Kasultanan Karaton Pajang bukan bagian situs Jaka Tingkir
Elshinta
Selasa, 21 Januari 2020 - 20:23 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Kasultanan Karaton Pajang bukan bagian situs Jaka Tingkir
Kasultanan Karaton Pajang bukan bagian situs Jaka Tingkir. Foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

Elshinta.com - Pengelola petilasan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memastikan tidak memiliki keterkaitan dengan keberadaan Yayasan Kasultanan Karaton Pajang di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sendiri merupakan pendiri Kerajaan Padjang pada abad ke 15. Salah satu petilasan atau tempat yang pernah ditinggali berada di Makamhaji dimana kasultanan baru Karaton Pajang yang dikelola yayasan berada saat ini.

Pengelola situs atau petilasan Jaka Tingkir, R Dimas Katja mengatakan, petilasan Jaka Tingkir atau Kasultanan Padjang dan Kasultanan Karaton Pajang yang ada saat ini adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling berkait. Situs telah ada dan dirawat dengan baik oleh keturunan Kasunanan Surakarta sejak 1993. Namun pengelolaan jelas berbeda karena Kerajaan Pajang dikelola oleh yayasan. Bahkan raja yang dinobatkan Keraton Pajang ini juga tidak memiliki silsilah garis keturunan Jaka Tingkir. "Sesuai sejarah, Kasultanan Padjang berdiri dan berakhir hanya masa pemerintahan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Keraton yang ada saat ini benar benar baru dan tidak ada kaitannya dengan Kasultanan Padjang masa lalu," paparnya.

Situs yang dijaga, lanjut dia, murni untuk melestarikan budaya dan mengangkat bukti bukti sejarah yang pernah terjadi di Padjang pada waktu lampau. Menjaga peninggalan baik benda seperti sisa sisa perahu kayu, lingga, yoni, batu prasasti dan peninggalan tak benda berupa budaya dan adat istiadat. Peninggalan tak benda masih dilaksanakan hingga saat ini seperti menggelar kirab, peringatan pergantian tahun baru Islam dan wilujengan jumenengan. "Kami menjaga budaya yang menjadikan Keraton Padjang besar pada masanya," imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (21/1). 

Menurut dia, keberadaan kasultanan baru yang berada tepat disamping petilasan berpotensi mengaburkan sejarah. Karena silsilah yang tidak jelas dan kegiatan hanya mendompleng agenda budaya yang masih dilestarikan pengelola situs. Kasultanan baru ini juga menggunakan benda peninggalan dari situs yang diakui sebagai miliknya dengan tujuan mendapatkan pengakuan. "Tujuan yayasan sudah jelas, mendapatkan dana bantuan untuk kepentingannya," ujarnya.

Jadi, Dimas menolak keras apabila situs Kasultanan Padjang dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Kasultanan Karaton Pajang yang baru menyatakan berdiri bukan bagian dari situs peninggalan Jaka Tingkir atau Kasultanan Padjang masa lampau. "Kami merawat situs secara mandiri dan belum pernah ada bantuan pemeliharaan dari instansi manapun," katanya.

Dilain pihak, dia berharap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo lebih peduli untuk mengembangan potensi budaya yang ada di wilayahnya. Mengingat ada nilai nilai sejarah dalam setiap situs atau peninggalan dan butuh dirawat serta dilestarikan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terkait COVID-19, Pengamat minta jangan ada tokoh justru sesatkan publik
Kamis, 26 Maret 2020 - 21:35 WIB
Pengamat sosial dari Universitas Indonesia DR Devie Rahmawati SSos MHum berharap tidak ada tokoh yan...
Stok darah menurun terdampak COVID-19
Selasa, 24 Maret 2020 - 09:40 WIB
Imbauan untuk menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang karena mewabahnya virus corona berdamp...
Wapres minta MUI rilis fatwa tangani jenazah COVID-19 dan tata cara ibadah petugas medis
Selasa, 24 Maret 2020 - 07:18 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi kemasya...
Ketua MPR donasikan gaji atasi COVID-19
Selasa, 24 Maret 2020 - 06:50 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal mendonasikan gajinya untuk mencegah penularan penyebar...
MUI ajak umat patuhi Ilmuwan, jangan menyepelekan
Senin, 23 Maret 2020 - 08:20 WIB
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Anwar Abbas mengajak umat Islam untuk patu...
Ditengah wabah COVID-19, Kaltara tetap gelar MTQ
Jumat, 20 Maret 2020 - 16:27 WIB
Meskipun di beberapa daerah telah menunda pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) akibat mengant...
Imbauan bagi pengemudi online di tengah COVID-19
Jumat, 20 Maret 2020 - 07:28 WIB
Para pengemudi online diimbau tetap menjaga kebersihan di tengah penyebaran virus corona jenis baru ...
MUI: Haram hukumnya tebar kepanikan dan info hoaks soal COVID-19
Jumat, 20 Maret 2020 - 07:15 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, haram hukumnya bagi masyarakat melakukan aktivitas yang me...
Viral! Handoko Gunawan, dokter senior ikut berjuang lawan COVID-19
Rabu, 18 Maret 2020 - 07:47 WIB
Pemerintah telah memperpanjang status darurat pandemi COVID-19 sampai dengan 29 Mei 2020 dan petugas...
Pelunasan Biaya Haji 1441H dibuka, mulai 19 Maret 2020
Selasa, 17 Maret 2020 - 07:32 WIB
Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jemaah haji reguler, Petugas Haji Daerah (PHD),...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)