KPK panggil Roby Jamal terkait kasus suap baggage handling system
Elshinta
Kamis, 07 November 2019 - 12:35 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
KPK panggil Roby Jamal terkait kasus suap <i>baggage handling system</i>
Gedung KPK. Sumber foto: https://bit.ly/32qK8uu

Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (7/11) hari ini memanggil Vice President (VP) PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP), Roby Jamal sebagai saksi.

Roby akan dimintai keterangannya untuk tersangka Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Darman Mappangara, dalam kasus suap pengadaan pengerjaan proyek Baggage Handling System (BHS).

Selain Roby Jamal, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya yakni, Program Manager PT Angkasa Pura II, Doddy Dewayanto dan sopir pribadi mantan Direktur Keuangan PT AP II, Endang. Keduanya juga diperiksa untuk berkas penyidikan Darman Mappangara, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Asep Rosidin.

Sebelumnya beberapa waktu yang lalu KPK telah menetapkan Darman Mappangara sebagai tersangka. Diduga Darman bersama Taswin memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam untuk memastikan proyek BHS bisa dikerjakan oleh PT INTI.

Rencananya proyek BHS tersebut akan dikerjakan di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II.

Atas perbuatannya Darman dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 31 Juli 2019 lalu dan menetapkan dua tersangka lainnya yakni Andra Y Agussalam dan Taswin Nur yang diduga menjadi tangan kanan dari pejabat PT INTI.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cendikiawan muslim tolak hukuman mati untuk koruptor
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:58 WIB
Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor ka...
Johan Budi usul KPK dilibatkan cegah politik uang di Pilkada 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:42 WIB
Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik ua...
Jokowi serahkan dugaan pelecehan pramugari kepada kepolisian 
Kamis, 12 Desember 2019 - 20:24 WIB
Presiden Joko Widodo menanggapi dugaan pelecehan kepada pramugari dengan menyerahkannya kepada apara...
Paska OTT, KPK diminta tuntaskan pengusutan kasus dugaan suap Bandung Barat
Kamis, 12 Desember 2019 - 18:08 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terh...
 Satnarkoba Polres Sergai titip 58 tahanan ke LP Tebing Tinggi
Kamis, 12 Desember 2019 - 14:37 WIB
Satnarkoba Serdang Bedagai titipkan tahanan ke LP Kelas II B Tebing Tinggi sebanyak 58 orang dalam r...
KPK panggil 7 saksi penyidikan kasus suap pengadaan pesawat Garuda
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan pesaw...
Tersebar viral di medsos, selebaran DPO kasus persekusi Banser di Jaksel hoaks
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:31 WIB
Polda Metro Jaya menepis kabar terkait selebaran berisi daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus per...
Lutfi pembawa bendera jalani sidang perdana hari ini
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:41 WIB
Sidang perdana seorang pemuda bernama Luthfi Alfiandi (21) sebagai pembawa Sang Merah Putih saat aks...
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once