Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Elshinta
Minggu, 01 Desember 2019 - 10:31 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
 Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru. Sumber Foto: https://bit.ly/2OC5lhy

Elshinta.com - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah tidak perlu ragu jika memang berencana untuk membubarkan FPI.

"Pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI. Jangan plintat-plintut, tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap ormas. Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas. Masak di dalam AD/ART mereka ada klausul tentang khilafah islamiyah, Ini tidak benar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru di Jakarta, Sabtu (30/11), dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas FPI. Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya,, itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud, Jumat (29/11/2019). Menko Polhukam kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya, itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya, itu saja," kata Mahfud. Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Menko Polhukam meminta publik untuk menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah dan munculnya kata "NKRI bersyariah".

"Sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?" kata Tito.

Untuk itu, Falah meminta pemerintah untuk tidak ragu dan bersikap tegas terhadap FPI, termasuk tidak mengeluarkan surat izin perpanjangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPPPA sebut perempuan-anak kelompok rentan terdampak COVID-19
Jumat, 10 Juli 2020 - 21:42 WIB
Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan d...
Ketua Gugus COVID-19: Penyebutan zonasi harus sesuai ketentuan pusat
Jumat, 10 Juli 2020 - 21:12 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan daerah harus menyesuaikan d...
Kapolda bersama Forkopimda Kalsel komunikasi sosial sembari gowes bersama
Jumat, 10 Juli 2020 - 20:58 WIB
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan...
Wali Kota Malang temukan warga bersuhu diatas normal dalam PSBL di Kelurahan Mergosono
Jumat, 10 Juli 2020 - 20:47 WIB
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di Kelurahan Mergosono mendapat perhatian Wali Kot...
Wamendes dorong Pantai Bahagia Muara Gembong jadi desa wisata bahari
Jumat, 10 Juli 2020 - 20:25 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi menilai...
Lima orang positif, tiga orang diantaranya pegawai Lapas Subang
Jumat, 10 Juli 2020 - 20:12 WIB
Setelah dilakukan tes swab COVID-19 selama empat hari terhadap 159 orang pegawai dan warga binaan La...
Panglima TNI apresiasi protokol kesehatan di pondok pesantren
Jumat, 10 Juli 2020 - 19:58 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengapresiasi kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan d...
Kasus baru positif COVID-19 turun drastis dibanding kemarin
Jumat, 10 Juli 2020 - 19:25 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan sampai hari ini (Jumat 1...
RSUP Persahabatan rawat inap 385 pasien COVID-19 hingga Jumat
Jumat, 10 Juli 2020 - 19:11 WIB
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan  mencatat telah merawat inap sebanyak 385 pasien positif...
Pemerintah pusat alokasikan Rp168 miliar sarana air bersih di Kupang
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:24 WIB
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp168 miliar untuk membangun sarana air bersih di K...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV