Peneliti sebut peluang KPK belum tertutup untuk buktikan dakwaan terhadap Sofyan Basir
Elshinta
Selasa, 05 November 2019 - 20:47 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Peneliti sebut peluang KPK belum tertutup untuk buktikan dakwaan terhadap Sofyan Basir
Sofyan Basir. Sumber foto: https://bit.ly/32h56fl

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan kasasi atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan pembantuan transaksi suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan Basir bukanlah orang pertama yang divonis bebas di pengadilan tipikor. KPK sebelumnya sudah beberapa kali kalah di pengadilan tipikor.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rahman mengatakan semua pihak harus menghormati dan menghargai hasil putusan hakim di pengadilan tipikor, walaupun ia mengakui hasil putusan tersebut menarik perhatian masyarakat.

"Kalau kita lihat secara statistik, memang ada beberapa perkara yang sebelumnya KPK kalah. Untuk di tingkat pertama atau pengadilan negeri, ini merupakan kasus ketiga," kata Zainur kepada Elshinta, Selasa (5/11).

Dua kasus sebelumnya adalah, kasus mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dan mantan Bupati Rokan Hulu Suparman. Tetapi KPK dapat memenangkan kembali dua kasus tersebut di tingkat Mahkamah Agung (MA).

"Belajar dari dua kasus sebelumnya, belum tertutup peluang KPK untuk bisa memperbaiki keadaan. Maka KPK mengajukan kasasi dan melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga kemudian membebaskan Sofyan Basir," jelasnya.

Dijelaskannya proses peradilan tersebut digunakan untuk menguji dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. "Kalau memang semuanya telah terbukti bersalah, tentu tidak perlu lagi diadili," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Kepala BNN dan Mensos musnahkan barang bukti narkotika
Jumat, 03 Juli 2020 - 14:22 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarto bersama Menteri Sosial Juliari P Batub...
Bupati Kutai Timur miliki total kekayaan Rp3,1 miliar
Jumat, 03 Juli 2020 - 12:03 WIB
Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan...
KPK: Sejumlah uang dan buku rekening diamankan dalam OTT Bupati Kutim
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan buku rekening bank dalam oper...
KPK lakukan OTT Kamis malam
Jumat, 03 Juli 2020 - 06:51 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OT...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV