Pengamat nilai iuran BPJS Kesehatan tak perlu naik, begini solusinya
Elshinta
Rabu, 06 November 2019 - 09:41 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Pengamat nilai iuran BPJS Kesehatan tak perlu naik, begini solusinya
Pengamat Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin. Foto: Ist

Elshinta.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2020 dinilai seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, hal itu dirasa sangat membebani masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan. 

Hal itu seperti disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin, kepada Elshinta, Selasa (5/11).

Alumni International and Monetary Economics Nottingham University, UK ini mengatakan, sejauh ini tidak ada yang tahu apa penyebab utama defisit yang dialami BPJS Kesehatan sehingga pemerintah meminta masyarakat untuk "memahami" keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100 persen.

Padahal, kata dia, bisa saja Undang-Undang BPJS Kesehatan itu sendiri yang kurang sempurna, miss management, akturia yang kurang cermat menghitung premi, masalah fraud di internal penyelenggara, atau oleh sebab lain. 

“Tidak ada yang tahu. Jangan salahkan lagi publik, jika publik bertanya-tanya karena belum ada penjelasan resmi tentang alasan kenaikan premi yang melompat ini,” ucapnya. 

Teddy berpendapat, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat ini tidak normal dalam bisnis asuransi kesehatan dengan produk konvensional. Menaikkan iuran di atas 10 persen saja, kata dia. dalam bisnis asuransi konvensional merupakan hal yang tidak normal dan bisa saja membuat nasabah kabur. Apalagi, banyak alternatif perusahaan asuransi yang bisa menjadi pilihan. 

Selain itu, jelasnya, jarang pula terjadi perusahaan menaikkan biayanya untuk satu pos sebanyak 100 persen. Karena itu, tegas Teddy, langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen merupakan tindakan yang tidak normal dalam bisnis asuransi.

Kendati demikian, Teddy mengatakan, dalam konteks ini, masyarakat tidak ada alternatif pilihan. Masyarakat dipaksa dan terpaksa harus menerima keputusan pemerintah ini, karena mereka tidak punya alternatif lain.

Terlepas dari fungsi dan manfaatnya bagi rakyat yang pernah mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan, Teddy menuturkan, adalah hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintahnya. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya, bukan mencari laba.

“Jika kita cermati UU BPJS, jelas menyebutkan bahwa, BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Untuk diketahui premi yang dibayarkan menurut data yang dicermati Cikini Studi sekitar Rp300 miliar per tahun,” papar Teddy.

Oleh karena itu, Teddy menyatakan, semestinya pemerintah bisa mencari alternatif lain untuk menyelesaikan kemelut persoalan defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan, tanpa membebani rakyat yang tengah bergelut dengan berbagai problema ekonomi saat ini.

Cukai Rokok

Lalu bagaimana dengan sumber dana cukai rokok? Teddy mengatakan, secara universal,  rokok dikenakan cukai karena terkait dengan masalah kesehatan. "Jadi adalah sangat wajar dan tepat jika cukai rokok dikembalikan untuk kepentingan kesehatan rakyat," ujarnya. 

Ia menyebutkan, di banyak negara, 80 persen cukai rokok digunakan untuk kesehatan rakyat. Pendapatan cukai rokok 2018 Rp155 triliun setelah  potong pajak 10% masih tersisa Rp139, 5 triliun. "Dari cukai rokok saja selesai urusan iuran BPJS kesehatan dan tidak perlu minta dari rakyat, kecuali yang mau naik kelas," terang Teddy. 

Tetapi apa yang terjadi, menurut Teddy, RUU Cukai Rokok sejak dulu tidak disahkan dan dibahas. RUU Cukai Rokok untuk jaminan kesehatan dan sosial ini sejak Ketua DPR RI Agung Laksono sudah ada tetapi tidak pernah dimatangkan. Oleh karenanya, ia meminta agar segera dilanjutkan dalam Prolegnas DPR ke depan.

Jaminan Kesehatan Pejabat

Teddy juga meminta agar Pemerintah membuka tentang Jaminan Kesehatan Untuk Pejabat Republik Indonesia setingkat eselon 1 yang dicover di luar BPJS Kesehatan. 

"Saya juga meminta DPR menertibkan BUMN yang bikin anggaran kesehatan sendiri dengan uang negara dengan kedok Koperasi Yayasan dan lain-lain. Ini sangat tidak adil karena faktanya jaminan yang biayanya cukup besar bagi pejabat yang hampir 100 juta per orang rasanya tidak sebanding dengan masyarakat yang dipaksa dengan kenaikan BPJS Kesehatan ini," kata dia.

Pejabat pemerintah yang penuh fasilitas, termasuk asuransi kesehatan, yang tak perlu memakai jasa BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatannya dan anggota keluarganya. Karena, semua pejabat Indonesia, termasuk di dalamnya anggota DPR, menteri, dan pejabat lainnya setingkat eselon 1 dijamin biaya premi asuransi kesehatannya (yang dijamin asuransi konvensional bukan BPJS Kesehatan). Benefit yang super dan full cover untuk perawatan di dalam dan di luar negeri jika diperlukan dengan premi yang ditanggung negara (APBN).

Pejabat yang dijamin kecuali Presiden dan Wakil Presiden sekitar 10.000 peserta, termasuk di dalam keluarga (bersama tanggungannya). Benefit yang lengkap, seperti rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, kacamata, melahirkan dengan manfaat tak terbatas. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kolonel Pnb Budi Achmadi Jabat Komandan Lanud Silas Papare
Sabtu, 30 Mei 2020 - 21:57 WIB
Komandan Lanud Silas Papare resmi serah terima jabatan dari pejabat lama Marsma TNI Ir.Tri Bowo Budi...
Cirebon akan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru
Sabtu, 30 Mei 2020 - 21:41 WIB
Kota Cirebon, Jawa Barat akan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang rencananya diberlakukan ...
Kota Malang masuk masa transisi `new normal`
Sabtu, 30 Mei 2020 - 21:28 WIB
Setelah masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Malang berakhir hari ini, mak...
Pangdam Hasanuddin terima bantuan Almatkes COVID-19 dari Sekjen Kemhan
Sabtu, 30 Mei 2020 - 21:12 WIB
Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka menerima bantuan Almatkes COVID-19 secara simbo...
Gugus Tugas: 11 indikator kesehatan daerah bisa beraktivitas semula
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:39 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan terdapat...
Anggota KKB dari Yambi nyatakan kembali ke NKRI
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:27 WIB
Cari Jalan Telenggen, salah satu anggota anggota KKB Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, menyatakan kembal...
Mal di Bandung tidak termasuk yang dilonggarkan saat PSBB proporsional
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:14 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan pusat perbelanjaan atau mal tidak ter...
Anggota DPR: Pastikan protokol kesehatan ketat di pasar tradisional
Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:40 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Kementerian Perdagangan (Kemenda...
Banyumas terjunkan tim pemburu pengendara yang tidak memakai masker
Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:28 WIB
Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerjunkan tim pemburu untuk mengejar pengendara kendar...
Pasien positif COVID-19 yang sembuh di NTT bertambah
Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:15 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dominikus Minggu Mere mengatakan ada satu pasien...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV