UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Elshinta
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:49 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2sLyKgH

Elshinta.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK agar mengumumkan penyelidik dan penyidik KPK yang menanggalkan tugas dan kewajibannya. 

Hal itu mengacu ke perintah UU baru KPK Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 70 C. Dalam pasal itu dinyatakan pada saat UU baru mulai berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU baru tersebut.

"Sejak tanggal 17 Oktober 2019, sebagian besar penyelidik dan penyidik KPK harus menanggalkan tugas dan kewajibannya. Karena UU KPK yang baru mulai berlaku sejak tanggal itu. Tapi kenyataannya hingga sekarang, KPK belum memetakan dan mengumumkan siapa saja Penyelidik dan Penyidik KPK yang harus menanggalkan tugas," kata Petrus di Jakarta, Jumat (6/12), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Ia menjelaskan pengumuman itu sangat penting agar publik, terutama pihak-pihak yang dipanggil KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka tidak dipanggil oleh penyidik yang menanggalkan tugas. Jika itu terjadi maka proses penyidikannya cacat hukum atau ilegal.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
40 warga terjaring OK Prend di Terminal Kampung Melayu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 20:56 WIB
Petugas gabungan menggelar Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah (OK Prend) di Terminal Kampung Melayu,...
Hari ini terakhir sosialisasi ganjil genap, penindakan dilakukan Senin pekan depan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:50 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda penerapan penindakan sistem ganjil genap di ruas jal...
Kamis, Jakarta catat penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:36 WIB
Wilayah DKI Jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus positif Coronavirus Disease 2019 (COVID-19...
90 persen pusat perbelanjaan di Jakbar sudah gunakan KBRL 
Kamis, 06 Agustus 2020 - 19:45 WIB
Monitoring penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) terus dilakukan Suku Dinas Lingkungan ...
Operasi Patuh Jaya 2020 catat 99.835 pelanggar dalam dua pekan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:39 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah menindak 99.835 pelanggar atau pengendara ken...
Kementerian Kominfo kembali raih predikat WTP dari BPK
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:39 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian...
Pemerintah akan berikan Rp2,4 juta untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
Kamis, 06 Agustus 2020 - 13:41 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan...
Presiden Jokowi: 8 bandara berpotensi jadi hub akselerasi pariwisata
Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional di Indo...
Wapres sebut moratorium DOB pertimbangkan kondisi keuangan negara
Kamis, 06 Agustus 2020 - 10:15 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengatakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dilak...
Wapres: DOB bukan solusi atasi persoalan di daerah
Kamis, 06 Agustus 2020 - 09:42 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin mengatakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) bukan merupakan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV