Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Elshinta
Rabu, 04 Desember 2019 - 07:26 WIB |
Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Anggota KPU Viryan Aziz. Sumber foto: https://bit.ly/2ONbHuH

Elshinta.com - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghapus syarat disabilitas mental psikososial terdaftar sebagai pemilih harus melampirkan surat keterangan dokter.

Menurut anggota KPU Viryan Aziz, syarat tersebut memang sengaja dihilangkan karena pihaknya harus menjamin pemilih dengan kondisi apa pun juga selama memenuhi syarat masuk daftar pemilih tetap.

"Misalnya, orang gila di jalan, KPU tidak pernah melakukan pendataan pemilih orang gila yang ada di jalan. KPU melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah atau rumah sakit jiwa. Namanya rumah sakit, tentu harapannya sembuh," kata Viryan di Jakarta, Selasa (3/12), sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.

Menurut Viryan, bisa saja saat pendataan orang tersebut mengalami disabilitas mental. Akan tetapi 1-2 bulan kemudian yang didata tersebut pulih, atau sebaliknya dari kondisi normal, kemudian mengalami disabilitas mental.

Oleh karena itu, menurut dia, disabilitas mental dan psikososial mesti tetap dijamin haknya untuk memilih karena gangguan itu bersifat tidak permanen. "Bagi KPU dalam penyusunan daftar pemilih, yang kategori seperti itu tetap kami data," ujar Viryan. (Fan/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Danrem Tadulako ajak jurnalis berperan jaga keamanan di Pilkada 2020
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:15 WIB
Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Agus Sasmita mengajak insan pers, khususnya yang ada ...
Pengamat: Jangan kembali ke sistem pemilu yang buruk
Kamis, 16 Januari 2020 - 13:09 WIB
Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba H...
KPU siapkan E-Rekap pada Pilkada 2020
Jumat, 27 Desember 2019 - 09:49 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerapkan sistem rekapitulasi suara elektronik (e-rekap) pada P...
Jelang Pilkada Kota Depok, Bawaslu lantik dan Bintek Panwaslu
Selasa, 24 Desember 2019 - 15:39 WIB
Bawaslu Kota Depok melantik anggota Panwaslu untuk pelaksanaan Pilkada di Kota Depok pada 23 Septemb...
Bawaslu Depok: Awasi tingkah ASN yang diam-diam galang dukungan untuk petahana
Kamis, 19 Desember 2019 - 19:09 WIB
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengajak warga Kota Depok dan stakeholder menjadi pengawas be...
Bawaslu: Jangan pilih kandidat pelanggar etis di Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 17:55 WIB
Komisioner Bawaslu Kota Depok Bidang Sengketa Pemilu, Sriyono mengingatkan warga untuk memilih kandi...
Puan Maharani siap kawal calon yang punya kans menang Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 14:35 WIB
PDI Perjuangan memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon yang akan didukung maju pada Pemili...
Pilkada 2020, KPU Oksibil wajibkan calon perseorangan kumpulkan 10.340 dukungan KTP-el
Senin, 16 Desember 2019 - 14:56 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua mengumumkan syarat bakal calon indep...
Masyarakat diminta aktif dari awal tahapan pilkada
Minggu, 15 Desember 2019 - 14:39 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengajak semua masyarakat untuk be...
Kemendagri ingatkan potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020
Minggu, 15 Desember 2019 - 12:27 WIB
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV