Kiri Kanan
Tidak ingin ambil risiko, Polri tegaskan tidak akan terbitkan STTP unras
Elshinta
Kamis, 17 Oktober 2019 - 14:11 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Tidak ingin ambil risiko, Polri tegaskan tidak akan terbitkan STTP unras
Kapolri, Jendral Tito Karnavian. Sumber foto: https://bit.ly/2lIVScR

Elshinta.com - Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan kepada pihak yang akan melakukan aksi unjuk rasa wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Jika tidak, aparat berwenang akan membubarkan kerumunan massa aksi.

Dilaporkan Reporter Elshinta, Edi Suroso bahwa pihak kepolisian tidak ingin mengambil risiko jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Tito juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa jelang dan saat hari pelantikan.

Ia menerangkan bahwa kerumunan massa berisiko ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan aksi berjalan damai. Oleh sebab itu, Kapolri mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa.

"Kita tidak ingin kecolongan, kita tidak ingin menanggung risiko bahwa bangsa kita dicap buruk meskipun tidak istilah perizinan maka yang pertama kita ingin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa," kata Kapolri, di Monas, Jakarta, Kamis (17/10).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, memang tidak ada istilah perizinan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hanya saja, pemberitahuan aksi tersebut perlu disampaikan ke Polri agar aksi unjuk rasa dapat terjaga dengan aman dan tertib.

"Tolong baca betul UU itu, di Pasal 6 ada batasan, restriction, ada batasanya. Yaitu ada lima. Tidak boleh menganggu ketertiban publik, umum, yang kedua tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, ketiga harus sesuai aturan UU, keempat menegakkan etika dan moral, dan kelima harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalau dilanggar, ada Pasal 15 yang mengatur bahwa unjuk rasa yang melanggar Pasal 6 itu dapat dibubarkan," ujarnya.

Jika dalam proses pembubaran itu terjadi perlawanan, maka akan ada ancaman lain yakni dari Pasal 211 KUHP sampai 218 KUHP.

"Jadi misalnya dari petugas minta agar saudara-saudara membubarkan diri. Tiga kali diperingatkan tidak bubar, itu sudah pelanggaran pasal 218 KUHP. Meskipun ringan ancaman hukumannya, tapi proses hukumnya tetap berjalan," tandas Tito.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sosiolog: Deradikalisasi adalah jawaban untuk permasalahan yang ada
Sabtu, 16 November 2019 - 16:13 WIB
Elshinta.com - Kasus radikalisme dan ekstremisme menjadi perhatian dan permasalahan di seluruh dunia...
MPR sebut Indonesia hadapi berbagai ancaman serius berbangsa dan bernegara
Sabtu, 16 November 2019 - 10:39 WIB
Elshinta.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Benny K Harman mengatakan saat ini Ind...
Prabowo optimis kerja sama pertahanan Indonesia-Malaysia semakin baik
Jumat, 15 November 2019 - 08:49 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto optimistis hubungan kerja sama pertahan...
Stop sebar foto-video korban bom Medan! Polisi: Dengan membagikan promosikan kejahatan terorisme
Kamis, 14 November 2019 - 10:32 WIB
Elshinta.com - Masyarakat diimbau agar tidak membagikan foto-foto dan video terkait dengan...
Presiden Jokowi minta TNI-Polri hati-hati tangani peristiwa sekecil apapun
Kamis, 14 November 2019 - 10:10 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo meminta Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) mengantis...
TNI-Polri antisipasi pergerakan kelompok separatis ke Tembagapura
Kamis, 14 November 2019 - 08:55 WIB
Elshinta.com - Jajaran TNI dan Polri di Kabupaten Mimika kini mengantisipasi pergerakan Ke...
Bom meledak di Polrestabes Medan, Polri: Penjagaan sudah sesuai SOP
Rabu, 13 November 2019 - 17:35 WIB
Elshinta.com - Karo Pengmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menggelar keterangan pers ...
Polres Serang Kota tingkatkan pengamanan setelah ledakan bom di Medan
Rabu, 13 November 2019 - 16:37 WIB
Elshinta.com - Pascakejadian ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolretabes Medan, Sumatera Uta...
Pengamat: Pola teror akhir-akhir ini sederhana tapi sulit terdeteksi
Rabu, 13 November 2019 - 16:03 WIB
Elshinta.com - Bom bunuh diri kembali terjadi, kali ini terjadi Rabu (13/11) pagi tadi di Mapolresta...
Polisi perluas sterilisasi di Mapolrestabes Medan
Rabu, 13 November 2019 - 11:18 WIB
Elshinta.com - Aparat kepolisian memperluas sterilisasi pengamanan di depan Kantor Mapolre...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)