NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Elshinta
Minggu, 10 November 2019 - 18:36 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Foto: Fendi Lesmana/Radio Elshinta

Elshinta.com - Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah kadernya yang maju dalam bursa Pilbup Kediri 2020, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kediri menilai Drs. Mujahid, MM lebih baik. Selain dari visi dan misinya yang sangat baik, juga komitmen Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) itu dalam memajukan NU.

"Kemarin kita audiensi dengan anggota kita, warga NU yang mau mencalonkan diri menjadi pemimpin dan meminta arahan dari kami. Kami ajak sharing, kami titipkan beberapa hal. Saya melihat kemarin, dari jalannya audiensi itu, Pak Mujahid sangat baik, dari sisi paparan dan komitmennya," ungkap Ketua PCNU Kabupaten Kediri, KH. Mohammad Ma'mun, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Minggu (10/11).

Gus Ma'mun menilai Drs. Mujahid, MM memiliki kemampuan untuk memimpin Kabupaten Kediri. Pengalaman di birokrasi dari tataran bawah dan ditunjang dengan kecakapan mental, karena dibesarkan dari lingkungan warga nahdiyin.

"Saya pikir baik, secara kemampuan, Beliau bisa memimpin suatu daerah, ditunjang dari pengalaman Beliau yang banyak di birokrasi dari bawah," tandas putra pengasuh Pondok Pesantren ini.

Sementara itu dalam audiensi dengan para kadernya tersebut, imbuh Gus Ma'mun, PCNU menitipkan beberapa pesan. Diantaranya mengenai tindakan konkrit dalam mencegah masuknya aliran Islam garis keras di Kediri. "Saya titip supaya bagaimana tidak ada aliran Islam garis keras yang bisa masuk," pesan Gus Ma'mun. 

Untuk diketahui, PCNU Kabupaten Kediri membentuk Tim 9 dalam rangka memilih kader terbaiknya yang akan didukung dalam kontestasi Pilbup Kediri 2020. Audiensi dengan bacalon menjadi agenda tahapan sebelum keputusan rekomendasi dukungan kepada salah satu kadernya tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV