Timbulkan persoalan, DPR nilai pelaksanaan Pemilu harus dievaluasi
Elshinta
Senin, 09 Desember 2019 - 08:30 WIB |
Timbulkan persoalan, DPR nilai pelaksanaan Pemilu harus dievaluasi
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung. Sumber foto: https://bit.ly/2rrrmXB

Elshinta.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung menilai pelaksanaan Pemilu serentak harus dievaluasi karena dalam pelaksanaannya pada 2019 banyak menimbulkan persoalan.

"Mungkin nanti ada perubahan mendasar terkait kepemiluan kita terutama soal serentak harus dievaluasi," kata Ahmad kepada Antara di Jakarta, Minggu (8/12).

Menurut dia, Komisi II DPR sepakat untuk merevisi UU Kepemiluan yaitu UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Pada Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak menghadirkan lima pemilihan secara sekaligus mulai memilih presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu pada Pemilu 2024, pemilihan tidak hanya dilakukan untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif saja, melainkan juga Pilkada. "Nanti kita lihat perkembangannya karena target kami selesai pada awal 2021," pungkas dia. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pilkada 2020, Kapolda Maluku: Anggota Polri harus netral
Selasa, 14 Juli 2020 - 16:11 WIB
Dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, harus menjunjung netralitas Polri dalam pelaksanaannya...
Bamsoet: Tindak tegas penggunaan bansos untuk kampanye
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas...
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Siap hadapi Pilkada, Polres Kotabaru simulasi sistem pengamanan kota
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:58 WIB
Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan simulasi Sistem Pe...
Petugas Pilkada di Provinsi Gorontalo wajib uji cepat COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 11:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh penyelenggara di tiga kabupaten y...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV