KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Elshinta
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB |
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Ketua KPU RI Arief Budiman seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). Sumber foto: https://bit.ly/32xameZ

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pilkada 2020 dalam Rancangan Peraturan KPU, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin Pemilu, KPU memasukkan itu dan kemudian di Judicial Review di Mahkamah Agung dibatalkan terkait yang narapidana korupsi tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan terkait hanya korupsi,” terang Ketua KPU RI Arief Budiman seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11).

Arief menyebut ada faktu baru yang mematahkan argumentasi sebelumnya terkait hal tersebut. Pertama, ungkap Arief, faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi kemudian tetap terpilih.

“Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” ungkap Arief, dikutip laman Setkab.

Kedua, lanjut dia, ada argumentasi apabila sudah ditahan, calon tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi faktanya, menurut KPU, di wilayah tertentu terdapat kasus dimana napi korupsi yang terpilih kembali melakukan hal yang sama. 

“Nah atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pemilihan Kepala Daerah,” terang Arief.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jelang Pilkada serentak, Panglima ingatkan TNI tak berpolitik praktis
Selasa, 28 Januari 2020 - 10:34 WIB
Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali mengingat...
Danrem Tadulako ajak jurnalis berperan jaga keamanan di Pilkada 2020
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:15 WIB
Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Agus Sasmita mengajak insan pers, khususnya yang ada ...
Pengamat: Jangan kembali ke sistem pemilu yang buruk
Kamis, 16 Januari 2020 - 13:09 WIB
Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba H...
KPU siapkan E-Rekap pada Pilkada 2020
Jumat, 27 Desember 2019 - 09:49 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerapkan sistem rekapitulasi suara elektronik (e-rekap) pada P...
Jelang Pilkada Kota Depok, Bawaslu lantik dan Bintek Panwaslu
Selasa, 24 Desember 2019 - 15:39 WIB
Bawaslu Kota Depok melantik anggota Panwaslu untuk pelaksanaan Pilkada di Kota Depok pada 23 Septemb...
Bawaslu Depok: Awasi tingkah ASN yang diam-diam galang dukungan untuk petahana
Kamis, 19 Desember 2019 - 19:09 WIB
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengajak warga Kota Depok dan stakeholder menjadi pengawas be...
Bawaslu: Jangan pilih kandidat pelanggar etis di Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 17:55 WIB
Komisioner Bawaslu Kota Depok Bidang Sengketa Pemilu, Sriyono mengingatkan warga untuk memilih kandi...
Puan Maharani siap kawal calon yang punya kans menang Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 14:35 WIB
PDI Perjuangan memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon yang akan didukung maju pada Pemili...
Pilkada 2020, KPU Oksibil wajibkan calon perseorangan kumpulkan 10.340 dukungan KTP-el
Senin, 16 Desember 2019 - 14:56 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua mengumumkan syarat bakal calon indep...
Masyarakat diminta aktif dari awal tahapan pilkada
Minggu, 15 Desember 2019 - 14:39 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengajak semua masyarakat untuk be...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV