Bantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Mendes PDTT sebut tak ada desa fiktif
Elshinta
Jumat, 08 November 2019 - 16:55 WIB |
Bantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Mendes PDTT sebut tak ada desa fiktif
Sumber Foto: https://bit.ly/34KznFg

Elshinta.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Sebelumnya pada Senin (4/11) Menkeu Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan dana desa.

"Harus kita samakan dulu persepsi, pemahaman fiktif itu apa karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana dan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," tambah Abdul Halim.

Alokasi dana desa diketahui terus meningkat, yakni Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, Rp70 triliun pada 2019 hingga Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia.

"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kita telaah dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen, tidak akan turun itu kalau laporan tidak selesai," ungkap Abdul Halim.

Menurut Halim, ia pun sudah melaporkannya kepada Menkeu Sri Mulyani. "Sudah kita laporkan," ujar Halim.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sementara 31 desa meski keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukan desanya dibuat dengan tanggal mundur (back date).

Saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri sehingga, untuk mendapatkan dana desa, tanggal pembentukannya harus dibuat mundur.

Desa yang terus mendapat kucuran dana, meski diketahui bermasalah, ialah Desa Ulu Meraka di Lambuya, Desa Uepai dan Desa Moorehe di Uepai. Meski demikian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe menjamin anggaran dana desa yang telah disalurkan Pemerintah Pusat ke daerah tidak disalurkan ke ketiga desa itu.

Desa-desa tersebut diidentifikasi tidak sesuai prosedur karena menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai 2018.

Pada 24 Juni 2019, Febri menjelaskan, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara di tahap penyelidikan di Markas Polda Sulawesi Tenggara, selanjutnya dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam.

Sedangkan berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa ada empat desa yang diduga fiktif di Sulawesi Tenggara berdasarkan pemeriksaan tim pada 15-17 Oktober 2019 di provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, keempat desa yang diduga fiktif tersebut sudah tidak menerima alokasi dana desa. Dana desa tidak digelontorkan lagi sejak 2017.

Namun terkait hasil pemeriksaan KPK dan Kemendagri tersebut, Halim membantahnya. "(Tidak ada desa fiktif), termasuk di Konawe, (dana desa) di sana ada pertanggungjawabannya," ungkap Halim, dikutip Antara. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PLN minta maaf pelanggan alami kendala bayar tagihan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 17:26 WIB
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril membenarkan bahwa ada kendala teknis yang me...
Positif COVID-19 jadi 30.514, sembuh 9.907
Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:59 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melaporkan terjadi penambahan jumlah positif t...
Satu WNA asal Italia positif COVID-19
Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:38 WIB
Satu Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Italia yang bermukim di Kelurahan Mangunsari, Salat...
Ini loh penyebab tagihan rekening listrik Juni naik
Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:07 WIB
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menjelaskan bahwa kenaikan tagihan...
Ratusan warga jalani tes cepat COVID-19 massal di Ampel Surabaya
Sabtu, 06 Juni 2020 - 15:49 WIB
Ratusan warga menjalani rapid test atau tes cepat dan swab massal yang digelar Badan Intelijen Negar...
Kementan terus berupaya jaga pasokan pangan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 15:10 WIB
Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga pasokan pangan dalam masa pandemi COVID-19 dan menganti...
KSP: Pemerintah berhati-hati dan tetap waspada memasuki `new normal`
Sabtu, 06 Juni 2020 - 14:20 WIB
Kantor Staf Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam memasuki `new normal` ...
Bamsoet: TNI penjaga kedaulatan ideologi Pancasila
Sabtu, 06 Juni 2020 - 14:05 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, harus senant...
Pelanggan keluhkan pemblokiran ID PLN
Sabtu, 06 Juni 2020 - 13:20 WIB
Banyak pelanggan mengeluhkan adanya pemblokiran ID PLN dalam media sosial ketika akan melakukan pemb...
 ASDP Kupang perketat pengawasan masuk pelabuhan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:26 WIB
PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferriy (Persero) Cabang Kupang, Nusa Te...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV