Pimpinan KPK ajukan uji formil revisi UU KPK
Elshinta
Senin, 09 Desember 2019 - 18:52 WIB |
Pimpinan KPK ajukan uji formil revisi UU KPK
Sumber Foto: https://bit.ly/2DWCGxw

Elshinta.com - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah pegiat antikorupsi mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," ujar kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/12).

Pemohon mempertanyakan keabsahan secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lantaran tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Feri Amsari menyebut kuorum tidak terpenuhi saat rapat sidang paripurna mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu," ujar Feri, seperti dikutip Antara.

Pemohon mengklaim sebagian besar anggota melakukan penitipan absen atau secara fisik tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR.

"Oleh karena itu, kami merasa tindakan anggota DPR membiarkan titip absen itu merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan sehingga aspirasi publik yang semestinya terwakili dari kehadiran mereka, menjadi terabaikan," tutur dia.

Pemohon juga menyoal tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah hanya diwakili Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB dalam pembahasan dengan DPR.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Selain itu, juga menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jumlah penumpang angkutan umum naik 4,4 persen
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:56 WIB
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan 4,4 persen jumlah penumpang angkuta...
Tak gunakan masker, 54 warga Taman Sari ditindak
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:36 WIB
Petugas gabungan Kecamatan Taman Sari menindak 54 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat...
TNI dan BTN bahas kerja sama perumahan untuk prajurit
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:45 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi...
Bamsoet: Percayai kemampuan lokal produksi vaksin COVID-19
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:12 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat untuk mendukung pe...
Presiden minta penurunan kasus `stunting` difokuskan di 10 provinsi
Rabu, 05 Agustus 2020 - 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan program penurunan kasus stunting gangguan tumbuh kembang an...
Hujan sedang-lebat guyur Jabodetabek siang ini
Rabu, 05 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang b...
Ganjil-genap di tengah PSBB transisi dinilai tidak tepat
Selasa, 04 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan kembali aturan ganjil-genap di tengah...
161 pengendara dapat sanksi karena melanggar ganjil-genap di Jaksel
Selasa, 04 Agustus 2020 - 15:25 WIB
Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan mencatat sebanyak 161 pengendara roda empat mendapat san...
1.396 pasien positif COVID-19 dirawat di RSD Wisma Atlet
Selasa, 04 Agustus 2020 - 13:39 WIB
Pasien kasus konfirmasi positif COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayo...
KPBB: Ganjil genap harusnya bersamaan dengan transisi PSBB
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:47 WIB
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai penerapan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta seharu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV