Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Elshinta
Rabu, 04 Desember 2019 - 07:26 WIB |
Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Anggota KPU Viryan Aziz. Sumber foto: https://bit.ly/2ONbHuH

Elshinta.com - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghapus syarat disabilitas mental psikososial terdaftar sebagai pemilih harus melampirkan surat keterangan dokter.

Menurut anggota KPU Viryan Aziz, syarat tersebut memang sengaja dihilangkan karena pihaknya harus menjamin pemilih dengan kondisi apa pun juga selama memenuhi syarat masuk daftar pemilih tetap.

"Misalnya, orang gila di jalan, KPU tidak pernah melakukan pendataan pemilih orang gila yang ada di jalan. KPU melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah atau rumah sakit jiwa. Namanya rumah sakit, tentu harapannya sembuh," kata Viryan di Jakarta, Selasa (3/12), sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.

Menurut Viryan, bisa saja saat pendataan orang tersebut mengalami disabilitas mental. Akan tetapi 1-2 bulan kemudian yang didata tersebut pulih, atau sebaliknya dari kondisi normal, kemudian mengalami disabilitas mental.

Oleh karena itu, menurut dia, disabilitas mental dan psikososial mesti tetap dijamin haknya untuk memilih karena gangguan itu bersifat tidak permanen. "Bagi KPU dalam penyusunan daftar pemilih, yang kategori seperti itu tetap kami data," ujar Viryan. (Fan/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pilkada 2020, Kapolda Maluku: Anggota Polri harus netral
Selasa, 14 Juli 2020 - 16:11 WIB
Dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, harus menjunjung netralitas Polri dalam pelaksanaannya...
Bamsoet: Tindak tegas penggunaan bansos untuk kampanye
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas...
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Siap hadapi Pilkada, Polres Kotabaru simulasi sistem pengamanan kota
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:58 WIB
Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan simulasi Sistem Pe...
Petugas Pilkada di Provinsi Gorontalo wajib uji cepat COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 11:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh penyelenggara di tiga kabupaten y...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV