Banner imlek 2020 Banner imlek 2020
Presiden Jokowi bicara soal Perppu KPK dan hukuman mati
Elshinta
Selasa, 10 Desember 2019 - 06:51 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Presiden Jokowi bicara soal Perppu KPK dan hukuman mati
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi. Sumber foto: https://bit.ly/2qAXHuC

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, UU No. 19/2019 tentang KPK sendiri belum berjalan. 

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12). 

Presiden memberi contoh, yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi, menurut Presiden, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi tidak terjadi. 

Yang kedua, lanjut Presiden, hal yang juga sangat penting adalah rekrutmen politik. Ia menegaskan, "Jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya". 

“Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya. 

Yang ketiga, Presiden berharap ada fokus. "Jangan semuanya dikerjain, enggak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden. 

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Presiden mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, menurut Presiden, setelahnya harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. 

"Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkep, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya," jelas Presiden. 

Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan sistem, perbaikan sistem, maupun mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik. 

Mengenai fokus itu, Presiden Jokowi menjelaskan, "Apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya".

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Soal Hukuman Mati 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan, "Jika masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Tipikor itu dimasukkan."

“Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Presiden seraya menambahkan, "Kalau dikehendaki masyarakat, pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif". 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Simpang siur keberadaan Harun Masiku, Kemenkumham bentuk tim gabungan
Jumat, 24 Januari 2020 - 18:11 WIB
Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan yang akan menelusuri dan mengungkap fakta-fakta soa...
Moeldoko harap seluruh pihak tak bangun persepsi terkait Jiwasraya
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tidak membangun persepsi halusinasi dengan m...
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan ...
Divonis satu tahun, Orang tua Ze terima putusan hakim
Jumat, 24 Januari 2020 - 12:28 WIB
Sudarto ayah Ze, 18 tahun pelajar yang divonis 1 tahun hukuman pembinaan di LKSA Darul Atom, Wajak K...
Imigrasi lakukan pendalaman keberadaan Harun Masiku 
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:48 WIB
Keberadaan Harun Masiku (HM), tersangka penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Se...
 Saksi: Wawan tak berwenang rotasi pejabat 
Jumat, 24 Januari 2020 - 06:08 WIB
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tuba...
Koalisi lapor ke KPK dugaan merintangi penyidikan oleh Yasonna Laoly 
Kamis, 23 Januari 2020 - 20:43 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan `o...
Pelajar bunuh pelaku begal divonis 1 tahun hukuman pembinaan
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:08 WIB
 Za (18), pelajar salah satu sekolah menengah atas di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa T...
Kinerja Kejaksaan Agung dongkrak kepercayaan masyarakat
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:48 WIB
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ...
PN Medan hukum mati lima kurir sabu-sabu 56 kg
Kamis, 23 Januari 2020 - 08:58 WIB
Lima terdakwa kurir narkotika diyakini terbukti membawa seberat 56 kg narkoba jenis sabu-sabu masing...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV