Hadir di KPK, Wahyu Setiawan: Saya hormati DKPP 
Elshinta
Rabu, 15 Januari 2020 - 17:06 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Hadir di KPK, Wahyu Setiawan: Saya hormati DKPP 
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Foto: Popi Rahim/elshinta.com.

Elshinta.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bersedia hadir dalam rangka sidang DKPP terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

"Saya mempunyai niat baik. Saya menghormati DKPP, saya memutuskan untuk hadir," ucap Wahyu kepada wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1).

Ia mengatakan, kehadirannya tersebut untuk menjelaskan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Meskipun per tanggal 10 Januari 2020 dirinya bukan lagi anggota KPU.

Sebelumnya, lanjut Wahyu, ia juga telah berdiskusi dengan penyidik, dan penyidik juga memberikan pilihan kepalanya untuk mempersilahkan untuk hadir atau tidak hadir.

"Saya memutuskan untuk hadir," ungkapnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta.com, Popi Rahim. 

Wahyu yang merupakan pejabat komisioner KPU sejak 2017 ini terciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1) lalu.

Wahyu Setiawan diduga oleh KPK menerima suap dengan menjanjikan politisi PDI Perjuangan (PDI-P), Harun Masiku agar bisa ditetapkan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam laman facebook DKKP diumumkan bahwa DKPP menggelar sidang di gedung KPK ini dengan pokok aduan teradu anggota KPU Wahyu Setiawan diduga menerima hadiah untuk meloloskan Caleg PAW dari PDI Perjuangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
KPK hentikan 36 perkara, Abraham Samad: Ini di luar kewajaran
Jumat, 21 Februari 2020 - 16:46 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menilai langkah KPK menghe...
Kasus dana hibah KONI, Pengacara: Ulum korban kejahatan kontruksi perkara korupsi
Jumat, 21 Februari 2020 - 12:04 WIB
Terdakwa Korupsi Dana Hibah KONI Miftahul Umum mengklaim menjadi korban kontruksi perkara yang menje...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)