Pelaksanaan Reuni PA 212 diharap hormati hak orang lain dan taati aturan hukum
Elshinta
Jumat, 29 November 2019 - 09:03 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Pelaksanaan Reuni PA 212 diharap hormati hak orang lain dan taati aturan hukum
Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Sumber foto: https://bit.ly/33vGPD4

Elshinta.com - Kepolisian mengingatkan agar pelaksanaan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 tetap menghormati hak orang lain dan menaati aturan hukum. 

“Kegiatan tetap harus menghormati hak-hak orang lain dan menghormati aturan dan norma yang diakui secara umum,” ungkap Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/11) lalu.

Kombes Pol Asep mengatakan, pelaksanaan Reuni 212 merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Hal itu sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

Mantan Kapolres Metro Bekasi Polda Metro Jaya itu menjelaskan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, ada lima hal yang harus diperhatikan pada pelaksanaan Reuni 212 tersebut selain menghormati hak orang lain dan mentaati hukum, yaitu:
1. Kegiatan tetap harus menghormati hak-hak orang lain.
2. Menghormati aturan aturan norma yang diakui secara umum.
3. Menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelumnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi Polri, Kamis (28/11), Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Mabes Polri sudah menerima surat pemberitahuan kegiatan reuni 212 yang akan diadakan di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12). 

Argo mengatakan, Mabes Polri akan meminta rekomendasi dari Polres Jakarta Pusat terkait hal ini karena lokasi berada disekitaran Monas.

Selanjutnya, Karo Penmas mengatakan, bahwa Polres Jakarta Pusat juga akan meminta rekomendasi dari Polda Metro Jaya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Saksi sebut Wawan tak pernah suruh `kondisikan` proyek
Sabtu, 18 Januari 2020 - 18:12 WIB
Mantan Staf PT Bali Pacific Pragama (PT BPP), M Lutfi Ishaq memastikan tak ada instruksi atau perint...
Penyuluhan dan konsultasi hukum gratis bagi warga binaan Lapas Tebing Tinggi
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:19 WIB
Penyuluhan sekaligus Konsultasi hukum digelar secara gratis bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan...
Mahfud minta masyarakat percayakan polisi tangani dugaan korupsi di Asabri
Jumat, 17 Januari 2020 - 21:22 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat mempercayakan pen...
Menko Maritim: Asabri harus dikelola orang profesional
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pe...
KPK kirim surat panggilan pemeriksaan ke kediaman Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 15:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan ke kediaman kader PDIP Harun Ma...
KPK terus koordinasi cari keberadaan Harun Masiku
Jumat, 17 Januari 2020 - 09:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (...
Polisi bongkar kasus penculikan dan penyekapan di Pulomas, begini `ceritanya`
Jumat, 17 Januari 2020 - 07:31 WIB
Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penculikan dan penyekapan yang terjadi di kawasan Pulomas...
Wah, cabang Keraton Agung Sejagat juga ditemukan di Klaten
Jumat, 17 Januari 2020 - 06:57 WIB
Polda Jawa Tengah menemukan cabang Keraton Agung Sejagat pimpinan Totok Santosa yang berlokasi di se...
Pakar sebut kasus hukum Wahyu Setiawan mengarah penipuan 
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:11 WIB
Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menyebutkan bahwa kasus hukum yang menjerat Ko...
DKPP minta Jokowi laksanakan pemberhentian Wahyu Setiawan seminggu
Kamis, 16 Januari 2020 - 20:46 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV