Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama
Elshinta
Selasa, 10 Desember 2019 - 21:18 WIB |
Saut Situmorang sebut rencana hukuman mati koruptor cerita lama
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Sumber Foto: https://bit.ly/2PzGgTN

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi merupakan cerita lama.

Demikian disampaikan Saut di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

"Ya sebenarnya itu cerita lama ya yang selalu ada di Pasal 2 tetapi di Pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos dan kemudian pengulangan gitu," kata Saut.

Adapun Pasal 2 yang dimaksud tersebut adalah Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menyebutkan "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam penjelasannya tertera yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

"Jadi, kalau mau sebenarnya saya tidak terlalu tertarik bahas itu. Saya malah lebih tertarik bagaimana caranya kalau ada supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan juga diambil gitu loh. Itu kan bukan kewenangan KPK? Iya, makanya undang-undang KPK-nya diganti dengan yang lebih baik, kemudian undang-undang tipikor-nya diganti," ujar Saut, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, bukan soal besar kecilnya uang yang dikorupsi maupun penerapan hukuman mati, namun bagaimana penegak hukum itu bisa membawa orang-orang yang melakukan korupsi tersebut ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Korupsi tidak besar kecil, tidak soal bunuh membunuh atau hukuman mati tetapi bagaimana kita bisa membawa setiap orang yang bertanggungjawab besar atau kecil ke depan pengadilan. Makanya saya bilang, jangan terlalu main di retorika-retorika, main lah yang membuat Indonesia lebih sustain berubah secara substantif," tuturnya.

Ia pun mencontohkan negara-negara yang mempunyai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tinggi sudah mulai mengajarkan untuk pencegahan korupsi sejak dini.

"Jadi, saya tidak terlalu tertarik kalau bicara hukuman mati, denda sekian karena kalau dari sisi pencegahan negara-negara besar mulai mendidik rakyat, yang di atas persepsi korupsi 85 itu mereka mulai bahkan mendidik anaknya kalau ketemu dompet cari alamatnya antar ke rumahnya. sesederhana itu," kata Saut.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi seusai acara Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta mengatakan bahwa terbuka kemungkinan penerapan hukuman mati bagi korupsi bila masyarakat menghendakinya. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pohon tumbang timpa rambu lalu lintas dan jaringan listrik di Menteng
Sabtu, 18 Januari 2020 - 10:53 WIB
Sebuah pohon setinggi empat meter tumbang menimpa tiang rambu lalu lintas penunjuk arah serta kabel-...
Omnibus Law bukan untuk permudah Tenaga Kerja Asing ke Indonesia
Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:47 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Lap...
Fahira Indris: Silahkan Dewi Tanjung melapor ke Polisi, kami siap! 
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:54 WIB
Ketua Umum Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris, menega...
Siap-siap, sebentar lagi Polda Metro Jaya terapkan e-tilang bagi pengendara motor
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:24 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan tilang elektronik terhadap pengendara rod...
Berita `Banjir Jakarta Adalah Air Mata Malaikat Yang Jatuh` hoaks
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:54 WIB
Sebuah tangkapan layar yang diklaim sebagai pemberitaan media dalam jaringan (online) nasional, CNN ...
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:34 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini waspada potensi hu...
Wali Kota Depok bantah lakukan razia LGBT 
Kamis, 16 Januari 2020 - 18:26 WIB
Polemik tentang tuduhan Komnas HAM bahwa Pemkot Depok melakukan razia kepada orang yang berorientasi...
Gedung DPRD DKI kini dilengkapi videotron 
Kamis, 16 Januari 2020 - 16:45 WIB
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, kini dilengkapi videotron.
Gangguan listrik, perjalanan penumpang KRL terganggu 
Kamis, 16 Januari 2020 - 15:37 WIB
Perjalanan calon penumpang kereta rel listrik (KRL) terganggu karena adanya gangguan aliran listrik ...
Cuaca hari ini, waspada potensi hujan disertai petir landa Jakarta
Kamis, 16 Januari 2020 - 07:22 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan disertai kilat atau petir dan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV