Jokowi: Pemekaran masih moratorium
Elshinta
Selasa, 03 Desember 2019 - 12:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Dewi Rusiana
Jokowi: Pemekaran masih moratorium
Presiden Joko Widodo. Foto: Muslichun/elshinta.com

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menyebut penangguhan pemekaran daerah masih berlaku. Namun, pemerintah tetap menampung aspirasi dari bawah terkait usulan moratorium di Papua. 

"Sampai saat ini urusan pemekaran itu masih moratorium. Tetapi kalau ada aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di pegunungan tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan, termaasuk Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).  

Menurut Jokowi, Kementerian Dalam Negeri sudah menyerap aspirasi tersebut. Dia berjanji akan mengkaji pemekaran Papua. 

"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka kebaikan bersama, kebaikan Papua," ungkapnya.

Jokowi sebelumnya mengaku hanya menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Papua terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Ia membantah menawarkan pemekaran.

Aspirasi itu disampaikan para tokoh Papua yang bertemu Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan pemerintah masih moratorium pemekaran daerah.

Namun, para tokoh menyampaikan wilayah pegunungan tengah memerlukan pemekaran provinsi baru. Saat itu, Jokowi menyampaikan pemekaran daerah akan ditindaklanjuti dengan kajian dan kalkulasi matang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku, kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.

Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Komisi A DPRD DIY ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Jumat, 17 Januari 2020 - 19:28 WIB
Kasus-kasus intoleransi radikalisme, terorisme, dan kenakalan remaja marak terjadi di wilayah DI Yog...
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut beri `Raport Merah` pada Gubernur Sumut
Jumat, 17 Januari 2020 - 18:36 WIB
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara memberikan `raport merah`kepada Gubernur Sumatera Utara un...
Bawaslu Sukoharjo bukukan pengalaman pengawasan Pemilu 2019
Kamis, 16 Januari 2020 - 18:46 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah meluncurkan buku Risalah Demokrasi.
PKB siapkan kader muda untuk posisi Ketua DPC PKB Majalengka
Kamis, 09 Januari 2020 - 16:38 WIB
Sinergitas NU dan PKB adalah syarat penting dalam memajukan kehidupan sosial masyarakat Nahdhiyin di...
PRC inginkan penguatan partai politik di Pilkada 2020
Senin, 06 Januari 2020 - 16:15 WIB
Politika Research and Consulting (PRC) mengusulkan kepada DPR RI untuk merumuskan kebijakan atau mem...
Analis sebut dinamika politik 2020 relatif tinggi
Sabtu, 04 Januari 2020 - 13:50 WIB
Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, dinamika politi...
PDIP DIY siap menangkan pertarungan Pilkada 2020
Sabtu, 04 Januari 2020 - 06:58 WIB
Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Nuryadi mengatakan bahwa Partainya optimis untuk memenangi pertarungan...
Gerindra `buka pintu` untuk Dhani berjuang di politik 
Senin, 30 Desember 2019 - 19:37 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan partainya \"membuka pintu\" bagi Ahmad Dhani ...
Atlet Badminton dukung Gibran jadi Wali Kota Solo
Kamis, 26 Desember 2019 - 23:18 WIB
Ribuan atlet yang tergabung dalam  Badminton Club Solo Raya mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam ...
Isu Wabup Nduga mundur, Mahfud MD nilai bisa saja manuver politik
Kamis, 26 Desember 2019 - 20:59 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi isu mundurnya Wakil Bupat...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV