Kiri Kanan
Ekonom serukan agar Presiden Jokowi pangkas birokrasi hingga daerah
Elshinta
Senin, 21 Oktober 2019 - 16:55 WIB |
Ekonom serukan agar Presiden Jokowi pangkas birokrasi hingga daerah
Sumber Foto: https://bit.ly/2oY7biE

Elshinta.com - Pemangkasan proses birokrasi seperti yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin harus turut meyentuh tataran birokrasi di pemerintahan daerah karena justru hambatan pemrosesan izin usaha dan investasi selama ini banyak berhulu di daerah.

Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/10) mengatakan, kegusaran Presiden Jokowi mengenai sulitnya perizinan investasi, hingga mandeknya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak disebabkan rumitnya birokrasi di pemerintahan daerah.

Hambatan di birokrasi daerah itu membuat deregulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat menjadi tidak efektif. "Yang perlu pemerintah perhatikan juga ialah peraturan dan birokrasi di tingkat daerah, karena dalam beberapa kasus, meskipun aturan pusat telah melakukan deregulasi, namun aturan dan birokrasi daerah menjadi bottleneck (hambatan) investasi dan pengembangan UMKM," ujar dia.

Josua menanti gambaran detail mengenai rencana penyederhanaan birokrasi yang digaungkan Presiden Jokowi saat pidato pelantikan Minggu (20/10). Upaya perbaikan birokrasi yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam periode pemerintahan 2014-2019 tidak cukup untuk berkontribusi signifikan bagi reformasi struktural perekonomian. "Birokrasi ini sendiri kembali menjadi fokus pemerintah di periode kedua kali ini karena meskipun perbaikan birokrasi telah berjalan dalam lima tahun terakhir, tapi tidak cukup menarik investor di tengah isu perang dagang AS-China dan tren perlambatan ekonomi global," ujar dia, dikutip Antara.

Selain itu, rencana Presiden Jokowi untuk mengajak DPR dalam merumuskan dua Undang-Undang (UU) yaitu UU Cipta Tenaga Kerja dan Pengembangan UMKM juga sangat dinantikan realisasinya. "Diharapkan dalam kedua UU tersebut akan ada peraturan terkait posisi pemerintah pusat terhadap intervensi peraturan daerah terkait investasi dan usaha," ujar dia.

Josua mengatakan dengan penciptaan lapangan kerja serta mendorong penguatan UMKM, maka indeks kemudahan berbisnis (ease of doing business) serta tingkat daya saing Indonesia akan meningkat dan mampu menyerap investasi. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU Subang rintis upaya pusatkan informasi dengan `Simpan Dadu`
Kamis, 21 November 2019 - 21:11 WIB
Elshinta.com - Komisis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, Jawa Barat, saat ini tengah merin...
Kapolres Majalengka pimpin FGD tertib berlalu lintas
Kamis, 21 November 2019 - 18:55 WIB
Elshinta.com - Polres Majalengka, Jawa Barat, puluhan ojek online, ojek konvensional dan becak ...
Kemehub perkirakan penumpang kapal naik 1,84 persen masa Natal-Tahun Baru
Kamis, 21 November 2019 - 17:47 WIB
Elshinta.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mem...
Pemkab Penajam Paser Utara harap Pemerintah segera tentukan lokasi pusat ibu kota
Kamis, 21 November 2019 - 17:35 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap pemerintah pusat segera m...
Menko PMK sebut biaya ikuti latihan kerja diambil dari Kartu Pra Kerja
Kamis, 21 November 2019 - 16:58 WIB
Elshinta.com - Presiden Jokowi akan segera menggulirkan program Kartu Pra Kerja yang dituj...
IKA UM buka Job and Career Expo 2019
Kamis, 21 November 2019 - 16:45 WIB
Elshinta.com - Para pencari kerja menyerbu ajang Job and Career Expo 2019 di Gedung Sasana...
ASN harus berikan pelayanan terbaik  pada masyarakat
Kamis, 21 November 2019 - 16:15 WIB
Elshinta.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terwadahi dalam Korps Pegawai Republik Indonesi...
Menpan-RB beri sinyal kemungkinan PNS bekerja dari rumah
Kamis, 21 November 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) T...
Kemenpan-RB beri Polres Jayapura predikat baik dalam pelayanan publik
Kamis, 21 November 2019 - 15:15 WIB
Elshinta.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan...
Indonesia-Malaysia tanda tangani MoU batas negara
Kamis, 21 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Under...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)