Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Elshinta
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat. Foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bandung Barat, Abubakar.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat Asep Suhardi, usai melaporkan kasus tersebut ke Gedung KPK Jalan Kuningan Madya Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Asep mengungkapkan, meski sudah vonis, ‎nyatanya masih banyak pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang diduga ikut memberikan uang suap kepada Abubakar untuk modal pilkada sang istri.

"Ada 14 orang, pejabat setingkat eselon 2 yang kami sertakan namanya dan sudah kami berikan ke KPK sebagai laporan kami. Berdasarkan fakta persidangan, 14 pejabat ini aktif memberikan uang kepada Abubakar," kata Asep seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (12/12). 

"Kita ingin ada kepastian hukum, status 14 pejabat ini. Dari tingkat Sekda sampai kadis," tegasnya.

Menurut Asep banyak warga yang resah karena oknum pejabatnya yang diduga korupsi masih bekerja seperti biasa.

Selama ini setelah OTT, Asep mengungkapkan banyak warga yang tak nyaman karena pejabatnya yang ketahuan korup, masih bekerja seperti biasa.

Asep berharap, laporannya ke KPK saat ini bisa se‎gera ditindaklanjuti agar pemerintahan Bandung Barat bisa berjalan dengan standar good governance.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Polres Tanjung Jabung Barat buru pencetak uang palsu sempat beredar
Selasa, 14 Juli 2020 - 10:58 WIB
Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi terus memburu seorang berinisial DM yang kini ...
Dirjen PAS tegaskan petugas terlibat narkoba dikirim ke Nusakambangan
Selasa, 14 Juli 2020 - 09:14 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga menegaskan bahwa petugas yang terbu...
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV