Kemenhub akan beri sanksi Garuda jika terbukti bersalah
Elshinta
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:07 WIB |
Kemenhub akan beri sanksi Garuda jika terbukti bersalah
Pesawat baru Garuda Indonesia Airbus 330-900. Sumber foto: https://bit.ly/2LqFTcZ

Elshinta.com - Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan sanksi kepada maskapai Garuda Indonesia jika terbukti bersalah membawa suku cadang Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Airbus 330-900.

“Sanksinya sesuai aturan jika terbukti,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti di Jakarta, Kamis (5/12).

Polana menjelaskan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo Dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara.

“Sesuai dengan PM itu ada tahapan peringatan, mulai dari teguran. Kita masih klarifikasi terkait adanya berita tersebut dikaitkan dengan tugas kami di Kemenhub terhadap potensi indikasi ketidaksesuaian,” ungkap Polana, dihimpun Antara.

Dalam kesempatan sama, Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan kasus tersebut merupakan ranah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai. Meski demikian, Budi mengatakan ada ketentuan di mana setiap barang yang dibawa untuk penerbangan kargo harus dicatat.

“Kita itu harus melakukan cek terhadap, apakah penumpang dan barang itu dicatat. Ada regulasinya itu. Kalau ada yang tidak catat ada ketentuan-ketentuan tertentu,” jelasnya. (Fan/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Saksi sebut Wawan tak pernah suruh \'kondisikan\' proyek
Sabtu, 18 Januari 2020 - 18:12 WIB
Mantan Staf PT Bali Pacific Pragama (PT BPP), M Lutfi Ishaq memastikan tak ada instruksi atau perint...
Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis bagi warga binaan Lapas Tebing Tinggi
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:19 WIB
Penyuluhan sekaligus Konsultasi hukum digelar secara gratis bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan...
Mahfud minta masyarakat percayakan polisi tangani dugaan korupsi di Asabri
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan pen...
Menko Maritim: Asabri harus dikelola orang profesional
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pe...
KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman kader PDIP Harun Ma...
KPK terus koordinasi cari keberadaan Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (...
Polisi bongkar kasus penculikan dan penyekapan di Pulomas, begini `ceritanya`
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:31 WIB
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Pulomas...
Wah, cabang Keraton Agung Sejagat juga ditemukan di Klaten
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:57 WIB
Polda Jawa Tengah menemukan cabang Keraton Agung Sejagat pimpinan Totok Santosa yang berlokasi di se...
Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan 
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:11 WIB
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menyebutkan bahwa kasus hukum yang menjerat Ko...
DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Kamis, 16 Januari 2020 - 20:46 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV