Kiri Kanan
Rugikan negara Rp4,4 M, Kejati Jakarta tahan mantan karyawan BRI
Elshinta
Kamis, 31 Oktober 2019 - 08:35 WIB |
Rugikan negara Rp4,4 M, Kejati Jakarta tahan mantan karyawan BRI
Tersangka FSH mantan karyawan BRI ditahan oleh penyidik Kejati DKI Jakarta atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Kredit Modal Kerja (KMK) periode 2017-2018, Rabu (30/10). Sumber Foto: https://bit.ly/2MZtvle

Elshinta.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan mantan karyawan BRI berinisial FSH, tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Kredit Modal Kerja (KMK) periode 2017-2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,4 miliar.

"Penahanan dilakukan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (31/10).

Tersangka FSH menjabat sebagai manajer kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Tomang Jakarta Barat yang bertugas mengelola dan membina nasabah kredit modal kerja (KMK) melalui fasilitas new account sweep. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan KMK periode 2017-2018.

Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka FSH, adalah dengan menerbitkan kartu ATM dari rekening yakni rekening khusus untuk nasabah guna melakukan transaksi menarik dana kucuran kredit dan juga melakukan penyetoran tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kelima nasabah.

"Oleh tersangka FSH, dana pada rekening new account sweep digunakan untuk penarikan tunai guna kepentingan pribadi," kata Nirwan.

Ia mengatakan dengan diterbitkannya kartu ATM tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan dari pihak nasabah sebagai perbuatan melanggar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan surat edaran Direksi Bank BRI tahun 2002 tentang kredit modal kerja konstruksi yang dalam klausulnya berbunyi, terhadap rekening giro escrow tidak diperbolehkan diterbitkan kartu debit.

Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nirwan menjelaskan, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka, guna untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 21 KUHAP maka penyidik Kejati DKI Jakarta melakukan penahanan kepada tersangka untuk 20 hari kedepan. "Tersangka ditempatkan pada Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Nirwan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua MPR minta Erick pidanakan mantan Dirut Garuda
Minggu, 08 Desember 2019 - 06:32 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Th...
Semua pihak harus hormati putusan MA dalam kasus BMG
Sabtu, 07 Desember 2019 - 19:07 WIB
Putusan yang membebaskan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederick ST. Siahaan dalam kasus dugaa...
KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:45 WIB
Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai KPK melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pe...
Ketua MPR minta Erick pidanakan mantan dirut Garuda
Jumat, 06 Desember 2019 - 06:32 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Th...
Kemenhub sebut ada ketidaksesuaian manifest pesawat Garuda
Kamis, 05 Desember 2019 - 20:53 WIB
Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa Otoritas Bandar Udara melaporkan ada ketidaksesuaian ant...
Kasus Garuda, Menteri BUMN tunggu keputusan Bea Cukai
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:19 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih menunggu hasil investigasi Bea dan Cukai terkait dugaan peny...
Kemenhub akan beri sanksi Garuda jika terbukti bersalah
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:07 WIB
Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan sanksi kepada maskapai Garuda Indonesia jika terbukti bersa...
KPK panggil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI saksi Imam Nahrawi
Kamis, 05 Desember 2019 - 12:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas seba...
Satgas khusus dibentuk selidiki pemilik granat asap meledak di Monas
Kamis, 05 Desember 2019 - 06:46 WIB
Polda Metro Jaya membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mengusut pemilik granat asap yang ...
Lima sindikat belasan kilo sabu asal Malaysia dihukum seumur hidup
Rabu, 04 Desember 2019 - 21:12 WIB
Lima orang sindikat sabu belasan kilo asal Malaysia dihukum seumur hidup dalam persidangan yang ber...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once