Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi `tradisi` Kacab dan Kabag PDAM Deli Serdang
Elshinta
Jumat, 08 November 2019 - 08:08 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi `tradisi` Kacab dan Kabag PDAM Deli Serdang
Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi \\

Elshinta.com - Kasus dugaan markup pembayaran pengeluaran di PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang, seakan jadi 'tradisi' beberapa periode kepemimpinan kepala Cabang maupun Kabag Keuangannya dari 2015 hingga 2018. Hal ini terungkap dalam kesaksiannya yang disampaikan Mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Sutedi, Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi, Saipul Bahri dan Kabid Akutansi PDAM Tirtanadi, Armayanti, dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (07/11).

Kasus ini bermula adanya laporan dari Kacab PDAM Tirtanadi Deli Serdang, Saipul Hutasuhut yang mencurigakan kepada pihak Direksi PDAM Tirtanadi. "Ada laporan yang disampaikan, untuk itu kita menunjuk SPI PDAM Tirtanadi serta berkordinasi dengan BPKP Sumut agar mengaudit seluruh laporan keuangan dari 2015 hingga 2018,"ucap Sutedi sembari mengemukakan mengapa dimulai dari 2015 auditnya, karena menjabat dari Maret 2015 hingga 2019 selaku direksi. Kemudian terungkaplah, dari penuturan Mantan Kabag Keuangan PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang, Zainal Sinulingga (DPO) bahwa mark up pengeluaran sudah berlangsung semenjak Kacab PDAM Deli Serdang dijabat Asran Siregar (DPO).

Bahkan Sutedi mengakui bahwa hasil audit 2018, terungkap ada mar up pembayaran di 2017, sebesar Rp1,7 Milliar, bahwa Zainal Sinulingga pun sudah mengakuinya  dan siap mengembalikannya. Berangkat dari situlah, lanjut Sutedi meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh dari 2015 hingga 2018, alhasil ditemukan kerugian negara Rp10 miliar lebih.

Atas temuan kerugian negara pada 2018, lanjut Sutedi pihaknya langsung menonaktifkan jabatan para pelaku meski tidak menjabat di Kacab PDAM Tirtanadi Deli Serdang, namun menjabat di unit lainnya di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara.

Dalam kasus ini, Sutedi menerangkan modus yang dilakukan dengan menambah angka didepan pengajuan pembayaran atau penarikan. "Misalnya yang dibayar atau dikeluarkan Rp12 namun ditambah 1 menjadi Rp112," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal.

Sementara itu, Saipul Bahri dan Armayanti menuturkan bahwa mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan keuangan namun hanya bisa berkordinasi soal laporan keuangan. "Karena Deli Serdang, Tapsel, Samosir dan Tobasa serta Nisel itu merupakan Zona 2,"ujar kedua yang terlihat gugup soal ditanyakan kenapa tidak dilakukan audit.

Menimpali itu, Sutedi mengatakan bahwa Zona 2 yang dimaksud adalah sistem kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Pemkab Deli Serdang. "Jadi bila habis masa kontraknya maka dikembalikan ke daerah masing-masing, sehingga bentuk pertanggungjawaban keuangan merupakan tanggungjawab penuh Kacab dan Kabag Keuangan," ucapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gelar razia miras, Reskoba Polres Pasuruan sita ratusan miras 
Senin, 16 Desember 2019 - 16:29 WIB
Mengantisipasi tindak kejahatan akibat pengaruh miras dan obat-obatan terlarang, jajaran Reskoba Pol...
Jelang Nataru, Polri akan tindak tegas aksi sweeping
Senin, 16 Desember 2019 - 13:07 WIB
Pihak kepolisian menyiapkan berbagai upaya untuk menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat men...
Dua wanita viral keramas sambil naik motor, polisi beri tindakan tegas
Senin, 16 Desember 2019 - 10:04 WIB
Viral di media sosial, dua wanita yang melakukan perbuatan melanggar lalu lintas dan sengaja mempost...
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)