LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Elshinta
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB |
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Edwin Partogi Pasaribu. Sumber Foto: https://bit.ly/3aA37bD

Elshinta.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Malang, Jawa Timur, terhadap pelajar kelas XII SMA yang membunuh begal dengan 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, sudah tepat dan layak mendapat apresiasi.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, dalam rilisnya, Jumat (24/1) menyatakan, sudah selayaknya penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, seperti yang terjadi di Malang, mendapatkan perlakuan tidak biasa. Hakim harus benar-benar cermat mengambil pertimbangan sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak.

Pada kasus ini, Edwin menilai majelis hakim telah menggunakan perspektif anak dalam menjatuhkan vonis. "Satu pelajaran yang bisa kita petik dari putusan kasus anak di Malang, pada intinya seluruh penanganan kasus pidana terhadap anak sebagai pelaku harus dengan 'treatment' khusus," ujar Edwin.

Lebih lanjut, Edwin berharap agar kedepannya majelis hakim yang menangani kasus dengan pelaku anak dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis.

Poin penting PERMA tersebut adalah, Hakim wajib menyelesaikan persoalan pidana anak dengan acara Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Memang diakui, prosedur hukum ini masih tergolong anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Terlepas dari kasus ZA, Edwin berpendapat bahwa Institusi penghukuman bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. "Proses penghukuman harus menjadi jalan terakhir atau dalam bahasa hukum dikenal istilah ultimum remedium," kata Edwin.

Untuk itu, penegak hukum perlu menggunakan paradigma dan pendekatan hukum baru dalam menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan anak. "Konsep restoratif justice (keadilan restoratif) perlu menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak," kata Edwin.

Keadilan Restoratif merupakan sebuah diskursus baru dalam pendekatan hukum, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. "Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan," katanya, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tersangka pengaturan skor sepakbola, Jokdri
Sabtu, 15 Februari 2020 - 06:02 WIB
 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penga...
Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar
Jumat, 14 Februari 2020 - 22:12 WIB
Sidang peninjauan kembali atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) S...
Soetikno: `Saya bukan perantara, tak bisa berikan pengaruh`
Jumat, 14 Februari 2020 - 17:02 WIB
Soetikno Soedarjo menyatakan dirinya adalah `commercial advisor` yang merupakan bagian dari pabrikan...
KPK dalami keterangan Zulhas soal perubahan fungsi kawasan hutan
Jumat, 14 Februari 2020 - 11:57 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan saksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...
Kena denda hutang ratusan miliar, Wawan minta solusi ke hakim Tipikor
Jumat, 14 Februari 2020 - 09:28 WIB
Bos PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan meminta solusi kepada majelis hakim a...
 Dikaitkan soal Asabri, Moeldoko bakal polisikan Haidar Alwi 
Jumat, 14 Februari 2020 - 08:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengecam dan membantah pernyataan Haidar Alwi Institute terkait ta...
Polisi bebaskan tiga rekan Lucinta Luna, karena...
Jumat, 14 Februari 2020 - 06:49 WIB
Polres Metro Jakarta Barat telah membebaskan tiga rekan Ayluna Putri alias Lucinta Luna, lantaran ke...
150 ton bawang putih ditemukan `ditimbun`
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:48 WIB
Satgas Pangan Polda Jawa Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar menem...
Polda Maluku tetapkan 7 bos BNI pembobol uang nasabah sebagai tersangka
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:19 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menetapkan tujuh bos BNI sebagai tersangka kasus pembobolan dana na...
Polisi: Lucinta Luna adalah perempuan di mata hukum
Kamis, 13 Februari 2020 - 14:08 WIB
Pihak Kepolisian telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menegaskan jika se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
FIT Radio Bandung