Semua pihak harus hormati putusan MA dalam kasus BMG
Elshinta
Sabtu, 07 Desember 2019 - 19:07 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Semua pihak harus hormati putusan MA dalam kasus BMG
Pertamina. Foto: https://bit.ly/2DX492g/elshinta.com

Elshinta.com - Putusan yang membebaskan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederick ST. Siahaan dalam kasus dugaan korupsi terkait investasi dalam participating interest (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 didasarkan keyakinan majelis hakim agung. Oleh karenanya semua pihak bisa menghormati putusan hakim. Hal itu dikatakan Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad.   

Menurut Supardji, dalam perkara investasi Blok BMG, tak ditemukan adanya unsur kerugian negara, konflik kepentingan, dan tak ada niat jahat dari terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. "Saya kira hakim sudah mempertimbangkan putusan dengan cermat. Saya kira ini juga bisa berpengaruh terhadap perkara pelaku lain," kata Supardji kepada media hari ini, Sabtu (7/12). 

Supardji menilai investasi Pertamina di Blok BMG merupakan bentuk kerjasama bisnis antar korporasi. Sehingga kerugian yang dialami, akibat dari kerjasama itu menjadi bagian dari resiko bisnis dan tidak identik dengan unsur kerugian negara. 

Dia memprediksi putusan Frederick ini akan memberikan pengaruh terhadap perkara mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang kini masih berproses. Supardji beralasan karena dalam perkara ini kedua mantan pejabat Pertamina ini saling terkait. "Bisa jadi putusan Karen tidak jauh berbeda. Karena (perbuatan) Karen juga susah dilihat unsur pidananya," pungkas Supardji.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda juga berpendapat, vonis bebas Mahkamah Agung terhadap Frederick bisa berpengaruh terhadap putusan Karen Agustiawan. Besar kemungkinan Karen akan bernasib sama dengan mantan anak buahnya tersebut.

Dia pun menyatakan setuju jika Karen dibebaskan. "Setuju," kata Chairul. 

Dia menambahkan perkara Karen memiliki hubungan penyertaan Pasal 55 ayat 1 KUHP. 

Frederick merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait investasi dalam participating interest (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. 

Frederick sebelumnya divonis bersalah dan dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun oleh majelis hakim agung Frederick dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Chairul Huda, Frederick yang menandatangani sale purchase agreement (SPA) sebagai penjamin berdasarkan mandat dari Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina saat itu, bukan perbuatan melawan hukum. Dia juga menilai penandatanganan perjanjian itu dalam rangka kerjasama bisnis.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis bagi warga binaan Lapas Tebing Tinggi
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:19 WIB
Penyuluhan sekaligus Konsultasi hukum digelar secara gratis bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan...
Mahfud minta masyarakat percayakan polisi tangani dugaan korupsi di Asabri
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan pen...
Menko Maritim: Asabri harus dikelola orang profesional
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pe...
KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman kader PDIP Harun Ma...
KPK terus koordinasi cari keberadaan Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (...
Polisi bongkar kasus penculikan dan penyekapan di Pulomas, begini `ceritanya`
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:31 WIB
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Pulomas...
Wah, cabang Keraton Agung Sejagat juga ditemukan di Klaten
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:57 WIB
Polda Jawa Tengah menemukan cabang Keraton Agung Sejagat pimpinan Totok Santosa yang berlokasi di se...
Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan 
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:11 WIB
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menyebutkan bahwa kasus hukum yang menjerat Ko...
DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Kamis, 16 Januari 2020 - 20:46 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan...
IPW didesak minta maaf tuduhan polisi peras Rp1 miliar 
Kamis, 16 Januari 2020 - 19:45 WIB
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV