Kiri Kanan
Pengamat nilai iuran BPJS Kesehatan tak perlu naik, begini solusinya
Elshinta
Rabu, 06 November 2019 - 09:41 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Pengamat nilai iuran BPJS Kesehatan tak perlu naik, begini solusinya
Pengamat Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin. Foto: Ist

Elshinta.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2020 dinilai seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, hal itu dirasa sangat membebani masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan. 

Hal itu seperti disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin, kepada Elshinta, Selasa (5/11).

Alumni International and Monetary Economics Nottingham University, UK ini mengatakan, sejauh ini tidak ada yang tahu apa penyebab utama defisit yang dialami BPJS Kesehatan sehingga pemerintah meminta masyarakat untuk "memahami" keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 persen.

Padahal, kata dia, bisa saja Undang-Undang BPJS Kesehatan itu sendiri yang kurang sempurna, miss management, akturia yang kurang cermat menghitung premi, masalah fraud di internal penyelenggara, atau oleh sebab lain. 

“Tidak ada yang tahu. Jangan salahkan lagi publik, jika publik bertanya-tanya karena belum ada penjelasan resmi tentang alasan kenaikan premi yang melompat ini,” ucapnya. 

Teddy berpendapat, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat ini tidak normal dalam bisnis asuransi kesehatan dengan produk konvensional. Menaikkan iuran di atas 10 persen saja, kata dia. dalam bisnis asuransi konvensional merupakan hal yang tidak normal dan bisa saja membuat nasabah kabur. Apalagi, banyak alternatif perusahaan asuransi yang bisa menjadi pilihan. 

Selain itu, jelasnya, jarang pula terjadi perusahaan menaikkan biayanya untuk satu pos sebanyak 100 persen. Karena itu, tegas Teddy, langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen merupakan tindakan yang tidak normal dalam bisnis asuransi.

Kendati demikian, Teddy mengatakan, dalam konteks ini, masyarakat tidak ada alternatif pilihan. Masyarakat dipaksa dan terpaksa harus menerima keputusan pemerintah ini, karena mereka tidak punya alternatif lain.

Terlepas dari fungsi dan manfaatnya bagi rakyat yang pernah mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan, Teddy menuturkan, adalah hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintahnya. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, bukan mencari laba.

“Jika kita cermati UU BPJS, jelas menyebutkan bahwa, BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Untuk diketahui premi yang dibayarkan menurut data yang dicermati Cikini Studi sekitar Rp300 miliar per tahun,” papar Teddy.

Oleh karena itu, Teddy menyatakan, semestinya pemerintah bisa mencari alternatif lain untuk menyelesaikan kemelut persoalan defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan, tanpa membebani rakyat yang tengah bergelut dengan berbagai problema ekonomi saat ini.

Cukai Rokok

Lalu bagaimana dengan sumber dana cukai rokok? Teddy mengatakan, secara universal,  rokok dikenakan cukai karena terkait dengan masalah kesehatan. "Jadi adalah sangat wajar dan tepat jika cukai rokok dikembalikan untuk kepentingan kesehatan rakyat," ujarnya. 

Ia menyebutkan, di banyak negara, 80 persen cukai rokok digunakan untuk kesehatan rakyat. Pendapatan cukai rokok 2018 Rp155 triliun setelah  potong pajak 10% masih tersisa Rp139, 5 triliun. "Dari cukai rokok saja selesai urusan iuran BPJS kesehatan dan tidak perlu minta dari rakyat, kecuali yang mau naik kelas," terang Teddy. 

Tetapi apa yang terjadi, menurut Teddy, RUU Cukai Rokok sejak dulu tidak disahkan dan dibahas. RUU Cukai Rokok untuk jaminan kesehatan dan sosial ini sejak Ketua DPR RI Agung Laksono sudah ada tetapi tidak pernah dimatangkan. Oleh karenanya, ia meminta agar segera dilanjutkan dalam Prolegnas DPR ke depan.

Jaminan Kesehatan Pejabat

Teddy juga meminta agar Pemerintah membuka tentang Jaminan Kesehatan Untuk Pejabat Republik Indonesia setingkat eselon 1 yang dicover di luar BPJS Kesehatan. 

"Saya juga meminta DPR menertibkan BUMN yang bikin anggaran kesehatan sendiri dengan uang negara dengan kedok Koperasi Yayasan dan lain-lain. Ini sangat tidak adil karena faktanya jaminan yang biayanya cukup besar bagi pejabat yang hampir 100 juta per orang rasanya tidak sebanding dengan masyarakat yang dipaksa dengan kenaikan BPJS Kesehatan ini," kata dia.

Pejabat pemerintah yang penuh fasilitas, termasuk asuransi kesehatan, yang tak perlu memakai jasa BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatannya dan anggota keluarganya. Karena, semua pejabat Indonesia, termasuk di dalamnya anggota DPR, menteri, dan pejabat lainnya setingkat eselon 1 dijamin biaya premi asuransi kesehatannya (yang dijamin asuransi konvensional bukan BPJS Kesehatan). Benefit yang super dan full cover untuk perawatan di dalam dan di luar negeri jika diperlukan dengan premi yang ditanggung negara (APBN).

Pejabat yang dijamin kecuali Presiden dan Wakil Presiden sekitar 10.000 peserta, termasuk di dalam keluarga (bersama tanggungannya). Benefit yang lengkap, seperti rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, kacamata, melahirkan dengan manfaat tak terbatas. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR minta pengembangan infrastruktur ibu kota negara lebih detail
Rabu, 20 November 2019 - 20:58 WIB
Elshinta.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian PPN/Bappenas,...
Pekerjaan besar agar Pancasila diterima sebagai ilmu, kata Dirjen Politik
Rabu, 20 November 2019 - 20:35 WIB
Elshinta.com - Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Nege...
Ajukan uji materi UU KPK, Laode: Kami punya legal standing
Rabu, 20 November 2019 - 20:24 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, p...
Fantastis, indikasi anggaran transportasi kereta ibu kota baru Rp209,6 triliun
Rabu, 20 November 2019 - 19:34 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa indikasi anggaran unt...
Pemkab Bandung susun Raperda PTSP 2019
Rabu, 20 November 2019 - 19:22 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat melalui Dinas Penanaman M...
Stok beras Sulselbar aman 29 bulan ke depan
Rabu, 20 November 2019 - 19:06 WIB
Elshinta.com - Kepala Bulog Divre Sulselbar, M Attar Rizal mengatakan, jika Perum Bulog Di...
KLHK: Kasus pembunuhan gajah Sumatera di Riau sulit diungkap
Rabu, 20 November 2019 - 18:45 WIB
Elshinta.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kesulitan untuk mengungka...
Ma`ruf Amin: Draf RUU ibu kota baru diharapkan rampung awal 2020
Rabu, 20 November 2019 - 18:25 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun dr...
BNPT ingin kerjasama dengan Denmark tanggulangi radikalisme
Rabu, 20 November 2019 - 18:14 WIB
Elshinta.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginginkan adanya kerjasam...
PWI dan MPR kerjasama sosialisasi Amandemen UUD 45 dan kode perilaku wartawan
Rabu, 20 November 2019 - 18:07 WIB
Elshinta.com - Amandemen UUD 45 akan disosialisasikan ke-514 kabupaten dan kota di Indones...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)