Penerbitan sertifikasi halal tetap jadi kewenangan Kemenag
Elshinta
Minggu, 08 Desember 2019 - 13:15 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
Penerbitan sertifikasi halal tetap jadi kewenangan Kemenag
Sumber Foto: https://bit.ly/2P1haxY

Elshinta.com - Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sukoso membantah isu pengembalian kewenangan memberikan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, penerbitan sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama.

"Sesuai amanat UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 6, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, sebagaimana diatur dalam pasal 10, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk," tegas Sukoso di Jakarta, Minggu (8/12) seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

"Artinya, sesuai amanat regulasi, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama," lanjutnya.

Menurut Guru Besar Universitas Brawijaya Malang ini, proses, tahapan dan kewenangan terkait sertifikasi halal sudah diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH. 

Layanan sertifikasi halal itu sendiri mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbittan sertifikasi halal.

"BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal," jelasnya. 

"MUI berwenang dalam pelaksanaan fatwa halal. Sedang LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kominfo berharap TVRI tetap beroperasi seperti biasa
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:35 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengharapkan konflik yang terjadi antara dewan pen...
Polda Kaltara kembali tanam bibit pohon untuk penghijauan
Jumat, 17 Januari 2020 - 19:07 WIB
Dansat Brimob Polda Kaltara Kombes Pol Heri Sulesmono didampingi Ketua Bhayangkari cabang Satbrimobd...
AJI Siantar suarakan stop kekerasan terhadap jurnalis
Jumat, 17 Januari 2020 - 17:47 WIB
Sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemukulan yang dialami salah satu wartawan media online di Sian...
DPR: Zonanisasi pendaftaran TNI harus ditinjau ulang
Jumat, 17 Januari 2020 - 17:38 WIB
Anggota DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori menyayangkan pemberlakuan zonanisasi pendafta...
Sambut Imlek, Umat Budha Majalengka bersih-bersih kelenteng
Jumat, 17 Januari 2020 - 17:27 WIB
Menjelang perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2020, umat Budha di Jatiwangi Majalengka mulai mempers...
Tiga gunung api di Indonesia masih berstatus Waspada
Jumat, 17 Januari 2020 - 16:57 WIB
Tiga gunung api di wilayah Indonesia masih berstatus level III atau Waspada. Ketiga gunung api terse...
Polsek Katapang tanam 50 pohon di Desa Cilampeni
Jumat, 17 Januari 2020 - 16:37 WIB
Polsek Katapang menanam 50 pohon di kawasan Kantor Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Ban...
Bangayo, pusat kuliner di lahan yang salah
Jumat, 17 Januari 2020 - 16:26 WIB
Bangayo yang digadang-gadang oleh Wali Kota Tarakan, Khairul sebagai pusat wisata kuliner kini mulai...
Kunjungi Mendagri, Menkopolhukam bahas soal seputar pilkada
Jumat, 17 Januari 2020 - 16:15 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengunjungi Menteri Dalam...
F-Gerindra desak pemerintah tinjau kenaikan tarif BPJS Kesehatan
Jumat, 17 Januari 2020 - 13:05 WIB
Pemerintah didesak untuk meninjau kembali kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (B...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV