Keterangan Polda Jateng terkait kemunculan Keraton Agung Sejagat
Elshinta
Rabu, 15 Januari 2020 - 09:05 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Keterangan Polda Jateng terkait kemunculan Keraton Agung Sejagat
Raja dan Permaisuri Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Kabupaten Purworejo, Jateng. Foto: NTMC Polri

Elshinta.com - Polda Jawa Tengah menangkap Raja Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso beserta istrinya, Fanni Aminadia, yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Polisi akan menyelidiki kasus tersebut dari keterangan ahli sejarah dan psikologi.

“(Toto dan Fanni) diminta klarifikasinya, nanti termasuk juga nanti minta keterangan tenaga ahli, ahli sejarah, ahli psikologi juga termasuk, akan dilihat juga nanti,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Selasa (14/1/2020) malam.

Iskandar mengatakan, pihaknya juga belum mendalami kepastian jumlah korban Keraton Agung Sejagat. Saat ini pihaknya masih dalam tahap mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya dari para ahli dan saksi.

“Oh belum, belum sampai ke sana. yang jelas kita akan minta klarifikasinya karena beberapa warga kan resah terkait itu,” ucapnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi NMTC Polri. 

Iskandar menjelaskan, warga resah lantaran Toto dan istrinya mendeklarasikan kerajaan baru. Padahal, sebut Iskandar, masyarakat tidak pernah tau soal Keraton Agung Sejagat itu.

“Iya sementara yang mereka tau kerajaan itu sudah ada, kerajaan kerajaan yang ada di Jawa ini dan tidak ada lagi kerajaan baru, ini kan mereka (Toto dan Fanni) deklarasikan kerajaan baru itu yang membuat masyarakat resah,” papar Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial kemunculan kerajaan baru di Purworejo, Jawa Tengah. Kerajaan tersebut menamakan diri Keraton Agung Sejagat, terletak di Desa Pogung Jurutengah, RT 03/RW 01, Kecamatan Bayan.

Toto Santoso (42) dan Fanni Aminadia (41), suami istri yang mengaku sebagai raja dan ratu Keraton Agung Sejagat di Purworejo disangkakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 14 UU RI No. 1 Tahun 1946 soal menyiarkan berita bohong dan keonaran. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...