Kader PBB resah belum dapat jatah di pemerintahan
Elshinta
Rabu, 20 November 2019 - 13:58 WIB |
Kader PBB resah belum dapat jatah di pemerintahan
Sumber Foto: https://bit.ly/2O3TE2U

Elshinta.com - Kader Partai Bulan Bintang (PBB) di sejumlah wilayah resah karena belum ada kepastian keterlibatan partai besutan ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, itu di dalam pemerintahan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PBB, Sukmo Harsono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (20/11).

"Dalam beberapa hari ini kader PBB di semua tingkatan resah akan nasib partai pasca penetapan susunan Kabinet baik menteri dan wakil menteri. Mereka banyak mendapat pertanyaan dari konstituen dan umat Islam yang mendukung PBB," katanya, seperti dikutip Antara.

Keresahan itu, menurut dia, memuncak pasca-Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

Menurut Harsono, saat ini juga ada desakan dari bawah dan sangat kuat mendesak ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik itu mengambil sikap dan memberi penjelasan mengapa PBB sampai saat ini masih tidak dapat berpartisipasi aktif di pemerintahan.

"PBB sebagai partai Islam yang mengusung pasangan calon nomor 01, saya sendiri memimpin deklarasi dukungan paslon 01 ke daerah. Sementara ketua umum jadi panglima di MK. Maka wajar jika mereka bertanya-tanya, kenapa Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor, yang memiliki hubungan begitu dekat dan baik dengan Pak Jokowi juga belum memberikan penjelasan, apa sebenarnya yang terjadi dengan PBB," ujarnya.

Ia pun mengaku khawatir kondisi ini akan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan kader PBB pada pemerintah.

Namun demikian, sebagai wakil ketua umum DPP PBB, dia juga masih terus berusaha menjelaskan kepada umat Islam dan kader bahwa PBB telah berjuang dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV