Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Elshinta
Jumat, 17 Januari 2020 - 19:28 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Elshinta.com - Kasus-kasus intoleransi radikalisme, terorisme, dan kenakalan remaja marak terjadi di wilayah DI Yogyakarta. Kondisi ini mendorong Komisi A DPRD DIY berinisiatif mengajukan usulan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Perda tersebut akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat DIY. Raperda ini bersifat terbuka sehingga warga masyarakat bisa memberi masukan.

"Targetnya tahun 2021 Perda sudah bisa terbit. Tahun ini Komisi A mulai menyusun naskah akademik dan raperdanya, sekaligus menjaring berbagai masukan dari masyarakat,"  kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Jumat (17/1).

Selain sebagai payung hukum bagi Pemda, Perda itu nantinya akan melengkapi serta menyempurnakan program terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang siudah ada sebelumnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, menegaskan tindakan melawan hukum yang belakangan terus marak di DIY memunculkan keprihatinan yang harus disikapi. Karenanya, berbagai peristiwa yang bahkan harus meminta korban jiwa itu perlu menjadi perhatian kita semua mengapa masih saja terhadi di DIY. 

"Tindakan aksi di jalanan serta intoleransi, jelas bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan sikap mental masyarakat Yogya yang memiliki budaya adiluhung", ujar Suwardi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

Oleh karena itu, secara musyawarah mufakat Komisi A mengajukan Raperda Inisiatif tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawsan Kebangsaan itu. Perda sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat tugas pemda dalam menggelorakan serta mengkoordinasikan antar-lembaga terkait Panscasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan raperda ini kebijakan menggelorakan Pancasila akan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari APBD.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kabupaten Bekasi naikkan honor ketua RT/RW tahun depan 
Kamis, 27 Februari 2020 - 14:35 WIB
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berencana menaikkan honor ketua rukun tetangga dan rukun wa...
Kongres bakal pilih Prabowo Subiyanto pimpin Partai Gerindra
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:34 WIB
Partai Gerindra merencanakan Kongres sesuai anggaran dasar rumah tangga partai politik pada Maret at...
Refleksi 9 tahun kepemimpinan, warga apresiasi kinerja Wali Kota Magelang
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:24 WIB
Berbagai prestasi yang telah ditorehkan Kota Magelang selama kepemimpinan Wali Kota Magelang Sigit W...
Sudah tak nyaman, politikus sarankan Gedung DPR RI direnovasi
Senin, 24 Februari 2020 - 17:47 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan gedung DPR RI harus direnovasi mengingat keamanan yang suda...
Mahfud MD sebut politik uang masih terjadi dalam pilkada
Senin, 24 Februari 2020 - 14:27 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, prak...
Pilkada 2020, PDI-P bentuk Satgas Anti Hoaks
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:13 WIB
PDI-P Sumatera Barat (Sumbar) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti hoaks pada pelaksanaa...
KPU sebut 160 pasangan calon berpotensi maju lewat jalur perseorangan
Jumat, 21 Februari 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum menyebutkan 160 bakal pasangan calon bupati dan wali kota berpotensi maju pada...
Adian Napitupulu memprakarsai perdamaian dengan berpelukan
Jumat, 21 Februari 2020 - 16:35 WIB
Langkah Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengajak Ali Mochtar Ngabalin dan Sekjen MUI, Yudi...
Komite Penyelamat TVRI minta KASN turun tangan hentikan proses seleksi Dirut PAW
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:06 WIB
Komite Penyelamatan TVRI meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menghentikan proses selek...
Anggota Komisi VI minta RUU Omnibus Law dibahas lewat Baleg 
Kamis, 20 Februari 2020 - 11:08 WIB
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)