Kasus KTP-el, Markus Nari divonis enam tahun penjara
Elshinta
Senin, 11 November 2019 - 17:26 WIB |
Kasus KTP-el, Markus Nari divonis enam tahun penjara
Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar 2009-2014, Markus Nari. Sumber foto: https://bit.ly/33NIMvi

Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar 2009-2014, Markus Nari, divonis enam tahun penjara karena terbukti memperoleh 400.000 dolar Amerika Serikat dari proyek KTP elektronik dan menghalang-halangi pemeriksaan perkara di persidangan.

Vonis itu dibacakan ketua majelis hakim Franky Tumbuwun di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/11), sekaligus menetapkan Markus untuk membayar uang pengganti sebesar 400 ribu dolar AS.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani hukuman pemidanaan," kata Hakim Franky, seperti dikutip Antara

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Markus divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 900.000 dolar AS.

Dalam dakwaan pertama, Nari hanya dinilai terbukti menerima 400.000 dolar AS dari Andi Narogong selaku koordinator pengumpul fee proyek KTP-el. Hal tersebut berbeda dengan surat tuntutan JPU KPK yang menyatakan dia menerima uang sebesar 900.000 dolar AS.

"Terdakwa Markus Nari menerima 400.000 dolar AS atau setara Rp4 miliar seperti yang diungkap Sugiharto dalam persidangan. Markus Nari mengunjungi Kemendagri dan uang berasal dari Andi Narogong sebagai pengumpul uang `fee` dari konsorsium," ujar Hakim Emilia Djadjasubagdja. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Sambut HBA ke-60, Kejati Sumut salurkan 5.824 paket sembako
Rabu, 15 Juli 2020 - 21:56 WIB
Kejaksaan  Tinggi Sumatera Utara menyalurkan sebanyak 5.824 dengan rincian 4.186 paket disalurkan ...
Terungkap, 55 kasus dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 12:07 WIB
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri telah mengusut 55 kasus dugaan penyala...
Ada kemungkinan artis Hana Hanifa ditetapkan sebagai tersangka
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:37 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, tidak menutup kemungkinan artis selebgram y...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus prostitusi Hana Hanifa
Rabu, 15 Juli 2020 - 08:00 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar Medan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi yang...
Dua hakim PA Lumajang konfirmasi positif Covid-19
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:11 WIB
Dua hakim Pengadilan Agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif dan tiga reaktif Covid-19. Unt...
Hakim tolak eksepsi Sunda Empire, persidangan tetap berlanjut
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:31 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang di...
KCN sesalkan penundaan sidang putusan PKP 
Selasa, 14 Juli 2020 - 13:55 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri kembali menunda sidang dengan agenda putusan penun...
Polres Tanjung Jabung Barat buru pencetak uang palsu sempat beredar
Selasa, 14 Juli 2020 - 10:58 WIB
Anggota Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Jambi terus memburu seorang berinisial DM yang kini ...
Dirjen PAS tegaskan petugas terlibat narkoba dikirim ke Nusakambangan
Selasa, 14 Juli 2020 - 09:14 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga menegaskan bahwa petugas yang terbu...
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV