Pemkab Bandung bantah ada pungutan Rp2 juta untuk pelantikan kades terpilih
Elshinta
Senin, 18 November 2019 - 16:57 WIB |
Pemkab Bandung bantah ada pungutan Rp2 juta untuk pelantikan kades terpilih
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung Tata Iriawan. Foto: Titik Mulyana/Radio Elshinta

Elshinta.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tata Iriawan membantah adanya pungutan sebesar Rp2 juta untuk pelantikan kepada desa yang terpilih, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 november mendatang. 

Dilaporkan Kontributor Elshinta Titik Mulyana, Pilkades serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober lalu menjadi sorotan berbagai kalangan di Kabupaten Bandung saat ini.

Hal tersebut akibat rumor yang beredar bahwa untuk pelantikan Kades terpilih di Gedong Sabilulungan tanggal 29 November mendatang itu memiliki polemik bahwa oknum yang memungut dana pelantikan sebesar Rp2 juta.

Tata mengatakan tidak ada instruksi pungutan untuk pelantikan kades terpilih, melainkan pihaknya menyarankan dana untuk pelantikan berasal dari dana P2KD,  karena Dinas DPMD tidak punya anggaran untuk pelantikan. 

Lebih jelas, Tata mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelidiki tentang rumor pungutan yang terjadi di lapangan. Namun, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak lain untuk menyelidiki berita ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Kembalinya UUD `45 dari UUDS 1950 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Minggu, 05 Juli 2020 - 08:29 WIB
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yai...
Watimpres: Isu perombakan kabinet diharap picu kerja lebih keras
Minggu, 05 Juli 2020 - 07:29 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet ...
PSI sejak awal tegas tolak Raperda Kota Relijius Depok
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:25 WIB
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak, menegaskan bahwa...
4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawan mendirikan PNI
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:44 WIB
Declaration of Independen menjadi kekaguman pemuda Soekarno, hingga tanggal deklarasi kemerdekaan Am...
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem ...
Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penanganan pand...
 KPU dan Pemda Pandeglang bahas PPK dan PPS reaktif Covid-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:36 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Banten menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupa...
Bawaslu Surabaya siap pantau ketat Sosmed ASN hingga TNI/Polri
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:25 WIB
Bawaslu Kota Surabaya memastikan bakal memantau ketat sosial media milik ASN di Kota Pahlawan. Hal i...
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Jumat, 03 Juli 2020 - 08:37 WIB
Sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi sangat menentang politik diplomasi yang dij...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV