Korupsi pekerjaan Bandara Nisel Rp27 miliar, Kejatisu kembali tahan SHS
Elshinta
Selasa, 22 Oktober 2019 - 19:38 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Korupsi pekerjaan Bandara Nisel Rp27 miliar, Kejatisu kembali tahan SHS
Foto: Amsal/Radio Elshinta

Elshinta.com - Tim Pidsus Kejati Sumatera Utara, kembali menahan SHS tersangka korupsi pengerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, yang merugikan negara Rp14 milliar lebih.

SHS merupakan PNS pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan yang juga Koordinator Tim Pengawas Belanja Modal pada proyek tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian membenarkan pihak kejaksaan kembali melakukan penahanan kepada SHS dan menitipkannya ke Rutan Tanjung Gusta Medan, guna memudahkan proses penyidikan serta penuntutan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Selasa (22/10).

Dilanjutkan juru bicara Kejatisu menyatakan untuk ini pihak penyidik telah menahan enam orang tersangka. Sebelumnya pihak kejaksaan telah menahan lima tersangka, yaitu IAF merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Kualanamu. 

Dia juga menjabat Ketua Pokja pada paket pengerjaan peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron di UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, serta IPR (47) adalah PNS Otoritas Banda Udara Wilayah II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengerjaan proyek itu, serta AH merupakan Direktur II pada PT Mitra Agung Indonesia, dan DCN adalah Direktur PT Harawana Konsultan.

Dalam kasus ini, lanjut Sumanggar bahwa SHS selaku Kordinator Tim Pengawas Belanja Modal pada proyek turut menandatangani berita acara pembayaran pengerjaan proyek senilai Rp27 milyar, yang menyatakan proyek tersebut rampung 80 persen sebagaimana diajukan Direktur II PT Mitra Agung Indonesia, AH dan Direktur PT Harawana Consultant, DCN. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran Termyn I dan IV dengan total pembayaran Rp19.847.973.127,-.

Saat pembayaran pihak rekanan tidak melampirkan laporan pekerjaan sesuai termyn, sementara capaian pekerjaan hanya 43,80 persen yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemeriksaan oleh tim ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ditemukan bahwa volume pekerjaan yang terpasang hanya 20 persen dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT Harawana Consultant.

Atas temuan tersebut, kemudian dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru menerangkan bahwa Kerugian Negara dalam peningkatan PCN Runway, Taxiway dan Apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp14.755.476.788,-.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MAKI gugat UU Penanganan COVID-19 ke MK
Rabu, 03 Juni 2020 - 11:39 WIB
Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan sejumlah lembaga masyarakat kembali mengajukan permohonan uji mat...
LeCI: Tertangkapnya Nurhadi pintu masuk telusuri mafia peradilan
Rabu, 03 Juni 2020 - 09:48 WIB
Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi menyatakan tertangkapnya mantan Sekretaris Mahk...
Nurhadi ditangkap, Mahfud salut terhadap KPK
Rabu, 03 Juni 2020 - 09:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan salut te...
Kasus video porno mirip Syahrini, polisi masih kejar pelaku penyebar
Rabu, 03 Juni 2020 - 06:23 WIB
Penyidik Sub Direktorat Siber (Subdit Siber) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang mengejar pelaku ...
MAKI apresiasi Nurhadi dan menantunya ditangkap KPK
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:44 WIB
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi atas tertangkapnya mantan Sekretaris Mahmakah ...
Asrul Sani apresiasi KPK karena tangkap Nurhadi tadi malam
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:33 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Arsul Sani, mengapresiasi Komis...
Soal kasus LBP dan Said Didu,  percayakan penegakan hukumnya ke polisi
Minggu, 31 Mei 2020 - 20:29 WIB
Koordinator Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum, Ade Nugroho menilai bahwa persoalan hukum ha...
UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan Youtube
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:52 WIB
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di Mahkamah Konstitus...
Laksanakan rapid test, PN Medan bisa jadi referensi
Jumat, 29 Mei 2020 - 22:27 WIB
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono mengapresiasi langkah pelaksanaan rapid test terhadap...
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB
Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar.
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV