Penyidik Kejari temukan indikasi korupsi di BP2RD Tanjungpinang
Elshinta
Jumat, 29 November 2019 - 11:35 WIB |
Penyidik Kejari temukan indikasi korupsi di BP2RD Tanjungpinang
Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam. Sumber Foto: https://bit.ly/34xm4YL

Elshinta.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menemukan indikasi korupsi pada kasus dugaan penggelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam, di Tanjungpinang, Jumat, menyatakan pihaknya telah mengambil kesimpulan untuk menaikkan dugaan kasus itu ke tahap penyidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus), setelah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. "Ini pidana khusus, jadi bisa dikatakan dugaan korupsi," katanya.

Ditanya berapa nominal kerugian negara atas dugaan kasus ini. Ahelya menegaskan penyidik kejaksaan masih menghitung nilai kerugiannya.

Dia pun tidak mengungkapkan siapa yang akan menjadi tersangka dalam perkara tersebut, karena masih dalam tahap penyidikan. "Yang pasti ada kerugian materi dan tersangka dalam kasus ini. Nanti akan kita umumkan," ucapnya, dikutip Antara.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah mengatakan sampai sejauh ini sudah ada 11 saksi yang diperiksa guna mendalami dugaan kasus tersebut.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan saksi lainnya yang ikut diperiksa. “Nanti perkembangan penanganan dugaan kasus penggelapan pajak ini akan disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,” tuturnya.

Kasus ini mencuat ke publik setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum ASN berinisial Y dan D selama tahun 2019. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Saksi sebut Wawan tak pernah suruh `kondisikan` proyek
Sabtu, 18 Januari 2020 - 18:12 WIB
Mantan Staf PT Bali Pacific Pragama (PT BPP), M Lutfi Ishaq memastikan tak ada instruksi atau perint...
Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis bagi warga binaan Lapas Tebing Tinggi
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:19 WIB
Penyuluhan sekaligus Konsultasi hukum digelar secara gratis bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan...
Mahfud minta masyarakat percayakan polisi tangani dugaan korupsi di Asabri
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan pen...
Menko Maritim: Asabri harus dikelola orang profesional
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pe...
KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman kader PDIP Harun Ma...
KPK terus koordinasi cari keberadaan Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (...
Polisi bongkar kasus penculikan dan penyekapan di Pulomas, begini `ceritanya`
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:31 WIB
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Pulomas...
Wah, cabang Keraton Agung Sejagat juga ditemukan di Klaten
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:57 WIB
Polda Jawa Tengah menemukan cabang Keraton Agung Sejagat pimpinan Totok Santosa yang berlokasi di se...
Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan 
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:11 WIB
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menyebutkan bahwa kasus hukum yang menjerat Ko...
DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Kamis, 16 Januari 2020 - 20:46 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV