Wapres Ma`ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji
Elshinta
Jumat, 08 November 2019 - 17:28 WIB |
Wapres Ma`ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji
Wakil Presiden Ma`ruf Amin. Sumber Foto: https://bit.ly/33usS9g

Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin menilai polemik terkait perubahan sistem pemilihan umum kepala daerah (pilkada) harus dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap kedua sistem, baik langsung maupun tidak langsung.

"Kalau memang nanti ada evaluasi, kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan ada evaluasi, kalau langsung seperti apa, kalau tidak langsung seperti apa," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (8/11).

Perdebatan terkait sistem pilkada langsung dan tidak langsung selalu mengemuka secara terbuka, kata Ma'ruf, sehingga untuk dapat menerapkan sistem pilkada yang sesuai memang diperlukan penelitian mendalam terhadap pilihan langsung atau tidak langsung itu.

Namun untuk saat ini, Wapres Ma'ruf menilai sistem pilkada langsung masih relevan diterapkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

"Itu kan tarik-menarik yang selalu terjadi. Tempo hari hampir juga diubah kan, tapi tidak jadi. Jadi ya kita ikut UU saja dulu, ikut mekanisme yang disepakati saja," ujarnya, seperti dikutip Antara.

Rencana revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dimunculkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan alasan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya.

Tito menilai pilkada langsung memakan biaya politik tinggi, sehingga menyebabkan politik uang menjadi hal yang mudah ditemui dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Menurut Tito, untuk menjadi calon bupati-wali kota di suatu kabupaten-kota, seseorang setidaknya harus memiliki uang sebesar Rp30-50 miliar. Tito juga mengatakan banyaknya kasus penangkapan kepala daerah terkait kasus korupsi juga disebabkan oleh mahalnya biaya politik dalam pilkada. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Perludem sebut Pilkada baiknya ditunda pertengahan 2021
Selasa, 31 Maret 2020 - 11:54 WIB
Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan ke...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV