Kiri Kanan
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Elshinta
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB |
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Ketua KPU RI Arief Budiman seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). Sumber foto: https://bit.ly/32xameZ

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pilkada 2020 dalam Rancangan Peraturan KPU, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin Pemilu, KPU memasukkan itu dan kemudian di Judicial Review di Mahkamah Agung dibatalkan terkait yang narapidana korupsi tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan terkait hanya korupsi,” terang Ketua KPU RI Arief Budiman seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11).

Arief menyebut ada faktu baru yang mematahkan argumentasi sebelumnya terkait hal tersebut. Pertama, ungkap Arief, faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi kemudian tetap terpilih.

“Lah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,” ungkap Arief, dikutip laman Setkab.

Kedua, lanjut dia, ada argumentasi apabila sudah ditahan, calon tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi faktanya, menurut KPU, di wilayah tertentu terdapat kasus dimana napi korupsi yang terpilih kembali melakukan hal yang sama. 

“Nah atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pemilihan Kepala Daerah,” terang Arief.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Si Gasi jadi maskot Pilkada Sukoharjo 2020
Selasa, 10 Desember 2019 - 18:59 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah meluncurkan maskot Pemilihan Kepala Dae...
KPU klaim tiga daerah di Papua rawan konflik Pilkada 2020
Senin, 09 Desember 2019 - 21:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengklaim dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkad...
Bawaslu Kalsel lakukan refleksi penanganan pelanggaran Pemilu
Senin, 09 Desember 2019 - 20:23 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi, den...
Anggota KPU diminta tak lakukan kesalahan di Pilkada 2020
Senin, 09 Desember 2019 - 17:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan pelatihan leadership training kepada ratusan...
Timbulkan persoalan, DPR nilai pelaksanaan Pemilu harus dievaluasi
Senin, 09 Desember 2019 - 08:30 WIB
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung menilai pelaksanaan Pemilu serentak harus dievaluasi karena dala...
Alumni SKPP Bawaslu Jabar dorong KPU dan Bawaslu lebih perhatikan disabilitas
Minggu, 08 Desember 2019 - 14:28 WIB
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung, Komarudin mengatakan Bawaslu ak...
PKB resmi calonkan Djoko Susanto jadi calon Bupati Jember
Sabtu, 07 Desember 2019 - 17:39 WIB
Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2020 Partai Gerindra Jawa Timur akan memberangakat...
Ribuan pelamar berebut jadi Panwascam Pilkada
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:29 WIB
Sebanyak 2.171 pelamar berebut menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk Pemili...
Pendaftar Panwascam Pilkada 2020 membludak
Rabu, 04 Desember 2019 - 19:39 WIB
Animo pelamar mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilih...
Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Rabu, 04 Desember 2019 - 07:26 WIB
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghapus syarat disabilitas mental psikososial ter...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)