Dipastikan Dewas KPK juga bisa tak berikan izin penyidik anti rusuah
Elshinta
Rabu, 15 Januari 2020 - 07:32 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Dipastikan Dewas KPK juga bisa tak berikan izin penyidik anti rusuah
Konferensi pers Dewas KPK, Selasa (14/1). Foto: Popi Rahim/elshinta.com

Elshinta.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) baru dilantik pada 20 Desember 2019 lalu. Organ baru di KPK ini masih menjadi sorotan publik.

Kinerja anti rusuah juga dinilai tergolong lamban atas kehadiran Dewas KPK ini. Namun, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean membantah hal tersebut.

"Pokoknya kalau masuk di sini 1x24 jam sudah ada keputusan diberikan izin atau tidak memberikan izin," kata Tumpak Hatarongan saat konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Sebaliknya, kata Tumpak Hatarongan yang pernah menjabat Ketua KPK ini, ada kalanya tak semua kasus diberikan izin untuk penyadapan, atau penggeledahan dan penyitaan.

"Jangan lupa ya, jangan memberi izin saja ya, bisa juga tidak memberikan izin," jelasnya, seperti dilaporkan Reporter Elshinta.com, Popi Rahim.

Tumpak Hatarongan menambahkan, "Jika menyangkut KPK, tentu kita melakukan pemeriksaan, tapi kalau menyangkut penangan perkara ya dilakukan di sana, tentu yang memiliki kewenangan penyidikan yang di sana".

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
KPK hentikan 36 perkara, Abraham Samad: Ini di luar kewajaran
Jumat, 21 Februari 2020 - 16:46 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menilai langkah KPK menghe...
Kasus dana hibah KONI, Pengacara: Ulum korban kejahatan kontruksi perkara korupsi
Jumat, 21 Februari 2020 - 12:04 WIB
Terdakwa Korupsi Dana Hibah KONI Miftahul Umum mengklaim menjadi korban kontruksi perkara yang menje...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)