terbanyak di Indon...
Cegah COVID-19, PMI Papua sebar ribuan masker pada warga
Senin, 17 Februari 2020 - 08:47 WIB
Sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua menyebarkan ribuan masker dan brosur pendidi...
Kapolsek Margahayu pimpin langsung evakuasi penemuan mayat bocah di pinggir sungai
Senin, 17 Februari 2020 - 07:56 WIB
Pihak Kepolisian Sektor Margahayu menerima laporan dari masyarakat bahwa pada Minggu (16/2), sekira ...
SPBU digital efektif dimulai pada Juni 2020
Senin, 17 Februari 2020 - 06:58 WIB
Pemasangan digitalisasi nozzle pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan efektif pada Juni...
Massa mantan GAM gagalkan Muswil Partai Aceh di Aceh Barat
Senin, 17 Februari 2020 - 06:29 WIB
Massa dari kalangan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) atau mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (G...
Wakil Ketua MPR sebut ada tiga fraksi belum setujui amandemen UUD
Minggu, 16 Februari 2020 - 17:58 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan menyebut bahwa hingga saat ini masih terdapat tiga fraksi yang belum...
Satgas Yonif RK 136/TS bangun lapangan bola voli di perbatasan Porto-Haria
Minggu, 16 Februari 2020 - 17:16 WIB
Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 136/Tuah Sakti (Yonif RK 136/TS) yang tergabung d...
PBI Lumajang lepasliarkan puluhan burung endemik di Semeru
Minggu, 16 Februari 2020 - 16:44 WIB
Pelestari Burung Indonesia (PBI) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, turut menyeimbangkan ekosistem di l...
Peran KPI Sumut diharapkan benar-benar dirasakan
Minggu, 16 Februari 2020 - 16:30 WIB
Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumatera Utara mendatang diharapkan benar-benar dapat dirasak...
Said Iqbal: Omnibus Law RUU Cipta Kerja hilangkan pesangon
Minggu, 16 Februari 2020 - 15:58 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Omnibus Law Rancangan Un...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)