UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Elshinta
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:49 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2sLyKgH

Elshinta.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK agar mengumumkan penyelidik dan penyidik KPK yang menanggalkan tugas dan kewajibannya. 

Hal itu mengacu ke perintah UU baru KPK Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 70 C. Dalam pasal itu dinyatakan pada saat UU baru mulai berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU baru tersebut.

"Sejak tanggal 17 Oktober 2019, sebagian besar penyelidik dan penyidik KPK harus menanggalkan tugas dan kewajibannya. Karena UU KPK yang baru mulai berlaku sejak tanggal itu. Tapi kenyataannya hingga sekarang, KPK belum memetakan dan mengumumkan siapa saja Penyelidik dan Penyidik KPK yang harus menanggalkan tugas," kata Petrus di Jakarta, Jumat (6/12), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Ia menjelaskan pengumuman itu sangat penting agar publik, terutama pihak-pihak yang dipanggil KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka tidak dipanggil oleh penyidik yang menanggalkan tugas. Jika itu terjadi maka proses penyidikannya cacat hukum atau ilegal.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pohon tumbang timpa rambu lalu lintas dan jaringan listrik di Menteng
Sabtu, 18 Januari 2020 - 10:53 WIB
Sebuah pohon setinggi empat meter tumbang menimpa tiang rambu lalu lintas penunjuk arah serta kabel-...
Omnibus Law bukan untuk permudah Tenaga Kerja Asing ke Indonesia
Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:47 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Lap...
Fahira Indris: Silahkan Dewi Tanjung melapor ke Polisi, kami siap! 
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:54 WIB
Ketua Umum Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris, menega...
Siap-siap, sebentar lagi Polda Metro Jaya terapkan e-tilang bagi pengendara motor
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:24 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan tilang elektronik terhadap pengendara rod...
Berita `Banjir Jakarta Adalah Air Mata Malaikat Yang Jatuh` hoaks
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:54 WIB
Sebuah tangkapan layar yang diklaim sebagai pemberitaan media dalam jaringan (online) nasional, CNN ...
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:34 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini waspada potensi hu...
Wali Kota Depok bantah lakukan razia LGBT 
Kamis, 16 Januari 2020 - 18:26 WIB
Polemik tentang tuduhan Komnas HAM bahwa Pemkot Depok melakukan razia kepada orang yang berorientasi...
Gedung DPRD DKI kini dilengkapi videotron 
Kamis, 16 Januari 2020 - 16:45 WIB
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, kini dilengkapi videotron.
Gangguan listrik, perjalanan penumpang KRL terganggu 
Kamis, 16 Januari 2020 - 15:37 WIB
Perjalanan calon penumpang kereta rel listrik (KRL) terganggu karena adanya gangguan aliran listrik ...
Cuaca hari ini, waspada potensi hujan disertai petir landa Jakarta
Kamis, 16 Januari 2020 - 07:22 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan disertai kilat atau petir dan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV