DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Elshinta
Kamis, 16 Januari 2020 - 20:46 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan pemberhentian secara tetap dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan. Foto: Popi Rahim/elshinta.com.

Elshinta.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan pemberhentian secara tetap dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.

"Presiden RI untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan," ucap komisioner DKPP yang dipimpin oleh majelis hakim Muhammad sekaligus Plt Ketua DKPP, Kamis (16/1) di gedung DKPP, Jakarta Pusat seperti dilaporkan Reporter Elshinta.com, Popi Rahim.

WS terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu DKPP memutuskan dengan mengabulkan pengaduan Bawaslu dan menjatuhkan sangsi pemberhentian tetap hari ini kepada WS.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan badan pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Sebelumnya, Sidang DKPP terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mantan KPU Wahyu Setiawan telah selesai digelar, Rabu (15/1) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

Dijelaskan perkara pertama nomor 01-PKE-DKPP/I/2020 yang disidangkan pada tahun 2020 ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI, yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin.

Wahyu diadukan karena diduga meminta atau menerima hadiah untuk meloloskan Calon Legislatif (Caleg) Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PDI Perjuangan.

Pengaduan yang dilakukan oleh para Pengadu ini diterima oleh DKPP setelah Wahyu ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 8 Januari 2020.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua KPU Kalsel dan 4 anggotanya dilaporkan ke DKPP
Jumat, 28 Februari 2020 - 18:01 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Sarmuji dan empat anggota KPU Kalimantan Selat...
Iis Sugiarto beberkan proses mertua Emirsyah Beli rumahnya seharga Rp8,5 M
Jumat, 28 Februari 2020 - 16:02 WIB
Tiga saksi masing-masing Dwiningsih Haryanti Putri, Erna Indrastuti dan Istiningdiah Sugianto alias ...
Polisi temukan 110 butir happy five milik RH penyuplai narkoba ke artis Vitalia Sesha
Jumat, 28 Februari 2020 - 12:49 WIB
Kepolisian Jakarta Barat menemukan bukti baru terkait narkoba yang melibatkan artis Vitalia Sesha (V...
KPK periksa Ketua KPU
Jumat, 28 Februari 2020 - 11:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jumat ...
Saksi: Imam tak pernah langsung minta tambahan operasional menteri
Kamis, 27 Februari 2020 - 22:41 WIB
Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di Kementrian Pemuda dan...
KPK kembali lakukan geledah di Surabaya cari Nurhadi
Kamis, 27 Februari 2020 - 17:38 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis kembali melakukan penggeledahan di Surabaya untuk mencari ...
Karutan Kelas 1 Tangerang intensifkan komunikasi dengan APH wujudkan `zero overstaying`
Kamis, 27 Februari 2020 - 16:26 WIB
Dalam mewujudkan zero overstaying tahanan yang terjadi di dalam Rutan ataupun Lapas, dalam hal ini ...
Kasus penusukan Wiranto akan disidangkan di PN Jakbar
Kamis, 27 Februari 2020 - 07:26 WIB
Kasus penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ti...
Mahfud jamin tak ada tindakan represif saat buruh demo 
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin tidak ada tindakan represif...
Luncurkan aplikasi No Pungli No Money, Kabandiklat: Optimis Kejati Sumbar raih WBBM 
Rabu, 26 Februari 2020 - 17:55 WIB
Aplikasi No Pungli,  No Money diluncurkan oleh Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (S...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)