Jokowi: Pemekaran masih moratorium
Elshinta
Selasa, 03 Desember 2019 - 12:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Dewi Rusiana
Jokowi: Pemekaran masih moratorium
Presiden Joko Widodo. Foto: Muslichun/elshinta.com

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo menyebut penangguhan pemekaran daerah masih berlaku. Namun, pemerintah tetap menampung aspirasi dari bawah terkait usulan moratorium di Papua. 

"Sampai saat ini urusan pemekaran itu masih moratorium. Tetapi kalau ada aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di pegunungan tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan, termaasuk Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).  

Menurut Jokowi, Kementerian Dalam Negeri sudah menyerap aspirasi tersebut. Dia berjanji akan mengkaji pemekaran Papua. 

"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka kebaikan bersama, kebaikan Papua," ungkapnya.

Jokowi sebelumnya mengaku hanya menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Papua terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Ia membantah menawarkan pemekaran.

Aspirasi itu disampaikan para tokoh Papua yang bertemu Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan pemerintah masih moratorium pemekaran daerah.

Namun, para tokoh menyampaikan wilayah pegunungan tengah memerlukan pemekaran provinsi baru. Saat itu, Jokowi menyampaikan pemekaran daerah akan ditindaklanjuti dengan kajian dan kalkulasi matang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku, kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.

Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV