Banner imlek 2020 Banner imlek 2020
Pimpinan KPK ajukan uji formil revisi UU KPK
Elshinta
Senin, 09 Desember 2019 - 18:52 WIB |
Pimpinan KPK ajukan uji formil revisi UU KPK
Sumber Foto: https://bit.ly/2DWCGxw

Elshinta.com - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah pegiat antikorupsi mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12).

Pemohon mempertanyakan keabsahan secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lantaran tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Feri Amsari menyebut kuorum tidak terpenuhi saat rapat sidang paripurna mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu," ujar Feri, seperti dikutip Antara.

Pemohon mengklaim sebagian besar anggota melakukan penitipan absen atau secara fisik tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR.

"Oleh karena itu, kami merasa tindakan anggota DPR membiarkan titip absen itu merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan sehingga aspirasi publik yang semestinya terwakili dari kehadiran mereka, menjadi terabaikan," tutur dia.

Pemohon juga menyoal tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah hanya diwakili Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB dalam pembahasan dengan DPR.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Selain itu, juga menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Underpass Senen dibangun, Dishub DKI lakukan rekayasa lalu lintas
Kamis, 23 Januari 2020 - 11:24 WIB
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan pembangunan underpass...
Siapkan payung, Jakarta diguyur hujan siang ini
Kamis, 23 Januari 2020 - 07:24 WIB
Warga Ibu Kota bersiaplah membawa payung saat akan beraktivitas di siang hari karena Badan Meteorolo...
200 personel Polda Metro kawal demo di Kemenkumham
Rabu, 22 Januari 2020 - 13:09 WIB
Polda Metro Jaya telah mengerahkan 200 personel untuk mengawal demonstrasi di depan Gedung Kementeri...
Polisi berharap demo di Kemenkumham berlangsung tertib
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:44 WIB
Polda Metro Jaya berharap demo di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu (22...
Petugas damkar evakuasi ular sanca dari dalam rumah warga
Rabu, 22 Januari 2020 - 09:27 WIB
Seekor ular sanca batik dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam rumah warga di Susukan, Keca...
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini 
Rabu, 22 Januari 2020 - 08:05 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Wisatawan diprediksi padati Kepulauan Seribu saat libur Imlek 
Selasa, 21 Januari 2020 - 19:56 WIB
Ribuan wisatawan diperediksi akan memadati Kepulauan Seribu saat libur Imlek, 25 Januari nanti.
Usulan dua cawagub DKI telah diterima Anies Baswedan
Selasa, 21 Januari 2020 - 13:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima secara langsung surat usulan nama calon wakil gubernur ...
Komisi I DPR gelar raker bersama Kemhan bahas Natuna
Senin, 20 Januari 2020 - 11:47 WIB
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Neger...
Waspada potensi hujan guyur Jakarta siang-sore
Senin, 20 Januari 2020 - 07:23 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV