Presiden minta proses pengadaan barang APBN dilakukan Januari
Elshinta
Rabu, 06 November 2019 - 14:05 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Dewi Rusiana
Presiden minta proses pengadaan barang APBN dilakukan Januari
Presiden Indonesia Joko Widodo pada acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11). Sumber foto: https://bit.ly/2CjB9ks

Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo meminta proses pengadaan barang dan jasa melalui APBN dilakukan pada Januari 2020 yang menjadi penggerak penting memacu pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.

“Apalagi untuk daerah-daerah yang swastanya belum kuat, ini urusan APBD akan memberikan trigger, akan memacu perputara uang yang ada di daerah, dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Presiden pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Presiden, dalam APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya. Secara garis besar Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan, dan Rp132 triliun untuk kesehatan, serta ada juga porsi untuk bidang-bidang lainnya.

Dengan anggaran sebesar ini, menurut Presiden, tantangannya adalah alokasi yang efektif. Alokasinya harus efektif walaupun kebijakan alokasi anggaran itu berada dalam kewenangan kementrian/lembaga.

Namun, Presiden menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian.

“Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP) menyampaikan, ini bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun,” ungkap Presiden seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.

Menurut Presiden, meskipun e-tendering ada yang cepat hanya tiga hari, hingga yang lama mencapai 45 hari, tetapi untuk urusan konstruksi hal tersebut dinilai terlalu lama karena masih proses lelang mengingat sudah mendekati akhir tahun.

“Ini nggak bisa diterus-teruskan, kualitasnya pasti jelek. Jembatan ambruk. Ya karena ini. November masih tender," tegasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Airlangga: Kereta cepat diperpanjang Jakarta-Bandung-Surabaya
Jumat, 29 Mei 2020 - 17:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo telah men...
Menko Airlangga ungkap kriteria proyek strategis yang diprioritaskan
Jumat, 29 Mei 2020 - 16:58 WIB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah kriteria Proyek Stra...
 Islah HKTI menyatukan Moeldoko dan Fadli Zon
Kamis, 28 Mei 2020 - 20:57 WIB
Petani Indonesia kini tak lagi dibuat bingung dengan dualisme kepemimpinan di tubuh Himpunan Kerukun...
Jasa Marga optimalkan layanan Tol Medan-Belawan jelang Lebaran
Sabtu, 23 Mei 2020 - 14:27 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Regional Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT) tetap memberikan pel...
Capai 92 persen, Jembatan Teluk Kendari diharapkan segera rampung
Kamis, 21 Mei 2020 - 13:49 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pembangunan Jembatan Teluk Kendari d...
Menteri PUPR: Progress Tol Ujung Pandang Seksi 3 capai 85 persen
Senin, 18 Mei 2020 - 09:19 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa kemajuan (pro...
Kapolda Papua tinjau pembangunan Mako Polda baru di Koya Koso
Sabtu, 16 Mei 2020 - 12:29 WIB
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa ...
Kurangi tingkat pengangguran, KemenPUPR perluas Program Padat Karya Tunai 
Jumat, 15 Mei 2020 - 11:28 WIB
Guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi Covid-19,...
Proyek pembangunan pemerintah yang tengah berjalan bisa batal dalam kondisi <i>force majeur</i>
Rabu, 13 Mei 2020 - 13:55 WIB
Pembatalan proyek proyek tersebut secara hukum bisa saja dilakukan karena kondisi force majeur atau ...
Pengamat: Alih fungsi lahan berpengaruh terhadap krisis pangan
Selasa, 05 Mei 2020 - 16:11 WIB
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan potensi kelangkaan dan darurat pangan di ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV