Kiri Kanan
Bantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Mendes PDTT sebut tak ada desa fiktif
Elshinta
Jumat, 08 November 2019 - 16:55 WIB |
Bantah pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Mendes PDTT sebut tak ada desa fiktif
Sumber Foto: https://bit.ly/34KznFg

Elshinta.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan tidak ada desa fiktif seperti yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sejauh ini belum ada desa fiktif," kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).

Sebelumnya pada Senin (4/11) Menkeu Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan dana desa.

"Harus kita samakan dulu persepsi, pemahaman fiktif itu apa karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana dan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," tambah Abdul Halim.

Alokasi dana desa diketahui terus meningkat, yakni Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, Rp70 triliun pada 2019 hingga Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia.

"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kita telaah dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen, setelah selesai laporan 40 persen, tidak akan turun itu kalau laporan tidak selesai," ungkap Abdul Halim.

Menurut Halim, ia pun sudah melaporkannya kepada Menkeu Sri Mulyani. "Sudah kita laporkan," ujar Halim.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sementara 31 desa meski keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukan desanya dibuat dengan tanggal mundur (back date).

Saat desa tersebut dibentuk, sudah ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri sehingga, untuk mendapatkan dana desa, tanggal pembentukannya harus dibuat mundur.

Desa yang terus mendapat kucuran dana, meski diketahui bermasalah, ialah Desa Ulu Meraka di Lambuya, Desa Uepai dan Desa Moorehe di Uepai. Meski demikian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe menjamin anggaran dana desa yang telah disalurkan Pemerintah Pusat ke daerah tidak disalurkan ke ketiga desa itu.

Desa-desa tersebut diidentifikasi tidak sesuai prosedur karena menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai 2018.

Pada 24 Juni 2019, Febri menjelaskan, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara di tahap penyelidikan di Markas Polda Sulawesi Tenggara, selanjutnya dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal (Pol) Merdisyam.

Sedangkan berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa ada empat desa yang diduga fiktif di Sulawesi Tenggara berdasarkan pemeriksaan tim pada 15-17 Oktober 2019 di provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, keempat desa yang diduga fiktif tersebut sudah tidak menerima alokasi dana desa. Dana desa tidak digelontorkan lagi sejak 2017.

Namun terkait hasil pemeriksaan KPK dan Kemendagri tersebut, Halim membantahnya. "(Tidak ada desa fiktif), termasuk di Konawe, (dana desa) di sana ada pertanggungjawabannya," ungkap Halim, dikutip Antara. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR minta pengembangan infrastruktur ibu kota negara lebih detail
Rabu, 20 November 2019 - 20:58 WIB
Elshinta.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian PPN/Bappenas,...
Pekerjaan besar agar Pancasila diterima sebagai ilmu, kata Dirjen Politik
Rabu, 20 November 2019 - 20:35 WIB
Elshinta.com - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Nege...
Ajukan uji materi UU KPK, Laode: Kami punya legal standing
Rabu, 20 November 2019 - 20:24 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, p...
Fantastis, indikasi anggaran transportasi kereta ibu kota baru Rp209,6 triliun
Rabu, 20 November 2019 - 19:34 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa indikasi anggaran unt...
Pemkab Bandung susun Raperda PTSP 2019
Rabu, 20 November 2019 - 19:22 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat melalui Dinas Penanaman M...
Stok beras Sulselbar aman 29 bulan ke depan
Rabu, 20 November 2019 - 19:06 WIB
Elshinta.com - Kepala Bulog Divre Sulselbar, M Attar Rizal mengatakan, jika Perum Bulog Di...
KLHK: Kasus pembunuhan gajah Sumatera di Riau sulit diungkap
Rabu, 20 November 2019 - 18:45 WIB
Elshinta.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kesulitan untuk mengungka...
Ma`ruf Amin: Draf RUU ibu kota baru diharapkan rampung awal 2020
Rabu, 20 November 2019 - 18:25 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun dr...
BNPT ingin kerjasama dengan Denmark tanggulangi radikalisme
Rabu, 20 November 2019 - 18:14 WIB
Elshinta.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginginkan adanya kerjasam...
PWI dan MPR kerjasama sosialisasi Amandemen UUD 45 dan kode perilaku wartawan
Rabu, 20 November 2019 - 18:07 WIB
Elshinta.com - Amandemen UUD 45 akan disosialisasikan ke-514 kabupaten dan kota di Indones...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)