Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Elshinta
Minggu, 01 Desember 2019 - 10:31 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
 Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap FPI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru. Sumber Foto: https://bit.ly/2OC5lhy

Elshinta.com - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah tidak perlu ragu jika memang berencana untuk membubarkan FPI.

"Pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI. Jangan plintat-plintut, tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap ormas. Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas. Masak di dalam AD/ART mereka ada klausul tentang khilafah islamiyah, Ini tidak benar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru di Jakarta, Sabtu (30/11), dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas FPI. Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya,, itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud, Jumat (29/11/2019). Menko Polhukam kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya, itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya, itu saja," kata Mahfud. Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Menko Polhukam meminta publik untuk menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah dan munculnya kata "NKRI bersyariah".

"Sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?" kata Tito.

Untuk itu, Falah meminta pemerintah untuk tidak ragu dan bersikap tegas terhadap FPI, termasuk tidak mengeluarkan surat izin perpanjangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bupati Temanggung minta petani jaga kualitas tembakau
Jumat, 07 Agustus 2020 - 09:27 WIB
Bupati Temanggung M. Al Khadziq meminta petani tetap menjaga kualitas hasil panen tembakau tahun ini...
Kepala Satgas puji pengendalian pandemi COVID-19 di Jabar
Jumat, 07 Agustus 2020 - 09:03 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Satuan Tugas Nasional Penangana...
Cegah penularan, Ahli: Pasien positif COVID-19 harus diawasi secara ketat
Jumat, 07 Agustus 2020 - 08:12 WIB
Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan, pasien positif COVID-1...
Soal penemuan obat COVID-19, ini kata Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 07:24 WIB
Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Prof Ali Gufron Mu...
Satgas Penanganan COVID-19 minta masyarakat tetap terapkan protokol kesehatan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 07:10 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito  menyampaikan, sudah sekitar 4 minggu...
Satgas Penanganan COVID-19: Zona risiko tinggi menurun
Jumat, 07 Agustus 2020 - 06:49 WIB
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menyampaikan bahwa un...
Tanpa masker dan jaga jarak, ribuan jamaah Naqsabandiyah sambut Tuan Guru Syekh Zikmal Fuad
Kamis, 06 Agustus 2020 - 21:38 WIB
Sedikitnya seribu warga Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, l...
Satgas COVID-19 jelaskan soal tingginya tingkat kematian nakes
Kamis, 06 Agustus 2020 - 21:25 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan soal tingginya tingkat kema...
Wiku: Sanksi pelanggar protokol tergantung pada daerah
Kamis, 06 Agustus 2020 - 20:57 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan sanksi bagi masyarakat pelan...
Jubir satgas COVID-19: 13 kabupaten/kota jadi zona merah
Kamis, 06 Agustus 2020 - 20:27 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan ada penambahan 13 kabupaten ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV