Koalisi lapor ke KPK dugaan merintangi penyidikan oleh Yasonna Laoly 
Elshinta
Kamis, 23 Januari 2020 - 20:43 WIB |
Koalisi lapor ke KPK dugaan merintangi penyidikan oleh Yasonna Laoly 
KPK. Foto: Redaksi/Elshinta.

Elshinta.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan `obstruction of justice` atau merintangi penyidikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus yang menjerat kader PDI Perjuangan Harun Masiku (HAR).

"Bersama koalisi masyarakat sipil lainnya melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 12 tahun penjara," kata Kurnia Ramadhana sebagai perwakilan koalisi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1).

Adapun laporan itu, lanjut dia, dalam konteks kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

"Jadi, kami melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Yasonna Laoly, Harun Masiku telah keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari dan belum ada data terkait dengan Harun Masiku kembali ke Indonesia," ucap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Namun, kata dia, menurut data lainnya, Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Kemenkumham dan baru kemarin mereka menyatakan dengan berbagai alasan ada sistem yang keliru dan lain-lain karena ini sudah masuk penyidikan tertanggal 9 Januari kemarin harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi KPK segera menindak Yasonna dengan Pasal 21 tersebut," kata Kurnia.

Dalam laporannya tersebut, kata dia, pihaknya juga turut membawa laporan pendukung berupa satu berkas dokumen seperti rekaman CCTV atau kamera pengawas di Bandara Soekarno-Hatta yang memperlihatkan kedatangan tersangka Harun dari Singapura pada 7 Januari 2020.

"Kita membawa CCTV yang juga sudah beredar di masyarakat kedatangan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta. Itu kan sebenarnya perdebatannya, tidak masuk akal alasan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya kan persoalannya sederhana mereka tinggal cek CCTV di bandara saja apakah benar temuan-temuan atau petunjuk yang diberikan," ujar Kurnia.

Ia juga mengkritisi pimpinan KPK soal polemik keberadaan Harun tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua KPU Kalsel dan 4 anggotanya dilaporkan ke DKPP
Jumat, 28 Februari 2020 - 18:01 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Sarmuji dan empat anggota KPU Kalimantan Selat...
Iis Sugiarto beberkan proses mertua Emirsyah Beli rumahnya seharga Rp8,5 M
Jumat, 28 Februari 2020 - 16:02 WIB
Tiga saksi masing-masing Dwiningsih Haryanti Putri, Erna Indrastuti dan Istiningdiah Sugianto alias ...
Polisi temukan 110 butir happy five milik RH penyuplai narkoba ke artis Vitalia Sesha
Jumat, 28 Februari 2020 - 12:49 WIB
Kepolisian Jakarta Barat menemukan bukti baru terkait narkoba yang melibatkan artis Vitalia Sesha (V...
KPK periksa Ketua KPU
Jumat, 28 Februari 2020 - 11:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jumat ...
Saksi: Imam tak pernah langsung minta tambahan operasional menteri
Kamis, 27 Februari 2020 - 22:41 WIB
Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di Kementrian Pemuda dan...
KPK kembali lakukan geledah di Surabaya cari Nurhadi
Kamis, 27 Februari 2020 - 17:38 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis kembali melakukan penggeledahan di Surabaya untuk mencari ...
Karutan Kelas 1 Tangerang intensifkan komunikasi dengan APH wujudkan `zero overstaying`
Kamis, 27 Februari 2020 - 16:26 WIB
Dalam mewujudkan zero overstaying tahanan yang terjadi di dalam Rutan ataupun Lapas, dalam hal ini ...
Kasus penusukan Wiranto akan disidangkan di PN Jakbar
Kamis, 27 Februari 2020 - 07:26 WIB
Kasus penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ti...
Mahfud jamin tak ada tindakan represif saat buruh demo 
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin tidak ada tindakan represif...
Luncurkan aplikasi No Pungli No Money, Kabandiklat: Optimis Kejati Sumbar raih WBBM 
Rabu, 26 Februari 2020 - 17:55 WIB
Aplikasi No Pungli,  No Money diluncurkan oleh Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (S...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)