Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi `tradisi` Kacab dan Kabag PDAM Deli Serdang
Elshinta
Jumat, 08 November 2019 - 08:08 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi `tradisi` Kacab dan Kabag PDAM Deli Serdang
Kasus mark up PDAM Deli Serdang jadi \\

Elshinta.com - Kasus dugaan markup pembayaran pengeluaran di PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang, seakan jadi 'tradisi' beberapa periode kepemimpinan kepala Cabang maupun Kabag Keuangannya dari 2015 hingga 2018. Hal ini terungkap dalam kesaksiannya yang disampaikan Mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Sutedi, Kadiv Keuangan PDAM Tirtanadi, Saipul Bahri dan Kabid Akutansi PDAM Tirtanadi, Armayanti, dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (07/11).

Kasus ini bermula adanya laporan dari Kacab PDAM Tirtanadi Deli Serdang, Saipul Hutasuhut yang mencurigakan kepada pihak Direksi PDAM Tirtanadi. "Ada laporan yang disampaikan, untuk itu kita menunjuk SPI PDAM Tirtanadi serta berkordinasi dengan BPKP Sumut agar mengaudit seluruh laporan keuangan dari 2015 hingga 2018,"ucap Sutedi sembari mengemukakan mengapa dimulai dari 2015 auditnya, karena menjabat dari Maret 2015 hingga 2019 selaku direksi. Kemudian terungkaplah, dari penuturan Mantan Kabag Keuangan PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang, Zainal Sinulingga (DPO) bahwa mark up pengeluaran sudah berlangsung semenjak Kacab PDAM Deli Serdang dijabat Asran Siregar (DPO).

Bahkan Sutedi mengakui bahwa hasil audit 2018, terungkap ada mar up pembayaran di 2017, sebesar Rp1,7 Milliar, bahwa Zainal Sinulingga pun sudah mengakuinya  dan siap mengembalikannya. Berangkat dari situlah, lanjut Sutedi meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh dari 2015 hingga 2018, alhasil ditemukan kerugian negara Rp10 miliar lebih.

Atas temuan kerugian negara pada 2018, lanjut Sutedi pihaknya langsung menonaktifkan jabatan para pelaku meski tidak menjabat di Kacab PDAM Tirtanadi Deli Serdang, namun menjabat di unit lainnya di PDAM Tirtanadi Sumatra Utara.

Dalam kasus ini, Sutedi menerangkan modus yang dilakukan dengan menambah angka didepan pengajuan pembayaran atau penarikan. "Misalnya yang dibayar atau dikeluarkan Rp12 namun ditambah 1 menjadi Rp112," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal.

Sementara itu, Saipul Bahri dan Armayanti menuturkan bahwa mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan keuangan namun hanya bisa berkordinasi soal laporan keuangan. "Karena Deli Serdang, Tapsel, Samosir dan Tobasa serta Nisel itu merupakan Zona 2,"ujar kedua yang terlihat gugup soal ditanyakan kenapa tidak dilakukan audit.

Menimpali itu, Sutedi mengatakan bahwa Zona 2 yang dimaksud adalah sistem kerjasama antara PDAM Tirtanadi dengan Pemkab Deli Serdang. "Jadi bila habis masa kontraknya maka dikembalikan ke daerah masing-masing, sehingga bentuk pertanggungjawaban keuangan merupakan tanggungjawab penuh Kacab dan Kabag Keuangan," ucapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
KPK hentikan 36 perkara, Abraham Samad: Ini di luar kewajaran
Jumat, 21 Februari 2020 - 16:46 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menilai langkah KPK menghe...
Kasus dana hibah KONI, Pengacara: Ulum korban kejahatan kontruksi perkara korupsi
Jumat, 21 Februari 2020 - 12:04 WIB
Terdakwa Korupsi Dana Hibah KONI Miftahul Umum mengklaim menjadi korban kontruksi perkara yang menje...
Fraksi Demokrat pertanyakan langkah KPK hentikan 36 perkara
Jumat, 21 Februari 2020 - 10:32 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan langkah KPK men...
Kejaksaan Bekasi usut korupsi pembangunan SMPN 3 Karangbahagia
Jumat, 21 Februari 2020 - 09:19 WIB
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengusut dugaan tindak pidana korupsi pembangunan unit...
Apartemen tak ada kaitannya dengan proses pengadaan Pesawat Garuda dan pencucian uang
Kamis, 20 Februari 2020 - 18:02 WIB
Sidang mantan direktur utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo kembali digelar ...
Saksi akui serahkan Rp1,5 miliar untuk Rano Karno
Kamis, 20 Februari 2020 - 16:07 WIB
Mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja tak membantah menyerahkan uang untu...
Puluhan napi kasus terorisme dipindahkan ke Nusakambangan dan Cilacap
Rabu, 19 Februari 2020 - 15:26 WIB
Sebanyak 37 narapidana kasus terorisme dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)