F-Gerindra desak pemerintah tinjau kenaikan tarif BPJS Kesehatan
Elshinta
Jumat, 17 Januari 2020 - 13:05 WIB |
F-Gerindra desak pemerintah tinjau kenaikan tarif BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan. Sumber foto: https://bit.ly/2MYdpbK

Elshinta.com - Pemerintah didesak untuk meninjau kembali kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama untuk peserta kelas III karena dianggap semakin meningkatkan beban ekonomi rakyat.

Hal itu seperti dikatakan juru bicara Fraksi Gerindra DPR RI, Ruskati Ali Baal saat membacakan rekomendasi kepada pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1).

"Fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah mengupayakan dana lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan dan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif dari peserta," kata Ruskati, dikutip Antara

Ruskati mengatakan, pemerintah dapat mengupayakan dana lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan seperti dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk membuka kemungkinan dana dari dermawan atau filantropi.

Apabila kenaikan tarif tidak dapat dihindarkan, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar sebagian peserta BPJS Kesehatan kelas III dari kelompok pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang tidak mampu dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran.

"Apabila tidak memungkinkan masuk ke dalam penerima bantuan iuran, sebagian secara sementara dicarikan dana filantropi untuk mendanai kenaikan iuran," katanya.

Selain itu, kata Ruskati, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada peserta dari kelompok pekerja bukan penerima upah yang tidak mau membayar kenaikan padahal mampu agar tetap membayar iuran.

"Hal itu perlu dilakukan mengingat selama ini dana untuk menutup defisit di pekerja bukan penerima upah diambilkan dari dana penerima bantuan iuran. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab," tutur Ruskati. 

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Putih Sari mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional.

"Melindungi segenap tumpah darah Indonesia adalah amanat konstitusi, termasuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat untuk melindungi rakyat dari segala risiko," katanya.

Ia mengatakan, rekomendasi dari Fraksi Partai Gerindra DPR kepada pemerintah yang terdiri atas 12 butir merupakan hasil diskusi kelompok terfokus yang menghadirkan sejumlah narasumber.

"Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa menjadi upaya kita bersama untuk mendorong pemerintah mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang menjadi amanat konstitusi," kata Putih Sari.

Rekomendasi tersebut diserahkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Penyerahan rekomendasi ini mudah-mudahan bisa membantu pemerintah dan bisa segera direalisasikan," kata Dasco.

Menteri Kesehatan Terawan menyatakan sangat gembira bisa menerima rekomendasi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang juga hadir dalam penyerahan rekomendasi tersebut mengatakan, rakyat pada prinsipnya lebih suka bila dimudahkan dalam mengakses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Bukan digratiskan tetapi sulit diakses," ujarnya. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pejabat: Tol Pejagan-Cilacap bakal terhubung dengan Bandara Soedirman
Senin, 24 Februari 2020 - 18:37 WIB
Jalan Tol Pejagan-Cilacap yang segera dibangun oleh pemerintah bakal terhubung dengan Bandara Jender...
Pimpinan KPK respons survei Indo Barometer soal kepercayaan publik
Senin, 24 Februari 2020 - 17:55 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merespons hasil survei Indo Baramote...
Kapolda Metro Jaya tegaskan tak ada api sebabkan asap di DPR
Senin, 24 Februari 2020 - 14:08 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana menegaskan tidak ada api ...
100 BUMN kunjungi Rumah Kreatif Sleman
Senin, 24 Februari 2020 - 13:52 WIB
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga bersama lebih dari 100...
Polisi ringkus anggota komplotan pembobol ATM BCA di Magelang
Senin, 24 Februari 2020 - 13:49 WIB
Polisi meringkus anggota komplotan pembobol ATM BCA yang berlokasi di Pemuda, Muntilan, Kabupaten Ma...
BNPB: Tsunami dapat diredam melalui vegetasi
Senin, 24 Februari 2020 - 13:26 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan tsunami dapat diredam me...
Seorang penggali tanah PAM Jaya tewas tersetrum
Senin, 24 Februari 2020 - 12:31 WIB
Seorang penggali tanah untuk Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, Budi Santoso (27) tewas dalam kecelaka...
Imigrasi Palu jemput bola mudahkan calon jamaah haji
Senin, 24 Februari 2020 - 11:15 WIB
Petugas Imigrasi Palu, Sulawesi Tengah menerapkan sistem jemput bola guna membantu dan memudahkan ca...
Pemkab Kudus masih verifikasi calon penerima bantuan iuran JKN
Senin, 24 Februari 2020 - 10:58 WIB
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini masih memverifikasi warga miskin di Kudus yang ...
Lagi, mayat wanita ditemukan di Baubau
Senin, 24 Februari 2020 - 10:21 WIB
Lagi, sesosok mayat wanita ditemukan di belakang Kafe Labamba, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Senin...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)