Kiri Kanan
UU Penyiaran harus segera direvisi
Elshinta
Senin, 21 Oktober 2019 - 19:27 WIB |
UU Penyiaran harus segera direvisi
Koordinator Bidang Riset KPI Pusat Andi Andrianto saat diwawancarai sejumlah wartawan di LPJA Pasar Baru, Jakarta. Sumber Foto: https://bit.ly/2MxeNBE

Elshinta.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendesak DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi media saat ini, apalagi semakin berkembangnya media sosial dan digital di Indonesia.

"Saat ini pengawasan yang kami lakukan belum bisa masuk ke ranah media sosial, maka dari itu dengan adanya revisi atau perubahan UU tentang Penyiaran ini memberikan kewenangan kepada kami untuk mengawasi media sosial. Lalu kita bisa menjatuhkan sanksi maksimal kepada pelaku media sosial yang menyalahi aturan dalam penyiaran yang tidak hanya administrasi saja, tetapi pidana ," kata Koordinator Bidang Riset KPI Pusat Andi Andrianto di LPJA Pasar Baru, Jakarta, Senin (21/10).

Menurutnya, UU atau regulasi yang saat ini masih digunakan untuk melakukan pengawasan masih untuk media televisi serta radio atau dengan kata lain analog. Sehingga, selama ini pihaknya hanya bisa memantau saja terkait penyiaran secara digital, apa itu melalui media sosial maupun website lainnya.

Tentunya ini haris menjadi perhatian pihaknya dalam memberikan perlindungan terhadap publik yang ditayangkan di media sosial. Karena itu, sebelum UU tersebut direvisi maka dalam pengawasan pihaknya berkoordinasi dengan Dewan Pers, kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Namun untuk sanksi, tentunya tidak bisa menggunakan UU Penyiaran, tetapi disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi. Misalnya,  bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

"Menyikapi permasalahan di media sosial seperti dalam pengambilan keputusan, kita tahu Dewan Pers sedang concern terhadap berbagai tayangan yang ada di media sosial. Sementara, KPI meskipun belum melakukan pengawasan terhadap media sosial, tetapi sarana pengaduan kepada KPI bisa dilakukan lewat media sosial," tambahnya, dikutip Antara.

Andri pun mengimbau insan jurnalis dan perusahaan media agar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait produk berita yang dihasilkan, agar warga tidak mencari informasi berita melalui media sosial yang belum tentu kebenarannya. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU Subang rintis upaya pusatkan informasi dengan `Simpan Dadu`
Kamis, 21 November 2019 - 21:11 WIB
Elshinta.com - Komisis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, Jawa Barat, saat ini tengah merin...
Kapolres Majalengka pimpin FGD tertib berlalu lintas
Kamis, 21 November 2019 - 18:55 WIB
Elshinta.com - Polres Majalengka, Jawa Barat, puluhan ojek online, ojek konvensional dan becak ...
Kemehub perkirakan penumpang kapal naik 1,84 persen masa Natal-Tahun Baru
Kamis, 21 November 2019 - 17:47 WIB
Elshinta.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mem...
Pemkab Penajam Paser Utara harap Pemerintah segera tentukan lokasi pusat ibu kota
Kamis, 21 November 2019 - 17:35 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap pemerintah pusat segera m...
Menko PMK sebut biaya ikuti latihan kerja diambil dari Kartu Pra Kerja
Kamis, 21 November 2019 - 16:58 WIB
Elshinta.com - Presiden Jokowi akan segera menggulirkan program Kartu Pra Kerja yang dituj...
IKA UM buka Job and Career Expo 2019
Kamis, 21 November 2019 - 16:45 WIB
Elshinta.com - Para pencari kerja menyerbu ajang Job and Career Expo 2019 di Gedung Sasana...
ASN harus berikan pelayanan terbaik  pada masyarakat
Kamis, 21 November 2019 - 16:15 WIB
Elshinta.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terwadahi dalam Korps Pegawai Republik Indonesi...
Menpan-RB beri sinyal kemungkinan PNS bekerja dari rumah
Kamis, 21 November 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) T...
Kemenpan-RB beri Polres Jayapura predikat baik dalam pelayanan publik
Kamis, 21 November 2019 - 15:15 WIB
Elshinta.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan...
Indonesia-Malaysia tanda tangani MoU batas negara
Kamis, 21 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Under...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)