Soal desa fiktif, ini kata KPK
Elshinta
Jumat, 08 November 2019 - 10:44 WIB |
Soal desa fiktif, ini kata KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, temuan desa fiktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan modus baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan keuangan negara.

"Ya, kalau sudah terjadi rekayasa atau bukan fakta sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi melanggar hukum, sehingga harus diusut," tegas Agus Rahardjo di Kendari, Sultra, pada Kamis (7/11).

Ia menyatakan, meskipun KPK belum memiliki data yang valid tentang dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, namun lembaga antirasuah tersebut berkomitmen mengawal penanganannya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada pertengahan tahun 2019 Polda Sultra telah memeriksa sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab sehubungan dengan dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, bahkan mendapat pendampingan dari KPK.

"KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi penanganan kasus-kasus yang ditangani pihak kejaksaan maupun kepolisian," kata Agus menegaskan, dikutip Antara.

Mengenai desa fiktif di Konawe yang dilaporkan telah menerima transfer dana dari pemerintah pusat, Agus mengatakan, hal itu menjadi pintu masuk penyelidik untuk mengungkap secara terang benderang masalah tersebut.

"Kalau ada transfer berarti ada yang mengusulkan. Siapa yang mengusul pasti diketahui. Apa benar hanya camat yang mengusulkan tanpa sepengetahuan bupati setempat. Inilah yang harus diungkap tuntas," tandasnya. 

Menurut Agus, jika terjadi transfer dana desa beberapa tahun lalu, namun disadari terdapat kekeliruan, maka mestinya dikembalikan ke kas negara dan bukan menjadi silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan. (Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gelar razia miras, Reskoba Polres Pasuruan sita ratusan miras 
Senin, 16 Desember 2019 - 16:29 WIB
Mengantisipasi tindak kejahatan akibat pengaruh miras dan obat-obatan terlarang, jajaran Reskoba Pol...
Jelang Nataru, Polri akan tindak tegas aksi sweeping
Senin, 16 Desember 2019 - 13:07 WIB
Pihak kepolisian menyiapkan berbagai upaya untuk menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat men...
Dua wanita viral keramas sambil naik motor, polisi beri tindakan tegas
Senin, 16 Desember 2019 - 10:04 WIB
Viral di media sosial, dua wanita yang melakukan perbuatan melanggar lalu lintas dan sengaja mempost...
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)