Ombudsman sebut laporan keuangan PT Jiwasraya dan Asabri `aneh`
Elshinta
Minggu, 19 Januari 2020 - 17:34 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Ombudsman sebut laporan keuangan PT Jiwasraya dan Asabri `aneh`
Foto: Popi Rahim/Elshinta.com

Elshinta.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan lima orang terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), pada Selasa (14/1).

Belum lagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan pemeriksaan investigatif terhadap PT Asabri.

Anggota Ombudsman A.Alamsyah Saragih menyebutkan, memang perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sudah ada laporannya ke Ombudsman. "Jiwasraya memang ada laporan ke ombudsman," ucap Alamsyah kepada Reporter Elshinta.com, Popi Rahim, Jumat (17/1).

Alamsyah mengatakan, memang berbeda dalam hal ini, Asabri memiliki sumber penerimaan yang lebih lancar. Tapi pola investasinya mirip PT Jiwasraya.

"Kalau saya perhatikan Jiwasraya sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum periode pemerintah Jokowi, 2015 sudah pernah alami kerugian, 2008 aja nilainya sudah minus Rp3,7 triliun. Ada kerugian investasi, itu suatu problem tersendiri," ungkap pria yang akrab disapa Alam ini.

Ombudsman juga telah melacak, Jiwasraya terjebak untuk membeli saham-saham. "Mereka beli saham-sahamnya, dulu memang drop ya. Selain ada efek ekonomi global ya, tapi dropnya begitu drastis ya, misalnya beli saham bumi resource ya, dan sebagainya," ujarnya.

Ada perilaku janggal dalam pasar modal di Indonesia. Jiwasraya salah satu korban. Perjalanan sewaktu pergantian direksi, buat produk, melihat kerugian begitu tinggi, hingga membuat kelihatan performance kinerja yang bagus. "Seolah-olah memang beberapa tahun dia akan kelihatan bagus. Tapi memang kemudian dia jatuh," bebernya.

Nah, lanjut Alam, tahun 2013 kalau melihat laporan keuangan Asabri, investasi dan sahamnya juga sangat kecil, bahkan masuk saham di perusahaan Cipaganti, tapi masih puluhan miliar.

Tahun 2014 mulai berkenalan dengan investasi langsung maupun investasi yang melalui manager investasi. Sudah melihat perusahaan, tapi masih banyak konservatif yang diambil BUMN.

Lalu tahun 2015 mulai ekspan pihak ketiga. Mulailah masuk ke sektor-sektor, emiten-emiten yang menurut Ombudsman kualifikasinya tidak liquid. Kemudian tahun 2016 Ombudsman mencoba menggunakan index 80 yang sekarang dan track back (tarik mundur).

"Kita cek nilai portofolio Asabri, spesifik di investasi saham, ini kita belum lihat danareksa dsb, hanya saham saja. Kami melihat Koq asabri 88 persen koq beli saham-saham yang tidak masuk index 80? Hanya 12 persen yang masuk index saham 80. Wajar kalau kelihatan lonjakan harga naik, harga jatuh. Begitu variatif, ini baru gejala saja tahun 2016," tegasnya.

Sementara laporan tahunan 2017 pun, yang sudah di upload laparan tahunan, itu sudah tidak ada lagi laporan investasi. "Saya sudah merasa aneh," ungkapnya.

Tapi pada tahun 2018 anual report bahkan tidak dipublish, hanya laporan keuangan yang sederhana yang dipublish. Karena catatan keuangan itu ada di anual report, orangkan harus tahu.

"Ini yang membuat kami merasa ini harus ada perbaikan. Kami cek OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memang ada kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan, namun format yang dibuat OJK itu sangat baku dan standar, cuma satu halaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau saya orang yang bayar asuransi, saya banyak tahu uang saya kemudian di diinvestasikan dimana," katanya.

Begitu orang-orang yang mempunyai polis di Jiwasrara, orang tidak tahu kan? Jiwasraya lebih jelek lagi laporan keuangannya.

"Kami lihat harus ada perbaikan. Satu laporan keuangannya harus publikasi keuangannya. Sebaiknya ke depannya harus diatur oleh OJK, dengan memuat daftar investasi, sehingga orang bisa melihat dan cek di pasar modal. Karena orang bisa lihat dan memutuskan beli atau tidak asuransi itu," imbuhnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pasien pengguna flat isolasi mandiri RSD Wisma Atlet berkurang 109
Minggu, 27 September 2020 - 17:44 WIB
Jumlah pasien COVID-19 yang menggunakan fasilitas flat isolasi mandiri Rumah Sakit Darurat (RSD) Pen...
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kampanyekan pemakaian masker
Minggu, 27 September 2020 - 13:12 WIB
Organisasi Islam besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melakukan kampanye untuk menggerakkan warga ...
Presiden berbincang dengan dokter paru-paru soal penanganan COVID-19
Minggu, 27 September 2020 - 12:17 WIB
Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis paru-paru, dr. Faisal Rizal ...
Luhut minta produsen farmasi nasional percepat produksi obat COVID-19
Minggu, 27 September 2020 - 11:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengenda...
Ketua Satgas: Patuh protokol berarti jadi bagian pahlawan kemanusiaan
Minggu, 27 September 2020 - 06:16 WIB
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan masyarakat yang patuh menerapkan prot...
PSBB dinilai berhasil tekan pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta
Sabtu, 26 September 2020 - 18:56 WIB
Kebijakan menarik \"rem darurat\" dan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara k...
157 pegawai KPK mengundurkan diri sepanjang 2016-September 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 13:41 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total 157 pegawainya telah mengundurkan diri selama peri...
Presiden harapkan realisasi anggaran PEN picu produktivitas masyarakat
Sabtu, 26 September 2020 - 13:10 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusu...
Pemprov DKI siapkan sistem pengelolaan limbah domestik terpusat
Sabtu, 26 September 2020 - 11:29 WIB
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perko...
Dinkes DKI: Alasan pelarangan makan di tempat adalah penggunaan masker
Sabtu, 26 September 2020 - 10:39 WIB
Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut alasan pelarangan makan di tempat pada restoran atau kafe selam...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV