KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Elshinta
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB |
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Ketua KPU RI Arief Budiman seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). Sumber foto: https://bit.ly/32xameZ

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pilkada 2020 dalam Rancangan Peraturan KPU, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin Pemilu, KPU memasukkan itu dan kemudian di Judicial Review di Mahkamah Agung dibatalkan terkait yang narapidana korupsi tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan terkait hanya korupsi,” terang Ketua KPU RI Arief Budiman seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11).

Arief menyebut ada faktu baru yang mematahkan argumentasi sebelumnya terkait hal tersebut. Pertama, ungkap Arief, faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi kemudian tetap terpilih.

“Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” ungkap Arief, dikutip laman Setkab.

Kedua, lanjut dia, ada argumentasi apabila sudah ditahan, calon tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi faktanya, menurut KPU, di wilayah tertentu terdapat kasus dimana napi korupsi yang terpilih kembali melakukan hal yang sama. 

“Nah atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pemilihan Kepala Daerah,” terang Arief.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Salam metal, ZIYAP mengaku optimis menang dengan nomor 3 di Pilgub Kaltara
Jumat, 25 September 2020 - 17:38 WIB
Pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan yang mendapat nomor urut 3 dalam pengundian no...
DPR minta pemerintah tingkatkan jaringan internet di masa Pilkada
Jumat, 25 September 2020 - 13:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah segera meningkatkan dan menyiapkan sarana dan ...
KPU Sumbar terima surat cuti sejumlah pejabat yang maju di Pilgub
Jumat, 25 September 2020 - 12:59 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menyatakan telah menerima surat cuti sejumlah pejabat yan...
LPADKT-KU komitmen all out dukung ZIYAP, jika anggota melanggar siap-siap disanksi
Kamis, 24 September 2020 - 19:37 WIB
Ketua Cabang (Kecab) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT-KU) Kota Tar...
ZIYAP silaturahmi ke mantan Wali Kota Tarakan
Kamis, 24 September 2020 - 18:38 WIB
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Bakal Calon (Bacalon) Gubernur Kaltara 2020, Zainal A...
KPU Depok tetapkan nomor urut Paslon Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 17:39 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menetapkan nomor urut bagi dua pasangan calon di Pilkada Kot...
Nomor urut peserta Pilkada 2020, EA nomor 1 Joswi nomor 2
Kamis, 24 September 2020 - 16:51 WIB
KPU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah resmi menetapkan dua pasangan calon peserta Pilkada 2020.
Hendi-Ita resmi calon tunggal Pilkada Kota Semarang
Kamis, 24 September 2020 - 16:38 WIB
Pasangan Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) resmi menjadi pasangan tungga...
Situasi Kamtibmas di Papua kondusif pasca penetapan Paslon di 11 kabupaten
Kamis, 24 September 2020 - 15:52 WIB
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH mengatakan, sampai saat ini situasi...
KPU larang kampanye konvensional pada Pilkada 2020
Kamis, 24 September 2020 - 09:37 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kegiatan kampanye konvensional pada pelaksanaan Pemilihan Kepal...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV