KPK tunggu LHKPN enam menteri dan empat wamen
Elshinta
Selasa, 03 Desember 2019 - 16:08 WIB |
KPK tunggu LHKPN enam menteri dan empat wamen
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu enam menteri dan empat wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di, Jakarta, Selasa (3/12).

"Sampai saat ini, KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu kepala badan serta empat orang wakil menteri," ucap Febri.

Proses penyampaian LHKPN untuk 11 penyelenggara negara itu, kata dia, masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.

"Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, tim LHKPN di KPK akan mendampingi," ujar Febri.

Sedangkan untuk menteri dan wakil menteri lainnya, kata Febri telah menyampaikan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nantinya dalam rentang 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

Selain itu, kata dia, KPK juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden ataupun Menteri Kabinet, yaitu yang menjabat sebagai staf khusus atau staf ahli.

"Sepanjang posisi mereka setara Eselon I maka berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN maka mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara, sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK," tuturnya.

KPK, kata dia, juga menunggu penyampaian LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden atau pun Kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib LHKPN.

"Perlu dipahami, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari kerja pencegahan yang perlu kita lakukan bersama dengan dukungan semua pihak. Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara pada publik," ujar Febri.

Saat ini, ucap dia, penyampaian LHKPN sudah jauh lebih mudah dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik.

"Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial agar setiap penyelenggara negara yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, jika masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi call center KPK melalui telepon di 198 dan juga dapat datang ke pelayanan LHKPN di KPK. "Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut," ungkap Febri.

KPK mengharapkan semua cara untuk mempermudah penyampaian LHKPN dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para penyelenggara negara.

"Keterbukaan terhadap kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita pada publik sekaligus sebagai komitmen pencegahan korupsi," ujar Febri, demikian Antara. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mulai hari ini, KAI tambah lagi perjalanan kereta jarak jauh dari Jakarta
Jumat, 10 Juli 2020 - 12:26 WIB
PT KAI (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta ...
Satu keluarga di Duri Kepa positif COVID-19, sempat menolak saat dievakuasi
Jumat, 10 Juli 2020 - 11:30 WIB
Satu keluarga yang tinggal di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dinyatakan positif COVI...
Petugas gabungan cek protokol kesehatan di Pasar Duta Mas
Kamis, 09 Juli 2020 - 18:46 WIB
Petugas gabungan Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan pengecekan protokol kesehatan pencegahan Coro...
Wagub pastikan penanganan banjir di 2 kelurahan Jakarta Barat dipercepat
Kamis, 09 Juli 2020 - 18:27 WIB
Menurut Wagub DKI, untuk pencegahan dan penanganan banjir, harus dilakukan beberapa langkah percepat...
Legislator minta Pemprov DKI tegakkan aturan terhadap diskotek Top One
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:32 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani meminta Pemprov DKI Jakarta menegakkan Pergub  No. 18 Tahun 201...
Legislator PDIP dukung reklamasi Ancol asal jadi tujuan wisata terbaik
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:21 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku akan mendukung langkah Gubernur...
Menaker dorong pendirian BLK bidang perfilman
Selasa, 07 Juli 2020 - 17:39 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendukung pendirian balai latihan kerja (BLK) komunit...
Ditegur Presiden, Menteri PUPR akui Tol Cisumdawu terkendala lahan
Selasa, 07 Juli 2020 - 17:11 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui pembebasan lahan seba...
Menteri KP Edhy Prabowo nyatakan siap pasang badan untuk nelayan
Selasa, 07 Juli 2020 - 13:11 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk pasang badan t...
Edhy Prabowo larang keluarga terlibat perizinan bisnis ekspor lobster
Selasa, 07 Juli 2020 - 12:49 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan melarang kerabat keluarganya untuk terlibat d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV