Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Depok komit bersinergi pengawasan bersama wartawan
Elshinta
Minggu, 01 Desember 2019 - 08:18 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Depok komit bersinergi pengawasan bersama wartawan
Foto: Hendrik Raseukiy/Radio Elshinta

Elshinta.com - Menjelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mulai menyusun strategi terutama dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini, Sabtu (30/11).

Menguatkan pengawasan dalam pilkada ini, Bawaslu ingin bersinergi dengan wartawan dalam mengontrol proses politik berjalan lancar sebab, pers memiliki jangkauan linimasa yang luas. 

"Sehingga, dalam kegiatan sosialisasi dan pertukaran informasi sangat penting keberadaannya. Demikian juga dalam hal pengawasan, media dapat memberikan informasi terkait temuan di lapangan, melalui pemberitaan,” kata Luli dalam Media Gathering di Sasono Mulyo Kota Depok seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy.

Sehingga, sambung Luli, pihaknya merasa perlu untuk meningkatkan sinergitas dan menjalin kemitraan strategis serta menyamakan persepsi dengan awak media, yang ditandai dengan gathering media bersama Bawaslu Kota Depok ini.

Selanjutnya, ada forum diskusi bertemakan ‘Sinergitas Pengawas Pemilu dengan Media Massa dan Menyongsong Pengawasan Pilkada 2020, dengan narasumber Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan dan Komisioner Bawaslu Kota Depok.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, konsentrasi pihaknya saat ini yaitu memberikan penegasan larangan terhadap wilayah-wilayah yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Barat terutama Kepala Daerah untuk tidak melakukan mutasi dan rotasi.

"Ini penting agar tidak terjadi unsur politisasi birokrasi yang dilakukan oleh petahana demi mendapatkan suara terbanyak.

"Momentum Pilkada selalu beririsan dengan kebijakan daerah, sehingga kami menghimbau agar birokrasi di daerah tidak mengambil bagian dalam pemenangan dari salah satu calon. Kontestasi ini, harus fair sehingga perlu diantisipasi dalam hal politisasi untuk kepentingan membangun baik pada kalangan ASN maupun Program Pemerintah Daerah," ujar Abdullah.

Bawaslu juga menyoroti masalah politik uang menjadi prioritas pengawasan. Masalah tersebut, diakuinya sering muncul di setiap pesta demokrasi

Selain itu, kerawanan yang mungkin terjadi juga diwaspadai Bawaslu ketika memasuki fase pencalonan. Nantinya pencalonan independen, dukungan politik, keabsahan syarat dukungan, sengketa proses pencalonan akan menjadi domain penyelesaian Bawaslu. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PPDP Semarang mulai melakukan pendataan pemilih untuk Pilkada
Rabu, 15 Juli 2020 - 16:37 WIB
Sebanyak 2.249 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15...
PKS Sumut usung Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi untuk Pilkada Kota Medan
Rabu, 15 Juli 2020 - 14:58 WIB
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara mengusung nama Plt Wali Kot...
Pilkada 2020, Kapolda Maluku: Anggota Polri harus netral
Selasa, 14 Juli 2020 - 16:11 WIB
Dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, harus menjunjung netralitas Polri dalam pelaksanaannya...
Bamsoet: Tindak tegas penggunaan bansos untuk kampanye
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas...
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV