KPU ngotot ingin napi korupsi dilarang nyalon, DPR belum sepakat
Elshinta
Selasa, 05 November 2019 - 07:16 WIB |
KPU ngotot ingin napi korupsi dilarang nyalon, DPR belum sepakat
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Sumber Foto: https://bit.ly/2NDsSNv

Elshinta.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mencapai kesepakatan soal narapidana (napi) koruptor dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam rancangan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia usai menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri. "Kami belum bisa mengambil kesepahaman bersama sehingga kami perlu melanjutkan lagi di (rapat) hari berikutnya," ujar politisi Golkar itu di Jakarta, Senin (4/11).

Dalam rancangan perubahan PKPU Nomor 3/2017, aturan mengenai pelarangan mantan terpidana kasus korupsi maju di Pilkada ada dalam Pasal 4 huruf h. Doli mengatakan, peraturan mengenai terpidana tindak pidana korupsi dilarang mencalonkan diri dalam Undang-Undang sudah pernah dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Mahkamah Agung juga membatalkan aturan PKPU terkait pelarangan eks narapidana koruptor menjadi calon Legislatif. Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap ingin memasukkan kembali aturan pelarangan narapidana koruptor mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Hal itu karena dua alasan, seperti yang dikatakan Ketua KPU, Arief Budiman. Pertama, KPU khawatir terpidana korupsi tidak bisa menjalankan amanat karena mesti menjalani proses peradilan. Arief mengatakan boleh saja orang bilang untuk menyerahkan saja kepada pemilih. Toh, pemilih nanti akan memilih yang terbaik.

Tapi faktanya, kata Arief, ada calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, dan dia tidak akan bisa menggunakan hak pilih tapi dia menang Pemilu. Akhirnya, orang tersebut tidak bisa memimpin karena dirinya harus menjalani proses peradilan. Sehingga ditunjuk orang lain yang memimpin daerah tersebut. "Itu fakta. Menyerahkan kepada masyarakat (akibatnya) seperti itu," ujar Arief.

Alasan kedua mengapa KPU 'ngotot' ingin agar terpidana korupsi tidak ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah karena KPU tidak ingin terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terpilih lagi menjadi kepala daerah sehingga ia melakukan tindak pidana korupsi lagi.

Komisi II DPR RI belum bisa mengambil kesimpulan dan akan melaksanakan rapat dengar pendapat berikutnya pada Senin pekan depan. Mereka juga akan mengundang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk duduk bersama membahas evaluasi pemilu serentak 2019, demikian Antara. (Ank/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemendagri ingatkan potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020
Minggu, 15 Desember 2019 - 12:27 WIB
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepa...
Si Gasi jadi maskot Pilkada Sukoharjo 2020
Selasa, 10 Desember 2019 - 18:59 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah meluncurkan maskot Pemilihan Kepala Dae...
KPU klaim tiga daerah di Papua rawan konflik Pilkada 2020
Senin, 09 Desember 2019 - 21:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengklaim dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkad...
Bawaslu Kalsel lakukan refleksi penanganan pelanggaran Pemilu
Senin, 09 Desember 2019 - 20:23 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi, den...
Anggota KPU diminta tak lakukan kesalahan di Pilkada 2020
Senin, 09 Desember 2019 - 17:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan pelatihan leadership training kepada ratusan...
Timbulkan persoalan, DPR nilai pelaksanaan Pemilu harus dievaluasi
Senin, 09 Desember 2019 - 08:30 WIB
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung menilai pelaksanaan Pemilu serentak harus dievaluasi karena dala...
Alumni SKPP Bawaslu Jabar dorong KPU dan Bawaslu lebih perhatikan disabilitas
Minggu, 08 Desember 2019 - 14:28 WIB
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung, Komarudin mengatakan Bawaslu ak...
PKB resmi calonkan Djoko Susanto jadi calon Bupati Jember
Sabtu, 07 Desember 2019 - 17:39 WIB
Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2020 Partai Gerindra Jawa Timur akan memberangakat...
Ribuan pelamar berebut jadi Panwascam Pilkada
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:29 WIB
Sebanyak 2.171 pelamar berebut menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk Pemili...
Pendaftar Panwascam Pilkada 2020 membludak
Rabu, 04 Desember 2019 - 19:39 WIB
Animo pelamar mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilih...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once