Pakar Ekonomi Energi nilai Ahok kurang pas jadi dirut Pertamina
Elshinta
Jumat, 15 November 2019 - 08:27 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Pakar Ekonomi Energi nilai Ahok kurang pas jadi dirut Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjawab pertanyaan wartawan. Foto: Dok Humas Setkab - https://bit.ly/376ysks

Elshinta.com - Masuknya nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam bursa direktur utama Pertamina menuai polemik. Bahkan, Ahok dinilai kurang pas jika menjadi dirut Pertamina.

Hal itu seperti dikatakan Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Fahmi Radhi kepada Elshinta, Kamis (14/11) malam. Ia menilai kurang pas jika Ahok dipilih sebagai Dirut Pertamina. 

"Tapi kalau sebagai komisaris utama itu saya kira masih bisa ditolerir," ucapnya. 

Hal itu karena, menurutnya, untuk menjadi dirut Pertamina salah satu syaratnya adalah tidak pernah dihukum karena kasus pidana. "Ahok kan pernah (dipidana), sehingga justru ini akan menimbulkan permasalahan baru," kata dia. 

Selain itu, lanjut Prof Fahmi, bagaimanapun Ahok adalah politisi, dimana dia secara resmi adalah anggota PDI Perjuangan, meski nantinya bisa mundur jika terpilih. Namun, diakuinya ia khawatir jika BUMN energi dikelola oleh politisi akan menimbulkan conflict of interest yang cukup besar. 

"Jadi saya kira berdasarkan pertimbangan tadi saya kira tidak tepat lah kalau Ahok dipasangan sebagai Dirut Pertamina. Justru ini akan menimbulkan permasalahan baru dan berisiko," jelas Prof Fahmi. 

Prof Fahmi juga menilai berat bagi Ahok untuk menjadi dirut Pertamina karena tidak mempunyai latar belakang atau track record sebelumnya dalam masalah bidang energi. "Jadi ini menurut saya blunder kalau Ahok dipasang sebagai dirut Pertamina," tandasnya. 

"Kalau ingin Pertamina maju, maka seorang direktur utama itu harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Pertamina. Kecuali memang dibiarkan saja, maju terserah tidak terserah, atau kemudian BUMN tadi dijadikan sapi perah, ini kan tidak menghasilkan untuk rakyat tapi justru jadi pemerahan berbagai kelompok kepentingan, ini yang harus dihindari," imbuh Prof Fahmi.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BMKG: 16 alat penyebarluasan info gempa terpasang di Jateng
Rabu, 15 Juli 2020 - 11:56 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa 16 alat penyebarluasan informasi...
Menteri PAN RB minta instansi laksanakan sistem shift kurangi penumpukan penumpang
Rabu, 15 Juli 2020 - 10:43 WIB
Instansi pemerintah diminta untuk melakukan pengaturan jam kerja dan pembagian shift kerja selama ta...
Marinir TNI-AL sosialisasikan pentingnya penggunaan APD cegah COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 09:48 WIB
Prajurit Pasmar 2 Korps Marinir TNI-AL menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya penggunaan ala...
Zona merah COVID-19 semakin berkurang, masyarakat diharapkan tetap waspada
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:59 WIB
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC-19) kembali memberikan perkembangan terbaru terkai...
Ponpes Gontor ungkap kondisi 11 santrinya yang positif COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:24 WIB
Pihak Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, memastikan sebanyak 1...
Pemerintah ubah definisi istilah ODP, PDP, OTG, dan kasus konfirmasi COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 06:43 WIB
 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari unsur pengarah Gugus Tugas ...
Bupati sampaikan jawaban pandangan Fraksi DRPD Langkat
Selasa, 14 Juli 2020 - 21:48 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara melalui Sekda Kabupaten Langkat Indra Salahudin menyampaikan jawaban ...
Pemerintah Kabupaten Bogor mulai bolehkan PNS lakukan perjalanan dinas
Selasa, 14 Juli 2020 - 21:37 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat mulai membolehkan para pegawai negeri sipil (PNS) unt...
Risma pimpin langsung razia di Pasar Keputran
Selasa, 14 Juli 2020 - 18:58 WIB
Wali Kota Risma terjun ke Pasar Keputran untuk memimpin operasi penertiban masker baik kepada pedaga...
TNI-Polri di Hulu Sungai Tengah melaksanakan pembersihan taman makam pahlawan
Selasa, 14 Juli 2020 - 18:26 WIB
Dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-62 Kodam VI/Mulawarman, Kodim 1002/Barabai, Polres Hulu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV