Presiden Jokowi bicara soal Perppu KPK dan hukuman mati
Elshinta
Selasa, 10 Desember 2019 - 06:51 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Presiden Jokowi bicara soal Perppu KPK dan hukuman mati
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi. Sumber foto: https://bit.ly/2qAXHuC

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, UU No. 19/2019 tentang KPK sendiri belum berjalan. 

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12). 

Presiden memberi contoh, yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi, menurut Presiden, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi tidak terjadi. 

Yang kedua, lanjut Presiden, hal yang juga sangat penting adalah rekrutmen politik. Ia menegaskan, "Jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya". 

“Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya. 

Yang ketiga, Presiden berharap ada fokus. "Jangan semuanya dikerjain, enggak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden. 

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Presiden mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, menurut Presiden, setelahnya harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. 

"Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkep, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya," jelas Presiden. 

Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan sistem, perbaikan sistem, maupun mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik. 

Mengenai fokus itu, Presiden Jokowi menjelaskan, "Apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya".

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Soal Hukuman Mati 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan, "Jika masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam Rancangan Undang-Undang Pidana Tipikor itu dimasukkan."

“Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Presiden seraya menambahkan, "Kalau dikehendaki masyarakat, pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif". 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Resmi kerjasama BI Corner, Kajari Medan: Ajang tingkatkan kemampuan jaksa
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:12 WIB
Bank Indonesia Sumatera Utara (BI Sumut) dan Kejaksaan Negeri Medan melakukan kerjasama pembuatan B...
Hari ini terakhir sosialisasi sistem ganjil genap
Rabu, 05 Agustus 2020 - 09:45 WIB
Sosialisasi sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap di Jakarta memasuki hari terakhir, Rabu (5/8) h...
Polda Metro Jaya segera undang Anji dan Hadi Pranoto
Rabu, 05 Agustus 2020 - 09:33 WIB
Polda Metro Jaya segera melayangkan undangan kepada musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Had...
Pemilik ratusan ganja divonis delapan tahun penjara di Bali
Selasa, 04 Agustus 2020 - 21:37 WIB
Pemilik narkotika jenis ganja seberat 622,5 gram neto dan 0,37 gram neto sabu-sabu bernama Yosua Kar...
Kejagung jelaskan soal eksekusi Djoko Tjandra
Selasa, 04 Agustus 2020 - 18:25 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, menjelaskan alasan Kejaksaan Agung lan...
Aturan MA nomor 1 tahun 2020 tentang Koruptor bentuk terobosan hukum
Selasa, 04 Agustus 2020 - 16:11 WIB
Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan aturan terbaru nomor 1 tahun 2020 tentang pemidanaan pelaku ...
LeCI: Penangkapan Djoko Tjandra momentum bongkar kasus Bank Bali
Minggu, 02 Agustus 2020 - 16:15 WIB
Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi mengatakan penangkapan Djoko Tjandra menjadi mo...
Sahroni minta lembaga hukum tindak oknum terlibat kasus Djoko Tjandra
Minggu, 02 Agustus 2020 - 12:39 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta lembaga hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agu...
Bareskrim tahan Brigjen Prasetijo Utomo
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 09:29 WIB
Bareskrim Polri menahan Brigjen Pol Prasetijo Utomo terkait kasus penerbitan surat jalan palsu untuk...
Djoko Tjandra resmi berstatus warga binaan Rutan Salemba
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 09:14 WIB
Terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra resmi berstatus sebagai warga binaan Rumah Tahanan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV