KPK bantah sampaikan yang pernah diperiksa tidak maju di Pilkada 2020
Elshinta
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:16 WIB |
KPK bantah sampaikan yang pernah diperiksa tidak maju di Pilkada 2020
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK yang baru Ali Fikri. Sumber Foto: https://bit.ly/3atKYfz

Elshinta.com - Pelaksana Tugas Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah telah menyampaikan pernyataan di salah satu media online terkait imbauan kepada bakal calon (Balon) Bupati Bengkalis yang pernah diperiksa, untuk tidak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Saya tidak pernah menyampaikan informasi seperti tertulis di media tersebut, " ujar Ali Fikri, Rabu (22/1).

Adanya pemberitaan tersebut, Ali Fikri menyampaikan bahwa KPK dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, tidak ditarik ke ranah politik praktis. "Yang terpenting, KPK serius menangani kasus dugaan Tipikor di Bengkalis. Karena dugaan kerugian negara sangat besar, yaitu sekitar Rp475 miliar," kata Fikri.

Dia menegaskan bahwa hal ini tentu sangat merugikan masyarakat di Bengkalis juga, yang seharusnya bisa menikmati anggaran tersebut dalam bentuk fasilitas publik seperti jalan dan lain-lainnya.

Dalam pemberitaan salah satu media online, Ali Fikri disebut mengimbau kepada dua orang Balon Bupati Bengkalis untuk jangan dulu maju di Pilkada 2020.

Kedua orang yang dimaksud yakni mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang kini menjadi Ketua dan anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024, Indra Gunawan Eet dan Mira Riza.

Sebelumnya KPK telah menetapkan 10 orang tersangka baru kasus mega proyek jalan di Kabupaten Bengkalis Riau itu, diantaranya tujuh orang kontraktor dan tiga orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kunjungi Magelang, Pemkab Blitar `belajar` penyusunan RPJMB
Kamis, 27 Februari 2020 - 13:55 WIB
Dinilai berhasil menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkot Blitar Jatim ...
Pemkab Magelang terima hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
Kamis, 27 Februari 2020 - 13:46 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, Jawa Tengah baru saja menerima hasil evaluasi akuntabilitas ...
Evakuasi ABK Diamond Princess, dua WNI pilih tetap di Jepang
Kamis, 27 Februari 2020 - 13:09 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sebanyak dua warga negara Indonesia (WNI) yang...
Presiden Jokowi hargai sikap Arab Saudi soal kebijakan umrah
Kamis, 27 Februari 2020 - 12:56 WIB
Presiden Joko Widodo menghargai keputusan pemerintah Arab Saudi untuk menangguhkan sementara pelayan...
Investasi di Ibu Kota baru terbuka bagi semua investor, ini alasannya
Kamis, 27 Februari 2020 - 12:32 WIB
Pemerintah membuka peluang investasi untuk Ibu Kota baru kepada semua investor sesuai dengan bentuk ...
Menteri Basuki paparkan soal penanganan banjir
Kamis, 27 Februari 2020 - 12:20 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, penanganan ban...
Erick Thohir: `BUMN` milik negara, bukan milik nenek lu!
Kamis, 27 Februari 2020 - 11:28 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengingatkan bahwa jajaran pejabat BUMN hanya ...
Wapres Ma`ruf Amin sampaikan sebuah ironi terkait predikat negara maju
Kamis, 27 Februari 2020 - 08:52 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin menyampaikan sebuah ironi bahwa Indonesia sudah mendapat predikat sebagai...
MK tolak gugatan soal pelaksanaan Pemilu serentak
Kamis, 27 Februari 2020 - 08:18 WIB