4 bulan DPO, nasib Bos PT LJ Hotel Prima belum diketahui rimbanya
Elshinta
Kamis, 14 November 2019 - 14:36 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
4 bulan DPO, nasib Bos PT LJ Hotel Prima belum diketahui rimbanya
Ilustrasi. Sumber foto: https://bit.ly/33JsILm

Elshinta.com - Empat bulan berlalu keberadaan Bos PT LJ Hotel Prima, Abdul Latif belum diketahui keberadaannya setelah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) semenjak 4 Juli 2019 oleh pihak Ditreskrim Polda Sumatra Utara.

Hal tersebut terungkap setelah pemilik lahan diatas berdirinya Hotel LJ tersebut, yakni Tatarjo Angkasa melalui kuasa hukumnya Leden Simangunsong SH dan Panca Indra Yusani SH menyampaikan hal tersebut di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (13/11) kemarin.

"Klien kita, Tatarjo Angkasa sudah melaporkan Abdul Latif ke Polda Sumut pada 27 Desember 2018, sesuai dengan LP/1778/XII/2018/SPKT/1. Terkait kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana," ungkap Leden, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (14/11). 

Kuasa hukum Tatarjo ini juga menegaskan, bahwa kliennya selaku korban meminta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap Abdul Latif. "Awal Bulan Juli 2019 itu terlapor telah ditetapkan sebagai DPO oleh Poldasu, artinya ini telah berapa bulan berlalu. Maka kami meminta agar kepolisian segera menangkap Abdul Latif," tegas Leden.

Dijelaskan Leden, kasus ini bermula dari sewa menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 17 A Medan. Dimana tersangka telah menyewa tanah dan bangunan milik Tatarjo yang dijadikan sebagai usaha LJ Hotel. Sewa menyewa tersebut tertuang di dalam akte perjanjian sewa menyewa Nomor 2 tanggal 2 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan notaris Poeryanti Poedjiaty. 

"Tetapi selama perjanjian klien kami sudah dirugikan karena tersangka sudah menguasai tanah dan bangunan sampai sekarang. Tanpa lagi membayar sewa kepada klien kami sebagai pemilik lahan dan bangunan. Memang Abdul Latif ada memberikan Bilyet Giro yang setelah dikliringkan ternyata tidak dapat diuangkan, oleh karenanya klien kami sudah sangat dirugikan," ucapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Kepala BNN dan Mensos musnahkan barang bukti narkotika
Jumat, 03 Juli 2020 - 14:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarto bersama Menteri Sosial Juliari P Batub...
Bupati Kutai Timur miliki total kekayaan Rp3,1 miliar
Jumat, 03 Juli 2020 - 12:03 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan...
KPK: Sejumlah uang dan buku rekening diamankan dalam OTT Bupati Kutim
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan buku rekening bank dalam oper...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV